Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL TES COVID-19 OLEH DOKTER DIPANDANG DARI HUKUM PIDANA DAN KODE ETIK KEDOKTERAN Maya Anissa Yambo; Nugroho Adipradana
Gloria Justitia Vol 1 No 2 (2021): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v1i2.3065

Abstract

The Covid-19 global pandemic has been around for almost two years. One of the most prominent legal problems related to the pandemic is the forgery of Covid-19 test result certificates. A certificate indicating that a person is tested negative for Covid-19 is essential for many occasions, for instance, traveling. Doctors and health workers are the parties that are heavily involved in the process of testing and issuing the result, thus giving them an opportunity to commit such crime. In this article, there will be an explanation regarding the regulations and sanctions based on Indonesian criminal law and KODEKI (Indonesian Medical Code of Ethics) for doctors who commit the crime of counterfeiting Covid-19 test result certificates. The research is conducted using normative research methods where secondary data is the main resource. From this research, we can conclude that the regulations and criminal sanctions for the crime mentioned above can be found in Article 267 of the Criminal Code and Article 93 of the Health Quarantine Law. Meanwhile, based on KODEKI, a doctor who counterfeited Covid-19 results is violating Article 1, 7, and 12 KODEKI. Such Actions are classified as both ethical and legal violation.
ANALISIS KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GROUP (KSP PANDAWA) SEBAGAI KEJAHATAN PIRAMIDA Nugroho Adipradana; Eddie Imanuel Doloksaribu
Gloria Justitia Vol 2 No 2 (2022): Vol 2 No 2 (2022): JURNAL GLORIA JUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/gloriajustitia.v2i2.3895

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI 1945. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa dihindari bahwa kerap kali terjadi kejahatan baik kejahatan biasa maupun kejahatan perekonomian khususnya di bidang perdagangan. Salah satu kejahatan perdagangan yang sering terjadi sekarang ini adalah Skema Piramida dengan kedok investasi. Padahal Skema Piramida adalah sesuatu yang dilarang berdasarkan Pasal 9 jo Pasal 105 UU Perdagangan. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaktepatan di dalam dakwaan pidana dikarenakan jenis pidana yang dipersangkakan kurang tepat. Seperti contohnya di dalam Kasus KSP Pandawa, skema yang digunakan oleh terdakwa dapat diduga merupakan skema piramida. Namun, Jaksa Penuntut Umum ataupun Majelis Hakim tidak pernah membahas sekalipun terkait dengan dugaan adanya skema piramida yang dilakukan oleh KSP Pandawa. Di dalam penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yaitu mengenai karakteristik maupun peraturan skema piramida dan implementasi skema piramida di dalam kasus KSP Pandawa. Penelitian ini mau menjelaskan bahwa sangat penting bagi JPU maupun Majelis Hakim di dalam kasus KSP Pandawa atau kasus serupa lainnya untuk mempertimbangkan pelanggaran skema piramida. Hal ini semata-mata untuk menjaga kepastian hukum dan langkah preventif supaya masyarakat semakin paham dan sadar akan bahayanya skema piramida. Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS IA TANGERANG Nugroho Adipradana; Erwin Adipradipto; Tisa Windayani
Jurnal Perkotaan Vol. 11 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/perkotaan.v11i1.703

Abstract

Abstract In criminal justice system, it is important to make sure that the rights of the inmates are both protected and properly fulfilled. This is even more essential in the case of inmate children, bearing in mind all the aspects attached on them. The rights are regulated in the Art.4 of Law No. 11/2012 on Criminal Justice System for Children’s Court and and also Art 22 Law No 12/1995 on Correctional Institution. This research observes and analyzes how is the implementation of those rights in Special Correctional Facilities for Children Class 1A Tangerang. The method used is yuridis-empiris which dominated by observation and interviews. The result of the study is that the Special Correctional Facility observed has carried out the rights for inmate children in a suffice manner which comprises right for education, access to health, legal aid, access to information and others.