Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Abdi Masyarakat UIKA Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Gunardi Lie
Universitas Tarumanagara Jakarta
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Bisnis Internasional Pada Impor Susu Sapi Dari New Zealand Dan Australia Ke Indonesia Adi Pratomo Kusuma Wardhana; Gunardi Lie
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4087

Abstract

Transaksi bisnis internasional merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam sektor pangan, Indonesia sangat bergantung pada impor produk susu sapi, khususnya dari negara-negara seperti New Zealand dan Australia yang dikenal memiliki industri peternakan dan produk susu berkualitas tinggi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan mekanisme hukum dari transaksi impor susu sapi tersebut, khususnya ditinjau dari perspektif hukum perdagangan internasional dan teori kontrak internasional. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian bilateral dan regional seperti AANZFTA dan IA-CEPA sangat berpengaruh dalam memberikan kepastian hukum, pengurangan hambatan perdagangan, serta penguatan daya saing pelaku usaha. Selain itu, analisis terhadap kontrak internasional menekankan pentingnya klausul arbitrase, pilihan hukum (choice of law), serta perlindungan terhadap risiko komersial. Dengan demikian, perlunya upaya harmonisasi regulasi serta peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap hukum internasional menjadi aspek penting dalam menunjang keberhasilan transaksi lintas negara.
Peran Negara dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Gunardi Lie; Silvia Evelyn
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mengevaluasi efektivitasnya dalam penerapan. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, didukung oleh studi pustaka sebagai sumber data utama. Temuan studi menunjukkan bahwa negara telah berperan melalui penciptaan regulasi, bantuan pendaftaran HKI, penyuluhan, serta digitalisasi layanan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih belum maksimal karena adanya berbagai hambatan, seperti minimnya kesadaran hukum pelaku UMKM, kompleksitas prosedur, kurangnya akses informasi, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam perlindungan HKI. Sehingga, diperlukan usaha yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dari pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI, agar dapat mendukung daya saing serta keberlanjutan UMKM di Indonesia
Analisis Yuridis Normatif terhadap Keabsahan Pemberhentian ASN karena Tindak Pidana Jabatan dan Implikasinya terhadap Hak Kepegawaian: Penelitian Lila Graciella Yuwono; Gunardi Lie
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6026

Abstract

Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tindak pidana jabatan merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam prakteknya sering muncul persoalan terkait prosedur pemberhentian, waktu berlakunya keputusan, serta dampaknya terhadap hak kepegawaian ASN yang bersangkutan. Langkah tegas ini diambil pemerintah guna mempercepat pembersihan birokrasi dari aparatur yang terlibat korupsi sesuai dengan semangat reformasi birokrasi 1Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemberhentian ASN karena tindak pidana jabatan serta implikasinya terhadap hak kepegawaian berdasarkan Putusan Nomor 45/G/2020/PTUN-MDN dan Putusan Nomor 143 K/TUN/2021. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian ASN yang telah dipidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap adalah sah secara hukum. Namun, penerapan keputusan yang berlaku surut dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum. Pemberhentian tersebut berdampak langsung pada hilangnya status dan hak kepegawaian ASN.
Interpretation of Dispute Clauses and Liability Mechanisms for Breach of Contract in the Decision of the West Jakarta District Court no. 748/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt Lydia Anindira; Gunardi Lie
AMK : Abdi Masyarakat UIKA Vol. 4 No. 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/amk.v4i4.3071

Abstract

This study analyzes two key legal issues in maritime transport service agreement disputes: the interpretation of dispute clauses under contract law principles and the liability and claims for damages resulting from breach of contract. The research focuses on the case between PT Cahaya Energy Farhana and PT Garuda Agung Resources, as adjudicated in West Jakarta District Court Decision No. 748/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt. Using normative legal research with conceptual and case study approaches, this study draws on primary sources (court decisions, Civil Code) and secondary literature. The findings show that dispute clause interpretation and contract cancellation must adhere to the principles of pacta sunt servanda and good faith (Article 1338, Civil Code). In this case, the defendant’s unilateral cancellation citing force majeure did not qualify as a compelling circumstance, as the disruption was caused by administrative negligence rather than unforeseen external factors. Moreover, liability for breach of contract, based on Article 1243 of the Civil Code, allows the aggrieved party to claim compensation for costs, losses, and interest (kosten, schaden en interesten). This decision thus sets an important precedent for applying civil liability principles in maritime contract disputes in Indonesia.
Co-Authors Adi Pratomo Kusuma Wardhana Lila Graciella Yuwono Lydia Anindira Silvia Evelyn