Dasep Suryanto
Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Upaya Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Manusia, Gaya kepemimpinan, Komitmen organisasi dan Peningkatkan Kinerja Karyawan dalam Penanganan konflik Industri Di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI jakarta Andria Ningsih Nining; Dasep Suryanto; Zuripal Zuripal; Dona Amelia
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2023): Desember : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpkm.v2i4.242

Abstract

This PKM is carried out at the Manpower, Transmigration and Energy Department of DKI Jakarta Province. Jl. H. Naman No.1 RT.1/RW.3, Pd. Klp., District. Duren Sawit, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta. Currently, employees of the Department of Manpower, Transmigration and Energy are facing various cases of implementing conflicts in the industry that have come but have not been able to overcome them all because the leadership style, organizational commitment and employee performance have not been implemented correctly. Human resource management is a process of dealing with various problems within the scope of employees, employees, workers, managers and other workers to be able to support the activities of an organization or company in order to achieve predetermined goals. To overcome a number of problems faced by this group, solutions with optimal HR management strategies are needed. The methods used in providing community service counseling and training are pretest, lecture, media outreach, and posttest. Based on the results and discussion, it can be concluded that this service activity provided positive results. Because this activity can help employees of the Manpower, Transmigration and Energy Department understand the need for HR management and leadership style, organizational commitment, employee performance in helping with implementation cases in overcoming conflicts in industry so that they have the quality and quality of being a mentor. So that you can implement and solve all the problems that exist in the industry.
Efektivitas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Satlantas Polres Pariaman Edy Saputra; Dasep Suryanto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 5: Agustus 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i5.4940

Abstract

Polda Sumbar umumnya dan Polres Pariaman khususnya berkomitmen menekan dan mencegah peningkatan angka kecelakaan lalu lintas pada 2024. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk menekan dan mencegahnya. Tujuan penelitian ; 1) Menganalisis input, pelaksanaan dan output forum lalu lintas jalan dan angkutan jalan di Satlantas Polres Pariaman. Jenis penelitian dengan menggunakan model kualitatif. Tekhnik pengambilan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekhnik analisis data dengan tringulasi data. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Kota Pariaman sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dimana sumber dana pada forum LLAJ di Kota Pariaman berasal dari anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman. 2) Kebutuhan dana sarana dan prasaran untuk mendukung operasional forum ternyata masih belum optimal. 3) Implementasi dari forum ini masih belum berjalan dengan optimal karena kurangnya koordinasi antar instansi dan juga masih rendahnya peran masyarakat dalam mentaati aturan penegakan hukum lalu lintas di lapangan. 4) Efektifitas forum LLAJ dalam penegakan hukum di wilayah Polres Pariaman masih belum optimal, hal ini diindikasikan dari semakin meningkatkan data pelanggaran terhadap lalu lintas. Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga belum berjalan sebagaimana mestinya karena sanksi-sanksi terhadap pelanggaran pada aturan ini dinilai tidak kuat.