This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Lengkong, Johny
Sam Ratulangi University

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANADO Latjandu, Yudha; Kimbal, Marthen; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori implementasi kebijakan terdapat tiga aktivitas yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi, dilihat dari tiga aktivitas tersebut, implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di Kota Manado sudah mulai dijalankan. Namun dalam proses tersebut masih terdapat beberapa kekurangan serta kendala dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado.Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BITUNG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN WANGURER BARAT Manarat, Randi Romario; Pangemanan, Sofia; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan setidaknya terkait dengan tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi; dimana kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang, baik secara finansial ataupun segala jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimensi sosial dan budaya; kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat, dimensi sosial dan politik; rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup tatanan sistem sosial politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kelurahan Wangurer Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paket program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan oleh pemerintah secara nasional masih bersifat umum serta belum memenuhi sasaran yang diinginkan oleh masyarakat nelayan miskin. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang masih bersifat top down. Formula kebijakan yang dilakukan cenderung seragam pada hal masalah yang dihadapi masyarakat nelayan sangat beragam sehingga program penanggulangan kemiskinan sangat bersifat parsial. Dampak dari program pemerintah untuk masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan belum dapat mengangkat tingkat kehidupan dan taraf hidup nelayan miskin.Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Kota, Kemiskinan, Nelayan.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Mingkid, Gary Jonathan; Liando, Daud; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDana desa yang diberikan kepada Desa Watutumou Dua yang diterima oleh pemerintah desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dilakukan sebanyak tiga tahap penyaluran yang dibagi dalam pos-pos pengeluaran yang terdiri dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Desa Watutumou Nomor 1 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaaan dana desa dalam peningkatan pembangunan, teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pencapaian tujuan dana desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua sudah tercapai disebabkan pemerintah desa konsisten dalam musyawarah desa untuk pembangunan sehingga efektif dalam peningkatan pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran mendapatkan respon yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai efektif untuk membuat masyarakat desa sejahtera melalui dana desa untuk peningkatan pembangunan. Integrasi yang ada di Desa Watutumou Dua cukup baik karena pemerintah mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat desa sehingga mampu mengambil simpati dari masyarakat untuk berkerja sama dan memberikan informasi terbaru tentang peningkatan pembangunan di Desa Watutumou Dua melalui dana desa.Kata Kunci: Efektivitas, Penggunaan Dana Desa, Pembangunan.
PERAN PD. PASAR KOTA MANADO DALAM PENGELOLAAN SHOPPING CENTRE PASAR 45 (Studi Di Shoping Center Pasar 45 Jalan Dotulolong Lasut Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado) Rasyid, Zulhaira Gino; Kaunang, Markus; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakShopping Centre Kota Manado sebagai salah satu tempat yang terkenal sebagai pusat perekonomian yang ada di Kota Manado, menyimpan banyak cerita dan permasalahan yang dihadapi, hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan Shopping Centre yang sudah tidak lagi terpelihara dengan baik, sehingga dari pihak masyarakat maupun penyewa/pedagang yang ada di Shopping Centre menginginkan Pemerintah segera melakukan pengelolaan terhadap bangunan Shopping Centre ini dengan cara meronavasi kembali bangunan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran PD. Pasar Kota Manado Dalam Pengelolaan Shopping Centre Pasar 45. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian sebanyak 6 (enam) informan yaitu 1 orang Kepala Bagian Umum PD.Pasar, 1 orang koordinator Shopping Centre, 2 orang Penyewa, 2 orang masyarakat. Bedasarkan hasil penelitian melalui hasil pengamatan, pengumpulan data, dan proses wawancara yang peneliti lakukan, maka penelitian mengenai Peran PD. Pasar Kota Manado dalam pengelolaan Shopping Centre pasar 45 belum berjalan dengan baik, dilihat dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. dikatakan belum sesuai dengan yang diharapkan dari penyewa/pedagang. Untuk perencanaan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena perencanaan Inventarisir asset, dimana pihak PD. Pasar meyegel sebagian tempat sewa tanpa ada pemberitahuan dari para penyewa/pedagang. Untuk pengorganisasian belum berjalan dengan semestinya, karena kurangnya koordinasi antara pihak PD. Pasar dan Penyewa/pedagang. Untuk Penggerakkan belum sesuai dengan apa yang dijalankan. Karena para penyewa/pedagang belum merasakan adanya kerja sama yang nyata, hanya sebatas kerja sama yang tidak resmi.Kata Kunci: Peran, PD. Pasar, Pengelolaan, Shoping Centre.
EFEKTIFITAS KINERJA PEGAWAI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA Kadir, Sitti Yunita; Kaawoan, Johannis; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakOrganisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang reaktif, bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan. Hal ini berlaku juga pada organisasi yang di maksud yaitu, organisasi badan kesatuan bangsa dan politik atau disingkat dengan Badan Kesbangpol, yang merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri.Yang dimana merupakan salah satu Direktorat dari Kementrian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembangunan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, kolupsi dan Nepotisme. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menerapakan dalam pengkajian deskritif kualitatif yang dalam hal ini, lebih mengutamakan pada melihat, mengamati, dan menyelidiki aktivitas kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, dan dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kinerja pegawai yang ada di Kesbangpol, memiliki pencapaian sasaran dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandinganya dengan popolasi sudah menunjukan prensentase yang baik. Hal ini mengindikasikan perjanjian target dapat tercapai dengan baik.Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Pegawai
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DANAU POSO OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso) Rembang, Chessy Meiliani Patricia; Kimbal, Marthen; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Program yang dikemukakan oleh Donald P.Warwick. Penelitian Kualitatif deskriptif, adalah jenis penelitian bersifat kualitatif. Fokus penelitian yakni Implementsi Program Pengembangan Kawasa Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah. Dalam .Hal ini dilihat dari 2 indikator yaitu faktor Pendorong dan faktor Penghambat. Hasil penelitian ditinjau dari teori yang di kemukakan yaitu Donald P.Warwick, Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui Program strategis seperti mengadakan event-event (icon) berupa kegiatan Festival danau poso serta mengeksplore pesona objek wisata yang ada di kecamatan pamona puselemba kabupaten poso. Sejauhmana ini faktor pendorong intenal memberikan kontribusi terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Poso Oleh Pemerintah Daerah melaui kesejahteran masyarakat. Saran Pemerintah daerah Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. meningkatkan anggaran dalam sector pariwisata dan sumberdaya manusia, agar tidak hanya terfokus pada satu titk program saja karena kurangnya anggaran yang ada serta Pemerintah daerah lebih lagi meningkatkan kepedulian akan kawasan festival danau poso bukan hanya pada saat kegiatan itu berlangsung.Kata Kunci: Impelementasi Program Pengembangan Kawasan Pariwisata.
