Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA) JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Johny Lumolos
Dosen Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Kebijakan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di Kota Manado Katang, Ferry Markus; Rumapea, Patar; lumolos, johny
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 2, No 20 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan  pada pengelolaannya dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal termasuk Paket C yang merupakan  pendidikan berjenjang setara Sekolah Menengah Atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Paket C yang dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kota Manado. Melalui penggunaan desain kualitatif penelitian ini menemukan bahwa  implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C di Kota Manado berdasarkan aspek pengorgansiasian, interpretasi dan aplikasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. olehnya disarankan untuk  melakukan perekrutan Tutor yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran yang dibutuhkan,  mengusahakan sumber pendanaan lainnya dan tidak tergantung pada bantuan operasional dari pemerintah, melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan Pendidikan Kesetaraan Paket C. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pendidikan Kesetaraan, Paket C.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA Randang, Julius; Lumolos, Johny
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 3, No 20 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to assess the quality of public services with the State Civil Apparatus, using qualitative research method. Research shows that the role of government officials in relation to the public service in general can be quite adequate it is seen from the role of government officials in the performance of duties and responsibilities, system services provided, procedures and working methods of service, the ability to provide services, the behavior of officials in providing services as well as standard service charge required in general is quite good. Keywords: Quality, Service Delivery.
Eksistensi Kelompok- Kelompok Sosial Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Di Desa Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa Kandioh, Frangky; Lumolos, Johny; Kaunang, Markus
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 21 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study did an analysis of factors such as how the existence of social groups in harmony grief still exist or maintained and developed in society the village Kamangta District of Tombulu Minahasa and how the role of the social pillars of grief in the village Kamangta District of Tombulu Minahasa in preserving cultural values , The results showed the existence of social groups in the village Kamangta District of Tombulu Minahasa is still maintained and will continue to be preserved in the form of social groups in harmony grief and harmonious family is a culture containing norms, trust and networks in preserving cultural values. Keywords : Existence, Social Grops, Cultural Values
Implementasi Kebijakan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di Kota Manado Katang, Ferry Markus; Rumapea, Patar; Lumolos, Johny
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 2, No 20 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan pada pengelolaannya dilakukan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal termasuk Paket C yang merupakan pendidikan berjenjang setara Sekolah Menengah Atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Paket C yang dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kota Manado. Melalui penggunaan desain kualitatif penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C di Kota Manado berdasarkan aspek pengorgansiasian, interpretasi dan aplikasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. olehnya disarankan untuk melakukan perekrutan Tutor yang sesuai dengan kompetensi pembelajaran yang dibutuhkan, mengusahakan sumber pendanaan lainnya dan tidak tergantung pada bantuan operasional dari pemerintah, melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pembelajaran menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan Pendidikan Kesetaraan Paket C.
Persepsi Masyarakat Terhadap Standar Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Sentinuwo, Endrow Alfin; Lumolos, Johny; Areros, William A
JURNAL ILMIAH SOCIETY Vol 1, No 24 (2016)
Publisher : JURNAL ILMIAH SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public services can not be separated from issues of public interest, which became the origin of the emergence of the term public service. The globalization of information technology for carrying all agencies, the Institute, the Agency, the Department and the Office of Government towards changes on attitudes about how to provide public services effectively and efficiently. Rapid technological advances have led to a huge influence on all areas, namely in the information technology services to a government agency. This research is located at the Immigration Office Class 1 Manado is one of his duties is a service passport, service passport to analyze the terms of Law No. 25 of 2009 on public services. This study used qualitative research methods. From the results of research on public perception inside the passport is quite good but there are still things considered less.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOPIWANGKER KECAMATAN LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Kembuan, Kezia Tirsa; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa diperlukan suatu organisasi yang mampu menggerakan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembagunan desa. Karena keikusertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, dan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan desa, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrsi dalam penyelengaraan pemerintahan desa, dan lembaga ini juga adalah suatu lembaga yang merupakan sarana bagi masyarakat guna merencanakan pembangunan desa, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Kopiwangker. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata kunci: Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN MORONGE SELATAN II KABUPATEN TALAUD Lawongo, Vetty Ester; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerilaku aparatur sipil negara merupakan tolak ukur utama tercapainya pelayanan publik yang efektif, dan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelayan publik baik dari jabatan struktural yang paling tertinggi sampai paling bawah bahkan sampai staff loket pelayanan pun memiliki tanggung jawab yang besarterhadap publik, dan tentu nya sikap dan perila ku mereka kepada public juga merupakan penentu keberhasilan mereka kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan. Reformasi perilaku birokrasi terus dilakukan terutama dalam menanggulangi perilaku pelayanan yang prosedurnya sangat rumit, cenderung berbelit-belit, tidak adanya kepastian waktu yang konsisten serta pemungutan biaya liar yang tidak sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik di kantor kelurahan moronge selatan II. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengacu pada konsep perilaku birokrasi Miftha Thoha yang membagi perilaku dalam 2 dimensi yakni karakteristik individu yang indikatornya memuat kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan serta karakteristik birokrasi yang indikatornya memuat hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggungjawab, sistem reward dansistemkontrol. Berdasarkan hasil analisis terhadap perilaku aparatur sipil negara dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan disana cukup baik kemudian dari segi karakteristik individu dan karakteristik aparatur juga sudah cukup baikKata Kunci: Perilaku, Aparatur sipil Negara, Pelayanan Publik.
