Putri Nur Wisudawati
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA (JARIMAH) DALAM HUKUM DI INDONESIA Putri Nur Wisudawati; Naila Aulia Rahmah Virhanida; Moh Fadhel Abd Jalil; Muhammad Reza Rijalallah; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1297

Abstract

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, sering kali berpendapat bahwa sanksi dari tindak pidana (jarimah) islam tidak relevan karena dianggap tidak manusiawi. Namun sebenarnya hukum Islam sendiri tidak dapat secara otomatis berlaku di negeri ini, kecuali Aceh karena pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Indonesia tidak menerapkan hukum islam dikarenakan Indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukum islam serta ingin mengemukakan tentang sanksi jarimah yang merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana baik dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi tindak pidana (jarimah) yang ada di al-qur’an dan hadist masih diberlakukan dan eksekusinya melibatkan ulil amri/ pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum yang di atur menurut KUHP.
Dupe Culture in Intellectual Property Law: Between Consumer Expression and Trademark Infringement Naila Aulia Rahmah Virhanida; Nazwa Rahmannina Rustandi; Putri Nur Wisudawati; Nesya Salwa Nurfadhilah
VARIA HUKUM Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v7i2.46633

Abstract

The phenomenon of dupe culture—the trend of purchasing imitation products—has emerged as a growing consumer behaviour, particularly among younger, urban popular­tions seeking access to premium lifestyles at affordable prices. While economically viewed as a form of market inclusivity, this practice presents complex legal dilemmas, especially in the realm of Intellectual Property Rights (IPR) and trademark protection. This article critically examines how dupe culture operates within the blurred lines between inspired innovation and trademark infringement, and how Indonesian regulations respond to this challenge. Employing a normative and comparative legal approach, the study analyses regulatory gaps in trademark law and evaluates potential solutions, including ethical dupe certification, industry licensing collaborations, and consumer education. The findings suggest that an adaptive, participatory legal framework grounded in public literacy is essential to restructure duplicative practices in a way that safeguards creators' rights without stifling market dynamics. Consequently, dupe culture should not be viewed solely as a threat, but as an opportunity for IPR reform and the strengthening of the national creative industry ecosystem.