Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Maritale Rape dalam Perspektif Qira’ah Mubādalah dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Muhammad Rosyid Ridho; Silvia Nahla Sari
IKTIFAK: Journal of Child and Gender Studies Vol. 1 No. 2 (2023): IKTIFAK: Journal of Child and Gender Studies
Publisher : Intitut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/iktifak.v1i2.615

Abstract

The marriage bond gives legal consequences to the emergence of the same rights and obligations as humans. One of the human rights violations against women in husband and wife relationships is marital rape or rape within marriage. Through the Qira'ah Mubādalah method of reading verses that regulate intimate relations between husband and wife, Kiai Faqih explains that the desire for sexual relations between husband and wife must come from both of them or, even if there is coercion and violence, this is very contrary to Mubādalah principles. Marital rape itself has a record of 57 cases in the National Women's Commission's CATAHU in 2020. With the fact that there are marital rape cases, it is necessary to have a legal umbrella to prevent and regulate the resolution of the consequences arising from the sexual crime of marital rape, especially against victims, because it is in the Criminal Code itself. Regarding marital rape, there is no regulation, so the Law on Criminal Sexual Violence which has been passed is the legal umbrella for sexual crimes in marriage, namely marital rape which is regulated in Article 6 of the Law on Non-Criminal Sexual Violence. In this paper, the author formulates the problem of this research as: 1) What are the forms of coercion between husband and wife in marriage? 2) How is the sexual relationship between husband and wife in the Qira'ah Mubādalah perspective? 3) How does marital rape correlate from Qira'ah Mubādalah's perspective with Article 6 of the Sexual Violence Crime Law? This research includes a qualitative research model with the type of library research.
Dampak Poligami terhadap Struktur Patriarki MUHAMMAD ROSYID RIDHO
Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 5 No. 01 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55380/projus.v5i01.1095

Abstract

Artikel ini mengkaji praktik poligami dalam masyarakat patriarkal, di mana laki-laki sering memiliki lebih dari satu istri. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan, praktik ini seringkali menguntungkan laki-laki dan memperburuk ketimpangan gender. Dalam keluarga poligami, perempuan sering berada dalam posisi subordinat, yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini sangat terlihat di Indonesia, di mana poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perdebatan mengenai dampaknya terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan, tetap berlangsung. Meskipun ada aturan hukum, praktik poligami sering mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi bagi perempuan, memperburuk marginalisasi mereka. Artikel ini mengajukan perlunya reformasi hukum dan perubahan sosial untuk mengurangi praktik poligami serta mendorong kesetaraan gender dalam perkawinan. Dengan mengatasi isu-isu ini, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan, serta menawarkan pendekatan yang lebih adil dalam struktur perkawinan dan keluarga. Reformasi hukum yang melindungi hak perempuan dalam konteks poligami sangat penting untuk mencapai masyarakat yang seimbang dan adil.