Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Pasal 395 Kuh Dagang (Analisis Yuridis Putusan No.614 K/Pdt.Sus-PHI/2013) Tata Heru Prabawa; Januar Agung Saputera
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 4, No 2 (2021): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v4i1.4897

Abstract

Tujuan dari penelitian ini menguraikan, pertama : Bagaimana pengaturan perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan dengan anak buah kapal menurut Pasal 395 KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan? Kedua : Bagaimana perlindungan hukum perjanjian kerja laut terhadap anak buah kapal menurut KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian sebagai berikut, pertama : Bahwa dalam Pasal 395 KUH Dagang telah ditentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja laut, yaitu akan bekerja sebagai sebagai anak buah kapal, perwira kapal atau sebagai nahkoda kapal. Kedua : Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal dalam perjanjian kerja laut, pelaksanannya harus dibuat secara tertulis dan dibuat oleh atau di hadapan syahbandar sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan perjanjian kerja laut.Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Laut, Anak Buah Kapal
Maritime Law Management Integration: SOLAS-STCW-MARPOL Educational Effectiveness in Port Operations Tata Heru Prabawa
JUMINTAL: Jurnal Manajemen Informatika dan Bisnis Digital Vol. 4 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/jumintal.v4i1.5493

Abstract

Background: Contemporary maritime management requires integration of SOLAS, STCW, MARPOL, and Port State Control regulations with operational decisions. Educational effectiveness in developing maritime law management competencies remains under-examined. Objectives: Investigated how effectively IMO-based maritime legal education develops management competencies for coordinating SOLAS compliance, STCW leadership, MARPOL stewardship, and PSC readiness. Methodology: Qualitative study with ten maritime professionals examining maritime law management effectiveness across regulatory domains. Results: Strong theoretical foundation (7.6/10) but significant management application gaps in SOLAS decision-making (1.6-point expert-graduate gap), STCW team management (1.4-point gap), and PSC preparedness (1.5-point gap). Conclusions: Enhanced maritime law management integration training could significantly improve regulatory management competency development.