<![CDATA[Riset ini berangkat dari fenomena perzinahan yang dinilai melanggar norma kesusilaan dan mengganggu harmoni sosial, khususnya di tengah keberagaman budaya Indonesia. Tujuan riset adalah menganalisis penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina (Idapa) dalam masyarakat Dayak Ma’anyan di Kedamangan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, serta menelaah eksistensinya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan ialah riset hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku adat dan aparat hukum, serta telaah literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil riset memperlihatkan bahwa sanksi adat meliputi denda berupa bahan pangan, perlengkapan ritual, dan uang enam real (sekitar Rp150.000) disertai prosesi adat yang dipimpin Belian tuha sebagai pemulihan keseimbangan sosial-spiritual. Mayoritas masyarakat mendukung mekanisme adat, meski tantangan muncul dari faktor penegak adat, enggannya pelaporan, dan pengaruh modernisasi. Eksistensi putusan adat diakui dalam sistem hukum nasional melalui Pasal 18B UUD 1945, KUHP baru, dan putusan Mahkamah Agung. Kesimpulannya, hukum adat Dayak Ma’anyan tetap menjadi living law yang efektif dan relevan, sekaligus diakui sebagai sumber pertimbangan hukum positif]]>
Copyrights © 2025
