Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Cecep Suhardiman
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Newlois Dan Redlois Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Terhadap Merek “Lois” Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Tiara Tiara Ocktaviani Arjuna Putri; Cecep Suhardiman
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 3, No 1 (2020): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v2i2.4872

Abstract

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik” dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan “Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan memiliki persamaan pada pokonya dengan merek milik pihak lain yang sudah terkenal”. Faktanya merek NEWLOIS dan REDLOIS yang pendaftarannya dilakukan atas dasar itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal LOIS berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 yang mana telah  dilakukan pembatalan pendaftaran terdaftar pada Pengadilan Niaga. Atas kesenjangan berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dua permasalahan penelitian: (1) Apakah pertimbangan hukum dari majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?; (2) Bagaimana pertanggung jawaban Dirjen HKI  terhadap pemegang hak atas merek NEWLOIS dan REDLOIS setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016? Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, dengan data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menjelaskan (1) Pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal tersebut karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sangat jelas dinyatakan bahwa pendaftaran Merek yang dilandasi itikad tidak baik harus ditolak. Dan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan/ atau merek yang sudah terkenal, permohonannya harus ditolak oleh Direktorat Jenderal; (2) Tanggung jawab Dirjen HKI ialah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung, dan Dirjen HKI tidak mempunyai tanggung jawab terhadap pemegang Hak atas Merek yang pendaftaran mereknya di batalkan berdasarkan keputusan pengadilan.Kata Kunci :  Persamaan Pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik, Merek Terkenal.             
Penerapan Sanksi Pidana Adat terhadap Pelaku Zina dalam Hukum Adat Dayak Ma’Anyan Paju Epat Maria Indra Sari; Cecep Suhardiman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2179

Abstract

Riset ini berangkat dari fenomena perzinahan yang dinilai melanggar norma kesusilaan dan mengganggu harmoni sosial, khususnya di tengah keberagaman budaya Indonesia. Tujuan riset adalah menganalisis penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina (Idapa) dalam masyarakat Dayak Ma’anyan di Kedamangan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, serta menelaah eksistensinya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan ialah riset hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku adat dan aparat hukum, serta telaah literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil riset memperlihatkan bahwa sanksi adat meliputi denda berupa bahan pangan, perlengkapan ritual, dan uang enam real (sekitar Rp150.000) disertai prosesi adat yang dipimpin Belian tuha sebagai pemulihan keseimbangan sosial-spiritual. Mayoritas masyarakat mendukung mekanisme adat, meski tantangan muncul dari faktor penegak adat, enggannya pelaporan, dan pengaruh modernisasi. Eksistensi putusan adat diakui dalam sistem hukum nasional melalui Pasal 18B UUD 1945, KUHP baru, dan putusan Mahkamah Agung. Kesimpulannya, hukum adat Dayak Ma’anyan tetap menjadi living law yang efektif dan relevan, sekaligus diakui sebagai sumber pertimbangan hukum positif
Rekonstruksi Kebijakan CSR di Indonesia Sesuai Analisis Hukum, Implementasi, dan Arah Reformasi Abednego Satrio Nugroho Purba; Cecep Suhardiman
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.8469

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia has undergone a paradigmatic shift from voluntary philanthropic activities to a legally binding obligation grounded in various statutory regulations, particularly Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law Number 25 of 2007 on Investment. This study aims to analyze the legal framework governing CSR in Indonesia from a public policy perspective, to evaluate the implementation of CSR by corporations, and to identify normative and empirical constraints that hinder the optimization of CSR as an instrument of sustainable development. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, case-based, and policy analysis approaches. The findings indicate that CSR regulation remains partial in nature, primarily due to the limitation of mandatory obligations to specific sectors, the absence of clear and enforceable sanctions, and the lack of national standards for reporting and oversight.
Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Pre-Order Produk UMKM di Era Ekonomi Digital Marthen Arnoldus Rehabeam Manongga; Cecep Suhardiman
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.8505

Abstract

The rapid development of e-commerce has significantly increased the participation of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the digital economy, particularly through the use of pre-order transaction schemes. Although Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework for consumer protection and electronic transactions, pre-order transactions involving MSME products remain highly vulnerable to fraud. This study aims to analyze the effectiveness of legal regulation and implementation of consumer protection in pre-order transactions conducted through e-commerce platforms, to identify legal, institutional, and social factors contributing to consumer vulnerability, and to examine the role of the state and e-commerce platform providers in strengthening consumer protection as a public policy. This research employs a normative legal research method with a prescriptive-analytical character, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that existing consumer protection mechanisms remain partial and predominantly reactive, as they do not specifically accommodate the inherent risks of pre-order transactions nor are they supported by preventive supervision and enforcement mechanisms. Consumer vulnerability arises from the interaction between regulatory gaps, institutional limitations, and social conditions such as information asymmetry and low legal and digital literacy. Accordingly, this study emphasizes the necessity of a synergistic role between the state and e-commerce platforms in developing and implementing consumer protection policies oriented toward substantive justice and fraud prevention in the digital economy.
Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Efektivitas UU PDP di Indonesia Gusti Ramadhani; Cecep Suhardiman
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.8513

Abstract

This article examines Indonesia’s public policy on personal data protection in light of Law No. 27/2022, which mandates the establishment of an independent Personal Data Protection Authority (PDP Authority). Despite this legal requirement (Article 58 UU PDP), no such institution has been formed. As a result, there is currently no supervisory authority with the mandate to audit compliance, impose administrative sanctions, or resolve data protection disputes. Enforcement of the law has thus remained reactive rather than preventive, with violations prosecuted only after harm occurs. Experts warn that without a strong implementing agency, deterrence is weak: administrative sanctions cannot be effectively applied and punished violations continue unchecked. Cybersecurity analysts even describe this gap as a national digital protection crisis, as personal data leaks (e.g. millions of citizens’ records exposed in recent breaches) continue unabated. Using a normative legal research approach and literature review, this study analyzes how the lack of the mandated PDP Authority undermines the effectiveness of data protection in Indonesia. The article reviews relevant legal theory on regulatory independence and deterrence, and compares with international best practices (e.g. EU/GDPR). We find that the absence of the agency creates serious implementation gaps, and we urge the government to immediately form the PDP Authority and clarify its powers.
Co-Authors Abednego Satrio Nugroho Purba Gusti Ramadhani Maria Indra Sari Marthen Arnoldus Rehabeam Manongga Tiara Tiara Ocktaviani Arjuna Putri