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KEMBES SATU KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA Walujan, Fernando Richard; Lumolos, Johny; Sumampow, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa, yang dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan di agresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, posisi dan fungsi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kembes Satu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.Kata Kunci: Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan.
KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DENGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI PASAR RAKYAT DI KECAMATAN PUSOMAEN Ngongoloy, Venny Ria; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael S
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerwujudan perekonomian daerah yang mantap diselaraskan dengan pengembangan unggulan daerah seperti di bidang perdagangan jasa-jasa, industri, pertanian, dan tetap mengedepankan keberpihakan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta Koperasi. Pasar mempunyai peran penting dalam masyarakat karena sebagai sarana yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan sosial. Salah satu fasilitas perdagangan yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan di kecamatan pusomaen adalah pasar tradisonal yang berada di kecamatan pusomaen. Bangunan pasar kecamatan yang berada di pusomaen, telah berdiri sejak tahun 2010. Fungsi pasar terutama pasar tradisional di daerah menjadi penting dalam peningkatan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat yang menggunakannya. Roda perekonomian yang berjalan baik dapat dipastikan peningkatan perekonomian suatu daerah. Pasar posumaen selama ini terlihat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, masih banyak fasilitas pendukung yang rusak dan tidak diperbaiki, belum lagi masalah retribusi yang tidak jelas semakin menambah permasalahan yang ada. Kecamatan sebagai pemerintah yang berwenang di daerah tersebut seharusnya menjalankan fungsi koordinasinya sebagiamana yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah tentang kecamatan. Penelitian ini melihat tentang pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Umum (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan koordinasi antara skateholder pasar Posumaen tergantung dari koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan Pemerintah Kecamatan dan Desa.Kata Kunci : Koordinasi, Dinas UMKM, Kecamatan, Pasar Tradisional
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS RAKYAT MISKIN DI DESA BUKIDE KECAMATAN TABUKAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Lumunder, Anggreini Oktavianti; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakRaskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pendistribusian beras rakyat miskin di Desa Bukide Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam melakukan fungsi pertukaran dengan melihat kegiatan transaksi yang dilakukan distributor kepada masyarakat, pemerintah malakukan pembayaran untuk sementara, menggunakan uang dari pemerintah desa Bukide, data penduduk miskin tidak valid hanya mengunakan data empat tahun yang lalu, sehingga bila dihubungkan dengan keadaan masyarakat sekarang tentunya sudah tidak sesuai karena dulunya kaya sekarang sudah miskin tetapi dulu miskin sekarang sudah berkecukupan/sejahtera, selanjutnya peran kepala desa dalam melakukan fungsi penyedia fisik bagaimana perpindahan raskin dari distributor ke masyarakat, pemerintah desa perantara dalam penyaluran pembagian beras miskin dimana kepala desa bertindak langsung sebagai penerima tanpa melibatkan unsur aparat desa kemudian langsung memberi perintah kepada kepala Lindongan untuk disalurkan yang seharusnya pemerintah desa membentuk tim pengelola pembagian beras miskin.Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Penditribusian, Beras Rakyat Miskin
Co-Authors Amna Diana Angellien J. S Pandi Aray, Marisstela Arpi Rondonuwu Conny Wilar Daud M Liando, Daud M Dilago, Raflianto Dipong, Yesau Egeten, Hetwin Ferry Markus Katang, Ferry Markus Frangky Kandioh, Frangky Gumolung, Olivia I. S. J. Tulangi Ishak, Rivaldi Julius Randang, Julius Kasenda, Ventje Kawung, Alive M. Kembuan, Kezia Tirsa Kotambunan, Jonathan Diando Langoy, Alan Lawongo, Vetty Ester Lengkong, Johny Lumunder, Anggreini Oktavianti M. M. Sendoh Mait, Agnesya Sisilia Maloringan, Enjelita Mamangkey, Anderson Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Maria, Kurnia Markus Kaunang, Markus Michael D Korua Michael Mamentu, Michael Momuat, Jenly Victorandi Putra Monintja, Donald Neni Kumayas, Neni Ngongoloy, Venny Ria Pangemanan, Fanley Paputungan, Mustary Putra Pratama Patar Rumapea Pendong, Gemarya Asri Pinasang, Sandy Pontoh, Mar'ie Moh. Pua, Andre Puasa, Rafly Rilandi Rembaen, Benedictus Zepto Rorong, Marliyanti Rumlus, Reinaldo Runturambi, Merry Sahoming, Priska Sarah Sambiran, Sarah Sendow, Yurnie Sentinuwo, Endrow Alfin Sorongan, Yangwan Stefanus Sampe, Stefanus Suhing, Rico Sulangi, Glendy Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Sunda, Cliff M T. A. M. Ronny Gosal Tamawiwi, Fadly Tatengkeng, Hopni Theofilus Tumiwa Tompunu, Rithania Michelie Tundunaung, Liong Undap, Gustaf Walujan, Fernando Richard Waworundeng, Welly Waworuntu, Billy William A Areros, William A