Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Sulung Najmawati Zakiyya
Sultan Idris State Islamic University Of Samarinda, Address. Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda City, East Kalimantan 75251.
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Keterlibatan Peran Suami di Wilayah Domestik dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Zakiyya, Sulung Najmawati
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 6 No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v6i1.5997

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membedah tentang pembagian pola peran suami istri dan pentingnya pola komunikasi dalam urusan domestik. Fokus kajian guna menjawab bagaimana pola relasi suami istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami ataupun istri serta peneliti juga berusaha mengurai detil tentang pola komunikasi antar suami istri dalam berbagi peran nya dalam kehidupan rumah tangga. Peran sebagai suami istri atau ayah ibu, merupakan konsekuensi dari kehidupan perkawinan. Di dalam perkawinan, masing-masing individu terikat oleh suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukannya dalam kurun waktu yang panjang, dan diharapkan kedua belah pihak saling dapat menyesuaikan diri sejalan dengan tugas kehidupan dalam keluarga. Kuatnya pengaruh budaya patriarkhi menjadikan pembagian peran pada laki-laki lebih otoriter dan menempatkan posisi perempuan menjadi satu-satunya figur yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, pengasuhan anak dan reproduksi. Norma sosial yang menempatkan laki-laki di atas perempuan tidak selalu menguntungkan laki-laki sendiri karena laki-laki dituntut untuk menjadi tulang punggung keluarga yang harus bertanggung jawab seutuhnya terhadap kehidupan anggota keluarga yang lain. Minimnya pemahaman dan keterlibatannya laki-laki tentang pembagian peran dan tanggung jawab dalam pekerjaan domestik, khususnya pada pola asuh anak menjadikan istri sebagai satu-satunya penanggung jawab atas kewajiban tersebut. Kondisi ini menempatkan gambaran seorang istri hanyalah sebagai pelengkap dan bukan partner yang dapat diajak bekerja sama dalam suatu relasi perkawinan.
EFEKTIVITAS PERAN DP2PA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Pradana, Hamka; Zakiyya, Sulung Najmawati
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 1 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 1, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i1.5861

Abstract

Abstrak: Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan. Penyebabnya antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar.Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dan penelitian ini bersifat kualitatif yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif, yang mana dalam penelitian ini menggambarkan keadaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual dilakukan proses pencegahan yang diberikan dengan bentuk sosialisasi dengan memberikan edukasi ke masyarakat guna untuk mengecilkan angka kekerasan seksual pada anak dan peran pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk rujukan bantuan hukum, kesehatan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan rumah aman (shelter). Namun, dalam perjalanannya ada kendala-kendala yang terjadi dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual, diantaranya kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang korban dan minimnya pemahaman masyarakat dalam perlindungan hak-hak anak.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA KARYAWAN TAMBANG BATU BARA YANG MENJALANI HUBUNGAN JARAK JAUH Mukarramah, Ariska; Andaryuni, Lilik; Zakiyya, Sulung Najmawati
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 2 (2024): MITSAQ, VOLUME 2 NOMOR 2, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i2.7237

Abstract

AbstrakKaryawan tambang batu bara yang berangkat kerja ke luar kota mengharuskan suami istri melakukan hubungan jarak jauh. Dengan keadaan suami istri yang berjauhan, hal ini dapat menimbulkan kekosongan peran yang seharusnya dilakukan oleh suami istri layaknya pasangan yang tinggal serumah, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pada karyawan tambang batu bara yang melakukan hubungan jarak jauh. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku, jurnal, website dan karya ilmiah lainnya. Teknik analisis data dengan cara observasi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang menjadi akibat dari hubungan jarak jauh adalah kurangnya komunikasi, kekhawatiran terhadap pasangan masing-masing, tidak mengikuti tumbuh kembang anak, dan kekhawatiran pasangan berselingkuh. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga dalam hubungan jarak jauh adalah komunikasi dan keterbukaan pasangan. dan Upaya yang dilakukan karyawan Tambang Batubara dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah dengan menjaga komunikasi yang baik, tidak saling menyalahkan, mendiskusikan masalah dengan baik dan tenang, mengurangi komunikasi yang berlebihan, memberikan perhatian dan menyediakan waktu untuk pasangan dan anak.
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SAMARINDA Riati, Sri Asma; Zakiyya, Sulung Najmawati
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 1 No 2 (2023): MITSAQ VOLUME 1, NOMOR 2, 2023
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v1i2.7297

Abstract

Artikel ini membahas tentang Kota Samarinda dengan kasus kekerasan seksual terbanyak telah tercatat oleh dinas-dinas yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menangani korban. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui berapa banyak kebijakan yang digunakan oleh dinas dalam melindungi perempuan serta implementasi dari kebijakan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian emperis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu kepala UPTD DKP2A Provinsi Kalimantan Timur dan staf-staf dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta kepala UPTD Kota Samarinda, dan data sekunder seperti buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan UPTD DKP2A Provinsi Kalimantan Timur menggunakan dua kebijakan yaitu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PPA, dalam mengimplementasikan kebijakan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya sampai di penanganan mediasi saja belum ada yang berlanjut ke penanganan kasus hingga pelaku di pidana, beberapa hak yang ada dalam kebijakan telah cukup terimplementasi dan kebijakan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan PPA belum terimplementasikan secara maksimal karena belum adanya pencatatan atau arsip tentang kasus yang masuk, belum bekerjasma dengan pihah-pihak masyarakat sipil seperti lembaga non pemerintah.
PEMAHAMAN MASYARAKAT SAMARINDA TERHADAP PENGHULU DALAM NIKAH SIRI Suwandi, Muhammad; Pancasilawati, Abnan; Zakiyya, Sulung Najmawati
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 2 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 2, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i2.10750

Abstract

UU No.1 Tahun 1974 Jo..UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal telah mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya realita yang ada pada masyarakat Harapan Baru mereka memiliki pemahaman masyarakat terhadap penghulu tidak resmi atau ilegal dalam pernikahan siri, karena banyaknya terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Loa Janan Ilir khususnya Kelurahan Harapan Baru. Pernikahan siri yang dilakukan tanpa pengakuan resmi dari negara. Ada rumusan masalah dalam penulisan ini Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat samarinda terhadap penghulu dalam nikah siri, Kedua, bagaimana pelaksanaan pernikahan siri, Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan siri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman yaitu: Pengumpulan Data, Pengurangan Data, Penyajian Data,Kesimpulan Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang peran penghulu dalam pernikahan siri beragam. Masyarakat menganggap penghulu sebagai figur penting yang membantu menghindari zina dan mendukung pasangan untuk menikah secara agama. Pelaksanaan pernikahan siri yang terjadi di masyarakat tidak berbeda jauh dengan pernikahan resmi, hanya saja pelaksanaan pernikahan siri nikah yang tidak memenuhi standar administrasi pemerintah yaitu tidak tercatat di KUA sebagaimana Pasal 2. Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah siri seperti budaya, agama, dan kondisi sosial ekonomi. Sebaliknya, ada yang melihat peran penghulu dalam pernikahan siri sebagai bentuk praktik yang tidak diakui secara hukum negara.
Co-Authors Abnan Pancasilawati Lilik Andaryuni Mukarramah, Ariska Pradana, Hamka Riati, Sri Asma Suwandi, Muhammad