Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Isu Teknologi
Salamatul Afiyah
Unknown Affiliation
Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) Salamatul Afiyah
Jurnal Online Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Vol. 11 No. 1 (2016): Jurnal Isu Teknologi
Publisher : Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan mengatur terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Tenaga kerja sebagai bagian dari pelaku proses produksi barang dan jasa , mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dengan peran dengan faktor produksi lainnya (dana permodalan, alat produksi, dan sebagainya). Untuk itu keberadaan tenaga kerja harus memperoleh pelindungan baik perlindungan ekonomis, perlindungan sosial maupun perlindungan teknis. Di mana salah satu bentuk perlindungan adalah Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) yang menjadi bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pemeliharaan dan pengembangan tenaga kerja sangat penting,karena bila ditinjau dari Produktivitas tanpa peran tenaga kerja maka faktor produksi lainnya tidak akan punya arti apa-apa. Pelaksanaan Kebijakan Hiperkes bagi suatu perusahaan sangat menguntungkan, karena tujuan akhir dari Hiperkes adalah terpeliharanya kesehatan dan pencegahan penyakit akibat kerja yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas. Meningkatnya status kesehatan yang seoptimal mungkin bagi setiap pekerja, akan berpengaruh terhadap meningkatnya produktivitas. Tidak adanya absenteisme (atau rendahnya angka absenteisme) dan meningkatnya status kesehatan pekerja akan meningkatkan efisiensi, yang bermuara terhadap peningkatan keuntungan perusahaan. Implementasi Kebijakan Higiene Perusahaan Kesehatan Kerja (Hiperkes) pada kenyataannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, masih banyak perusahaan yang belum memperhatikan faktor-faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja dan pengukuran lingkungan kerja, agar pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja serta dimungkinkan mengecap derajat kesehatan setinggi-tingginya. Untuk itu dalam Implementasi Kebijakan Higiene Perusahaan Kesehatan kerja perlu memperhatikan faktor kritis atau variabel dalam menerapkan kebijakan publik: komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap (dispositions or attitudes) struktur birokrasi (bureaucratic structure).
Community Participation In Building An Effective Ethics And Public Accountability System In Indonesia Salamatul Afiyah; Cici Nasirotul Maspufah; Dini Nun Anggraeni
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 21 No. 3 (2023): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/dialektika.v21i3.176

Abstract

Abstract The high level of problems in building an effective system of ethics and public accountability, such as corruption, nepotism, and limited access to public information, are obstacles to the growth and progress of the country. The purpose of writing this article is to discuss the development of an effective ethical and public accountability system in Indonesia. The method in this study uses a qualitative approach that is descriptive using the library study method taken from various sources of articles, journals and books as well as news related to related issues. The results of this study indicate that lack of transparency, oversight, disregard for law, and problems of corruption have slowed the development of an effective system of ethics and public accountability in Indonesia. Solutions that can be implemented include strengthening laws and regulations, strengthening public institutions, increasing transparency and access to public information, increasing community participation, and increasing public awareness. It is hoped that the development of an effective system of ethics and public accountability can help create a conducive environment for economic growth and people's welfare in Indonesia. Keywords : Community Participation, Ethical System Building, Public Accountability.
Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung Salamatul Afiyah
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2025): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fokus kajian meliputi peran BPSK melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, serta kendala yang dihadapi, antara lain regulasi, operasional, sumber daya manusia, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas BPSK masih terbatas akibat hambatan tersebut, termasuk minimnya sosialisasi dan profesionalisme mediator. Penelitian merekomendasikan strategi peningkatan kinerja berupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan fasilitas, serta edukasi dan sosialisasi publik yang lebih masif. Dengan langkah ini, diharapkan BPSK Kota Bandung dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa konsumen secara adil dan efisien.
Pemberian Sosialisasi dan Konsultasi Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung Salamatul Afiyah
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 03 (2025): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen menjadi aspek vital dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi kompleksitas transaksi di era digital. Di Kota Bandung, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hadir sebagai lembaga non-litigasi yang menawarkan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara cepat, murah, dan adil. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan layanan konsultasi hukum secara langsung kepada konsumen dan pelaku usaha. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai latar belakang dan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif serta pelatihan praktik langsung. Metode pelaksanaan mencakup empat tahap: persiapan materi dan koordinasi dengan BPSK, pelaksanaan sosialisasi dan simulasi kasus sengketa, pemberian konsultasi hukum, serta monitoring dan evaluasi efektivitas kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prosedur penyelesaian sengketa konsumen sebesar 45%, serta meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai konsumen. Peserta juga memperoleh solusi konkret dari sesi konsultasi terhadap kasus-kasus sengketa nyata yang mereka hadapi. Sebagai tindak lanjut, materi edukatif dikembangkan dalam bentuk digital seperti video dan infografis yang disebarluaskan melalui media sosial, serta disediakan jalur konsultasi lanjutan secara daring dan luring. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Building Public Values Through Strengthening Consumer Dispute Resolution : A Study of the Implementation of the Bandung City Bpsk Socialiization in Gedebage District Salamatul Afiyah
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.769

Abstract

Abstract This study originates from the persistent issue of information asymmetry and low legal literacy among consumers in Gedebage District, Bandung City, despite the formal availability of the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) as a non-litigation mechanism. Against this backdrop, the research aims to examine how BPSK’s outreach activities are implemented and, interestingly, how these efforts contribute to strengthening consumer protection, generating public value, and enhancing legal awareness among community members. The theoretical framework draws on the concepts of public value, consumer protection, and legal awareness, which position outreach initiatives as essential governance instruments for expanding access to justice. Employing a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and document analysis the study finds that BPSK’s face-to-face and dialogic outreach, supported by symbols of legal authority, effectively improves public understanding of consumer rights and dispute procedures while reducing information gaps between consumers and businesses. These findings suggest that contextual and sustained outreach designs have strong potential to be replicated as consumer protection strategies in other regions and provide an empirical foundation for strengthening future BPSK outreach policies. Keywords: BPSK, Consumer Protection, Public value.
Co-Authors Cici Nasirotul Maspufah Dini Nun Anggraeni