Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik Sawala : Jurnal Administrasi Negara Jurnal Ekonomi Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)
Musta’ana
Universitas Bojonegoro
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Dynamic Governance dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro Musta’ana
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 4 No. 1 (2023): Januari : Journal of Administrative and Social Science
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v4i1.122

Abstract

Samsat singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap, yaitu suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Bapenda dan PT. Jasa Raharja (Persero). Samsat memberikan pelayanan untuk penerbitan STNK/TNK yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ dan dilaksanakan pada satu kantor yang diberi nama Kantor Bersama Samsat. Dalam upaya memberikan pelayanan tersebut khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). KB Samsat Bojonegoro memberikan beberapa inovasi pelayanan diantaranya e-samsat, Payment point, samsat keliling. Hadirnya layanan yang semakin dekat dengan masyarakat yaitu disebabkan adanya calo, joki, ataupun pungli yang masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dynamic governance dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Bojonegoro. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pelayanan KB samsat Bojonegoro sesuai dengan model dynamic governance dapat dinyatakan cukup mampu dikatakan dinamis mengacu pada 3 konsep thinking ahead, thinking again, dan thinking accros berimplikasi baik itu dari segi institusi, struktur dan meninjau strategi program yang sedang berjalan.
IMPLEMENTATION OF WASTEWATER POLLUTION CONTROL IN THE FISH PROCESSING INDUSTRY, KEDUNGREJO VILLAGE, MUNCAR DISTRICT BANYUWANGI REGENCY Sri Wilujeng; Sutrisno Sutrisno; Musta'ana Musta'ana
Jurnal Ekonomi Vol. 11 No. 03 (2022): Jurnal Ekonomi, 2022 Periode Desember
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of large fish processing industries in Kedungrejo Village, Muncar Subdistrict, have mostly developed using modern technology, which has had a lot of impact on the environment, because most of the Wastewater Treatment Plants (WWTPs) are not functioning properly, and the waste water that is discharged is not functioning properly. meet water quality standards, some are even discharged directly into the waters without being processed or recycled. Based on Banyuwangi Regency Regional Regulation Number 13 of 2017 concerning Water Pollution Control, the Regional Government is obliged to protect and manage the environment so that the implementation of development can be sustainable. The environmental management policy in Banyuwangi Regency is implemented by the Banyuwangi Regency Environmental Service (DLH). The aim of the study was to determine the implementation of waste water pollution control in the fish processing industry in Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency. The method used in this study, namely: descriptive qualitative based on the principles of William N. Dunn. The results of this study prove that there are still violations committed by fish processing industry owners in disposing of their waste water. The existence of waste water pollution from the fish processing industry has been proven to pollute the Kalimati River in Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency. The lack of attention from all parties to implement local government policies regarding Banyuwangi Regency Regional Regulation Number 13 of 2017 concerning Waste Water Pollution Control in the fish processing industry is a factor causing Muncar waters to date are still experiencing water pollution, especially in Kedungrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency.
Collaborative Governance Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro Putri Herlinia Erika; Septi Wulandari; Musta'ana Musta'ana
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v11i2.7688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kolaborasi yang terjadi dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan empat informan sebagai subjek penelitian. Dimana subjek ini ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria. Fokus penelitian ini adalah pada kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Data diperoleh dari wawancara, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisa data melalui tiga tahap; kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan mengadakan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan collaborative governance dalam pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan cukup baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum optimal dalam pelaksanaannya yaitu pada desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan dialog tatap muka. Terdapat ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya pada kondisi awal. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan kepada pemerintah khususnya DP3AKB untuk menciptakan kondisi kepemimpinan yang mampu memberdayakan pemangku kepentingan non pemerintah, minimal menyelenggarakan pertemuan rutin setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan terkait kegiatan pencegahan pernikahan usia anak yang telah dilaksanakan oleh pihat-pihak terkait.
IMPLEMENTASI PEYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SAWAHAN KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN MUSTA’ANA
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2017): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mewujudkan terciptanya pembangunan Desa yang sesuai dengan harapan dan visi misi Kepala Desa dan Masyarakat, Pemerintah Desa Sawahan mengimplementasikan penyusunan RPJM Desa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Suatu studi Di Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk mewujudkan Desa yang maju, berkembang dan mandiri. Dan fokus penelitian ini adalah pada Penggalian Gagasan – Musrenbang Desa, Penetapan Dokumen RPJMDesa dan Penetapan Dokumen RKPDesa. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan analisa kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi adalah teori yang diungkapkan oleh George C. Edwards III yang meliputi faktor: komunikasi, Sumber daya, Kecenderungan-kecenderungan/disposisi dan Struktur Birokrasi.Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berjalan dengan Cukup baik . ini dibuktikan dengan mekanisme penyusunan RPJMDesa dilakukan dengan tertib dan rutin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, record dan arsip yang sulit ditemukan sebagaimana mestinya, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang. Di sini tampak implementasi dari segi komunikasi sangat kurang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu Pada pelaksanaan penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa pemerintah Desa Sawahan bisa aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi perkembangan Desa dan Pembangunan Desa.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) MANDIRI PERDESAAN (Studi di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro) Musta'ana
JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2018): JIAN - Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung DAPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya masyarakat perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan DAPM dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1)Pelaksanaan Program DAPM Mandiri Perdesaan di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pengendalian. 2)Dalam pelaksanaan program DAPM Mandiri Perdesaan di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu telah melibatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pengerahan tenaga kerja. 3)Prosedur pelaksanaan DAPM Mandiri Perdesaan dimulai dari sosialisasi pada tingkat Kecamatan kemudian sosialisasi pada tingkat desa. Setelah sosialisasi dilaksanakan pelaksanaan kegiatan DAPM Mandiri Perdesaan yang meliputi pemilihan dan pembentukan tim pengelola sampai dengan pengendalian dapat terlaksana dengan baik. 4)Belum terbiasanya masyarakat desa untuk melakukan setiap kegiatan melalui musyawarah desa menjadikan mereka enggan untuk menghadiri kegiatan musyawarah.
IMPLEMENTATION OF ZONING SYSTEM POLICY ON NEW STUDENTS’ ADMISSION OF HIGH SCHOOL LEVEL IN BOJONEGORO REGENCY Rupiarsieh Rupiarsieh; Musta’ana Musta’ana
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 22 No 01 (2024): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v22i01.10912

Abstract

The zoning system of Admission of New Students (PPDB) 2018 has been highlighted. This system is considered to be detrimental to pupils, especially successful students. Since the zoning system was introduced, there have been many complaints and grievances from some students' parents, because the zone system prioritizes the closest home distance to the school of destination and ignores the national test results. This study aims to determine the implementation of the Zoning System Application Policy for the Admission of New Students in the 4th Bojonegoro State High School in the 2021/2022 academic year. The results show that the socialization of the zoning system policy in the admission of new pupils is carried out by the school to the target group through social media. However, there are still parents who are unaware of the policy due to a lack of reading the news on social media. In terms of human resources, it is sufficient to support all activities in the implementation of the policy. The implementer's position in the implementation of the zoning system policy is very well visible in the commitment and attitude of the implementers towards a program or policy. The bureaucratic structure of 4 Bojonegoro State High School in the implementation of the zoning system of admission of new pupils has been quite well seen from the division of work in PPDB where it divides two special teams namely teams for implementation PPDB and special teams for complaints.
Co-Authors Putri Herlinia Erika Rupiarsieh Septi Wulandari Sri Wilujeng Sutrisno Sutrisno