Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (PUTUSAN PERKARA NOMOR 1287/PID.B/2023/PN MDN) Arinda Risna Cherylia Siregar; Amelia Situmorang; Denni Iwan Permata Saragih; Parlaungan Gabriel Siahaan; Dewi Pika Lbn Batu
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.22459

Abstract

Pencurian adalah salah satu dari tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga perlu di antisipasi dan ditindak lanjuti. Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam). hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan  pidana penjara 4 (Empat) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan kepada terdakwa Maka dalam hal mengenai unsur dan disesuaikan dalam fakta di persidang penulis melihat hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yaitu mendakwa tererdakwa I Fransisco terdakwa II Muhammad Rizki terdakwa III Tamim benar telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaiman diatur dalam Pasal 363 KUHP.  Hakim setelah menguraikan fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai unsur Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam perkara Pidana (Pustusan No. 1287/Pid.B/2023/PN Mdn) hakim mepertimbangkam megenai dakwaan yaitu dengan mendakwakan pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, yang terjadi ketika seseorang melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, menggunakan senjata, atau bersekongkol dengan orang lain.
Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Simanabun Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun) Denni Iwan Permata Saragih; Majda El Muhtaj
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6356

Abstract

Dalam pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam anggaran dana yang didapatkan dari Pemerintah Pusat ini, pemerintah Desa wajib memperhatikan asas-asas tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Simanabun di bidang pembangunan sarana prasarana lingkungan. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu masyarakat mempunyai perspektif negatif mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan khususnya sarana prasarana lingkungan di Desa Simanabun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan,Kepala Dusun, dan masyarakat. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian. Teknik untuk menganalisis data yaitu dengan melalui tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Bentuk transparansi dari pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun yaitu dengan adanya prasasti-prasasti dalam setiap pembangunan yang dibangun menggunakan Dana Desa. Kemudian bentuk partisipatif dari pengelolaan tersebut yaitu sebelum adanya Musyawarah Rencana Bangunan Desa (MusRenBangDes), yang dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan Desa. Sedangkan bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan Dana Desa yaitu dengan adanya laporan mengenai pendapatan Desa, bentuk pembiayaan belanja Desa, serta dana yang sudah digunakan dalam pembangunan.