PROFESIONALISME KPU DALAM PROSES VERIFIKASI PENCALONAN PADA PEMIIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2017 (Studi di KPU Provinsi Gorontalo) Ishak, Rivaldi; Lumolos, Johny; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pilkada di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Profesionalisme KPU dalam Verifikasi pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Gorontalo selalu memberikan pelayanan dengan hak yang sama kepada seluruh pasangan calon dan seluruh elemen pemangku kepentingan dalan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Hal ini ditunjukan berdasarkan keterangan narasumber yakni pasangan calon atau tim pemenangan calon yang datang ke kantor KPU Provinsi Gorontalo untuk diskusi atau berkonsultasi dengan anggota Kpu Provinsi Gorontalo terkait dengan tata kelola pencalonan selalu mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa melihat afiliasi politik, serta Konsep Profesionalisme penyelenggara pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut, Karena sistem pemilu yang berkeadilan juga mengacu terhadap KPU bagaimana memulihkan dan melindungi hak pilih setiap warga Negara.Kata Kunci : Profesionalisme, Komisi Pemilihan Umum, Verifikasi, Pemilihan Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur.
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 (studi di Kecamatan Tabukan Selatan) Mangune, Ivan Osvaldo; Lengkong, Johny; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi di era globalisasi sekarang sudah mengalami moderenisasi dengan terus bekembangannya zaman dan kemajuan teknologi yang ada, dengan adanya internet dan jejaring media social, partisipasi politik kini bisa dilakukan melalui Jejaring media social seperti halnya kampanye politik atau sosialisasi politik, ataupun individu dapat membagi opininya tentang isu politik yang ada, hal tersebut dapat dilakukan melalui media social, yang bisa di katakana partisipasi politik menggunakan media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahiu bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan agar dapat mengeksplorasi masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula di Kecamatan Tabukan Selatan lebih menonjol atau cenderung berpartisipasi dalam bentuk Votting, Campaing Activity, dan Contacting Personal On Personal Matter. Sedangkan bentuk partisipasi Communal Activity dan Protest masih sangat kurang partisipasiya dari pemilih pemula di Kecamatan Tabukan Selatan. Model partisipasi politik menggunakan media sosial bagi pemilih pemula lebih menonjol atau yang sudah ada adalah berpartisi dalam 4 (empat) bentuk partisipasi politik di media sosial yaitu turut serta bergabung ke dalam akun resmi media sosial pasangan calon, turut serta begabung menjadi anggota dalam grup-grup media sosial pasanagan calon, turut serta mengampanyekan dan mensosialisasikan pasangan calon melaui poster digital, pamphlet digital, link berita, video digital, dan perangkat dan perangkat sosialisasi yang lain melalui media sosial. Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Media Sosial, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
STRATEGI PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO Tukuboya, Sahrudin; Mamentu, Michael; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah merupakan ajang bagi partai politik dalam bersaing memperebutkan kekuasaan untuk menjadi orang nomor satu di tingkat provinsi, Kota dan kabupaten. Untuk itu Partai politik perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan. Seperti halnya Partai Demokrat Kota Manado yang berhasil merih suara mayorits dengan total perolehan suara sebanyak 67.081 pada pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Manado yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado. Penggalian data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kota Manado yakni Nortje H. Van Bone. Kemenagan tersebut tentu tidak terlepas dari pengunaan strategi yang baik. Tujuan dalam penelitian ini ialah: mengetahui bagaimana strategi Partai Demokrat Kota Manado pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa strategi yang digunakan Partai Demokrat Kota Manado Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Strategi tersebut antara lain komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, kampanye, dan pencitraan meliputi figur dan citra partai.Kata Kunci : Strategi, Partai Demokrat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
PERANAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK DI KECAMATAN DUMOGA TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Paputungan, Arianto; Mamentu, Michael; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalah pahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial. Perkelahian fisik antar kelompok di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu.Yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Seperti halnya yang terjadi Kecamatan Dumoga Tengah, Untuk itu pemerintah Kecamatan sebagai pemegang daulat tertinggi di tingkat kecamatan perlu mengambil langkah alternatif untuk dapat menyelesaikan perkelaian antara kelompok yang terjadi di kecamatan dumoga tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga Tengah yaitu Pemerintah Kecamatan Dumoga. Penggalian data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Pemerintah Kecamatan. Selain di Kantor Kecamatan Dumoga Tengah Penulis juga meneliti dua lembaga dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antara lain, Pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, Pemerintah Kecamatan yang bertugas melindungi dan mengayomi warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok dan Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Pencegahan, Penanggulangan, Konflik.