Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Deni Hartawan
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL NARAPIDANA UNTUK MEMILIH PADA PILKADA SERENTAK YANG DAERAHNYA BELUM MEMILIKI LAPAS ZAHRATUL’AIN TAUFIK; DENI HARTAWAN; PUTRI RAODAH
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.783

Abstract

The purpose of this writing is to know and understand the implementation of the constitutional rights of prisoners to vote in simultaneous regional elections whose regions do not yet have prisons. It is known that constitutional rights are rights owned by every citizen. These constitutional rights are not limited only because a citizen becomes a prisoner or a person who is serving a sentence for committing a criminal offense. The existence of prisoners detained in detention centers outside the electoral districts is often missed in the process of updating voter data conducted by the KPU, so that so far the voting rights possessed by these prisoners have never been used properly. Problems related to the constitutional rights of prisoners related to the right to vote in Pilkada occur in several regions in Indonesia, one of which is in North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This paper is then conducted by collecting and reviewing literature legal materials sourced from various sources of literature, with a Legislative Approach approach that results in invitations and Conceptual Approaches, then analyzed with descriptive analysis methods. The implementation of Regional Head Elections for prisoners in the North Lombok area cannot be carried out, because the KPU as the election organizer does not provide polling stations for prisoners in North Lombok which makes the constitutional rights of prisoners not implemented
Penanganan Pidana Pemilu dalam Perspektif Electoral Justice Zahratul’ain Taufik; Deni Hartawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5687

Abstract

Electoral justice merupakan konsep penting dalam sistem demokrasi yang menjamin bahwa seluruh proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Konsep ini mencakup mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa pemilu, perlindungan hak pilih, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu. Electoral justice tidak hanya berfungsi sebagai alat korektif terhadap ketidakadilan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam praktiknya, efektivitas electoral justice dipengaruhi oleh independensi lembaga penyelenggara dan penegak hukum, aksesibilitas mekanisme pengaduan, serta kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, penguatan sistem electoral justice menjadi krusial untuk memastikan pemilu yang berintegritas dan demokrasi yang berkelanjutan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji secara mendalam dan komperhensif atas penyelenggaraan pemilu secara umum dan khsusunya terhadap penanganan pelanggaaran pemilu yang berkeadilan sesuai dengan cita-cita demokrasi. Menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach), penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan kedaulatan rakyat lewat pemilu yang berkeadilan dan pemenuhan prinsip-prinsip electoral justice pada penanganan pelanggaran di tahapan-tahapan pemilu. Dengan telaah mendalam terhadap pelaksanaan pemilu yang ber-asaskan langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Kiranya dapat memberikan gambaran secara komprehensif sebagai masukan bagi penyelenggara pemilu kedepannya.
Co-Authors Putri Raodah Zahratul’ain Taufik