Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Asy-Syari'ah ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Socius: Social Sciences Research Journal Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Deden Najmudin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
VALIDITAS HADIS TIDAK ADA KISAS BAGI ORANG TUA YANG MEMBUNUH ANAKNYA Moh. Ahsanuddin Jauhari; Enceng Arif Faizal; Syahrul Anwar; Atep Mastur; Deden Najmudin
Asy-Syari'ah Vol 22, No 1 (2020): Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v22i1.8800

Abstract

Abstract: One of mawâniʿ al-qishâsh is that victims are part of the perpetrators. That is, parents who kill their children can not be sanctioned qishâsh. This is based on the hadith of the Prophet which states that, "lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî" and "anta wa mâluk li abîka". This opinion is held by Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, and Ahmad ibn Hanbal. This study aims to determine the validity of the first hadith which is used as a basis so that it can be a guideline whether the hadith is acceptable or not. The method used is the takhrîj method. The results showed that the hadith had a variety of matan who were narrated by at least seven mudawwin. This shows that the hadith is narrated in meaning rather than lafaz. There are at least eleven lanes of the shilshilah sanad found, but none of them have the quality of shahîh because there are weaknesses in each of the lane of the sanad. Therefore, if seen from the validity requirements of the hadith, the value of the hadith is weak.Abstrak: Salah satu penghalang sanksi kisas adalah korban merupakan bagian dari pelaku, maksudnya, orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dikenai sanksi kisas. Hal ini didasarkan atas hadis dari Nabi saw yang menyatakan bahwa, “lâ yuqâd al-wâlid bi waladihî” dan “anta wa mâluk li abîka”. Pendapat ini dipegang oleh Abû Hanîfah, al-Syâfiʿî, dan Ahmad ibn Hanbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas hadis pertama yang dijadikan landasan sehingga dapat menjadi pegangan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Metode yang digunakan adalah metode takhrîj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut memilik redaksi yang beragam yang diriwayatkan setidaknya oleh tujuh mudawwin. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna bukan lafaz. Setidaknya ada sebelas jalur silsilah sanad yang ditemukan, namun semuanya tidak ada yang memiliki kualitas shahîh karena pada setiap jalur silsilah sanadnya ada kelemahan. Oleh karena itu, jika dilihat dari persyaratan kesahihan hadis, maka hadis tersebut nilainya lemah.  
SPIRIT KEILMUAN WAHYU MEMANDU ILMU DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM Deden Najmudin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 14, No 2 (2020): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v14i2.9433

Abstract

In the development of Islamic law that covers all aspects of people's lives, both in the hereafter problem with all its problems, as well as world problems with all these problems require a new paradigm of scientific mindset. The more advanced development of science and technology also influences the progress of social life, culture, politics, economics and others. So the authors take up this theme using descriptive and comparative methods, and the type of data used in this study is qualitative data. Islamic law requires a new paradigm of mindset and renewal of the views of a problem, especially in everyday life or we can call it contemporary fiqh. The paradigm of the new paradigm becomes more severe, due to contemporary problems, even more complicated when seen from the perspective of fiqh. However, the tradition of the fuqaha used to guide the dynamics of life in his day, so that in this day and age we can imitate the ulama fuqaha by at least contributing to the development of science and understanding, with various kinds of problems in society in accordance with the times, so that the problems of religious life the people are always guided. This paper will raise the opportunity given by Islamic law itself to its people to always criticize it, which allows the emergence of new paradigms along with the emergence of new problems in society.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA KE DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Deden Najmudin; Oyo Sunaryo Mukhlas; Si'ah Khosyiah
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 1 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i1.23959

Abstract

AbstrakTujuan dilaksanakannya penelitian ini yakni agar dapat mengetahui sumber apa yang menjadi faktor dalam pembangunan Hukum nasional, bagaimana teori pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana transformasi Hukum Islam dalam hukum di Indonesia. Kemudian penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, menggunakan jenis data penelitian kualitatif, sumber data primer kemudian sumber data sekunder, serta Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). Kita ketahui Hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri dan juga bisa berdampingan dengan hukum adat yang terlebih dahulu ada serta diberlakukan di masyarakat. Oleh karenanya hukum Islam ini bisa menjadi salah satu yang perlu diadopsi terutama dalam lingkup keperdataan maupun lingkup hukum pidana, selain itu juga hukum Islam mempunyai kompleksitas dalam kajiannya, baik bersifat umum maupun khusus. Secara garis besar sumber pembangunan hukum nasional adalah: bersumber dari Hukum Adat, Hukum Agama Islam, dan Hukum Barat. Kemudian terkait dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ini secara umum ada 5 teori, pertama, teori Kredo, kedua teori Receptie in Complexu, ketiga teori Receptie, keempat teori Receptie Exit, kelima teori Receptie a Contrario. Kata Kunci : Transformasi; Hukum Keluarga; Perundang-undangan
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGARUH SYUBHAT DALAM SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN MINUMAN BERALKOHOL Nashwa Fadila Dewi; Nabila Siti Royani; Muhammad Nazhar Fauzan; Muhamad Adi Darmawan; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1143

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi yang dikenai oleh pelaku tindak pidana pencurian minuman beralkohol yang mana di dalamnya terdapat unsur syubhat menurut hukum Islam. Metode yang diterapkan ialah pendekatan analisis normatif hukum dengan teknik pengumpulan data melalui literatur yang relevan serta content analysis sebagai teknik analisis data yang digunakan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan pelaku perbuatan tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah ini tidak dapat dikenai hukuman hudud sebab objek yang dicuri merupakan benda tidak berharga dalam hukum Islam (syubhat fi al-tafah). Dibatalkannya hukuman hudud ini diganti dengan hukuman ta’zir sebagaimana sanksi diserahkan kepada negara sesuai dengan kemaslahatannya.
KONSEP UQUBAH DALAM RELEVANSI PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Navaratu Annisa Devi; Muhammad Humam Nur Hikmah; Najwa Alawiyah; Muhamad Pandu Septi Wiguna; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1163

Abstract

Penerapan hukuman dalam masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam menggunakan hukum Islam, namun dapat kita ketahui bahwa Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah dari Negara Indonesia yang menerapkan hukum Nasional, sehingga tidak semua penerapan hukum islam dapat dilaksanakan dalam wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitan ini bertujuan untuk membahas secara rinci terkait penerapan Uqubah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukan secara spesifik bagaimana uqubah yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam dari bentuk klasifikasi hukumnya sampai terhadap upaya pemerintah Aceh dalam mewujudkan uqubah islamiyah yang baik dan sesuai terhadap konstitusi negara.
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH ZINA DALAM QANUN JINAYAT ACEH Naswa Nelina Rahayu; Muhammad Alisra Chivalry; Nisa Livani Marselia; Muhammad Fajrur Ramadhan; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1264

Abstract

Kejahatan meningkat seiring perkembangan zaman, seperti yang terlihat di Indonesia saat ini. Perzinaan adalah salah satu kejahatan yang harus diwaspadai. Artikel ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang praktik pembuktian jarimah zina di Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dan pembahasan mencakup perspektif hukum islam tentang jarimah zina, perspektif hukum Islam tentang pembuktian jarimah zina, dan perspektif Qanun Jinayat Nanggroe Aceh Darussalam tentang jarimah zina. Prinsip kehati-hatian diperlukan karena jarimah zina merupakan perbuatan dosa yang sangat merugikan perempuan. Hingga saat ini, hukuman jarimah zina ditetapkan dalam qanun jinayat di Nanggore Aceh Darussalam.
EFEKTIVITAS SANKSI JARIMAH ZINA DALAM QANUN ACEH NO. 16 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH Narayana Khamil; Nazwa Rahmmannina Rustandi; Novandio Satria Ramadhan; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1276

Abstract

Artikel ini membahas efektivitas sanksi terhadap jarimah zina dalam Qanun Aceh No. 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tujuan dari penelitian Artikel ini untuk menyoroti pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat terutama terkait khalwat, yang merupakan perilaku yang berpotensi memicu zina. Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah Kualitatif Deskriptif, memanfaatkan data kualitatif dari berbagai referensi untuk mengetahui efektivitas Qanun Jinayat di Aceh. Jarimah Hudud, bagian dari Jarimah dalam hukum pidana Islam, terdiri dari tujuh bagian, salah satunya adalah jarimah zina. Dalam Qanun Aceh, zina didefinisikan sebagai persetubuhan tanpa ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Pada Qanun Aceh ini diakui sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal, moral, dan harta, terutama dalam menjaga aspek keturunan. Dalam artikel ini penulis memiliki hipotesis dan menyimpulkan bahwa efektivitas sanksi jarimah zina ini adalah untuk membuat si pelaku merasakan rasa malu karena dicambuk ditempat umum dan dijadikan sebagai contoh agar perbuatan yang sama tidak terulang kembali.
ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA (JARIMAH) DALAM HUKUM DI INDONESIA Putri Nur Wisudawati; Naila Aulia Rahmah Virhanida; Moh Fadhel Abd Jalil; Muhammad Reza Rijalallah; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1297

Abstract

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, sering kali berpendapat bahwa sanksi dari tindak pidana (jarimah) islam tidak relevan karena dianggap tidak manusiawi. Namun sebenarnya hukum Islam sendiri tidak dapat secara otomatis berlaku di negeri ini, kecuali Aceh karena pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Indonesia tidak menerapkan hukum islam dikarenakan Indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukum islam serta ingin mengemukakan tentang sanksi jarimah yang merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana baik dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi tindak pidana (jarimah) yang ada di al-qur’an dan hadist masih diberlakukan dan eksekusinya melibatkan ulil amri/ pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum yang di atur menurut KUHP.
SEBAB SYUBHAT DALAM PENERAPAN SANKSI JARIMAH HUDUD SERTA PENGARUHNYA Rofi Sabda Muhammad Ar-Razy; Suci Suroya; Ulul Abshor Amrullah; Zahra Nur Afifah; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1375

Abstract

Jarimah hudud adalah sanksi pidana Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis yang bersifat tetap. Namun demikian, penerapannya saat ini menuai banyak keraguan (syubhat) di kalangan Muslim. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji sebab keraguan (syubhat) dalam penerapan sanksi jarimah hudud serta pengaruhnya terhadap hukum pidana Islam. Tulisan ini berpegang pada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits dan Interpretasi para ulama. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menginterpretasi dan memaknai data-data yang terkumpul untuk memperoleh gambaran mengenai sebab-sebab syubhat dalam penerapan jarimah hudud. Meskipun prinsip hukuman had dan ketentuan hukum yang tegas sangat penting, syubhat memberikan ruang untuk kebijaksanaan dan pertimbangan dalam menegakkan hukuman, sejalan dengan semangat keadilan dan kehati-hatian dalam Islam.
PERBANDINGAN KONSEKUENSI HUKUM ANTARA JARIMAH BERBUAT LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Rifqi Nayif Daniswara; Rahma Ghefyra; Siraj Fawwaz Fikri Madani; Deden Najmudin
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 1 No. 1 (2023): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : CV SWA Anugrah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v1i1.1385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan dalam konsekuensi hukum antara jarimah berbuat langsung dan tidak langsung dalam konteks hukum pidana Islam. Fokusnya adalah mengidentifikasi kerangka hukuman yang digunakan untuk mengatasi pelanggaran hukum ini dan bagaimana perbedaan dalam karakteristik pelanggaran tersebut mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan.Hukum Islam, sebagai kerangka hukum yang berdasarkan ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk hukuman atas pelanggaran hukum. Jarimah merupakan pelanggaran hukum atau dosa dalam Islam. Pelanggaran hukum ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, dan masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda.Jarimah langsung dan tidak langsung memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jarimah langsung sering kali memiliki hukuman yang lebih jelas dan terdefinisi dalam hukum pidana Islam, sementara jarimah tidak langsung sering kali tunduk pada penilaian hukum yang lebih luas dan penuh kebijaksanaan. Faktor sosial, budaya, dan konteks juga dapat memengaruhi penentuan hukuman tazir dalam kasus jarimah tidak langsung.
Co-Authors Ahmad Arifin Ahmad Roja Alfiatul Hasanah Alfidh Ardiansyah Aliyana Farha Ramadina Andiani Trialika Putri Ari Hardiansyah Atep Mastur Catur Intan Nuriah Nurbani Yazid Deni Baskara Dessy Desvina Dikri Abdul Jabar Ahmad Enjang Rohiman Fahma Nabila Fadlina Faisal Ahmad Maulana Faizal, Enceng Arif Fayyaz Aqsadia Gisnan Fira Firnayah Rozani Firda Nuroktaviany Garis Gusti Ayu Haiba Muhammad Ilham Aidil Fajar Imam Nurjaman Indah Mutiara Intania Azzahra Jauhari, Moh. Ahsanuddin Mira Ardini Mira Ardini Mita Oktavia Moh Fadhel Abd Jalil Muadz Abdul Aziiz Muhamad Adi Darmawan Muhamad Pandu Septi Wiguna Muhamad Rafly Alamsyah Muhammad Alisra Chivalry Muhammad Azaria Kanigara Muhammad Fajrur Ramadhan Muhammad Farhan Muhammad Humam Nur Hikmah Muhammad Nazhar Fauzan Muhammad Revaldo A Muhammad Reza Rijalallah Mukhlas, Oyo Sunaryo Nabila Siti Royani Nadya Oktaviani Rahma Naila Aulia Rahmah Virhanida Nailah Sarah Salsabilah Najwa Alawiyah Namira Khaulani Narayana Khamil Nashwa Fadila Dewi Naswa Nelina Rahayu Navaratu Annisa Devi Nazwa Rahmmannina Rustandi Nisa Livani Marselia Novandio Satria Ramadhan Nurulloh Misbahul Ma’ruf Puja Maulana Puspa Puspita Anugrah Putri Nur Wisudawati Putri Sansadila Yustisia Rahma Ghefyra Ratu Ayu Tie Teduh Raudyatuzahra Ramadhani Reiky Febrio Nayatama Kusyadi Rifqi Nayif Daniswara Rinah Fahma Aulia Robikhatul Aeni Rofi Sabda Muhammad Ar-Razy Salsa Az ZahraAl Khawarizmi Sandy Alun Samudra MB Sangga Buana Saskia Besthianna Si'ah Khosyiah Silvia Khoerotul Siraj Fawwaz Fikri Madani Sisi Wardani Siti Kamilah Suci Suroya Syahrul Anwar Syifa Nur Taufik Ismail Ramadhan Ujang Supian Ulul Abshor Amrullah Widi Meilawati Widiani Agustien Zahra Nur Afifah Zaidi Hamzah Alfatih