Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ON PROPOSAL TO REGULATE ABUSE OF SUPERIOR BARGAINING POSITION: LESSONS FROM OTHER JURISDICTIONS Suyawan, Meirani; Tanjung, Kurnia Togar Pandapotan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The latest version of the draft bill regarding Law on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has added new arrangements about the abuse of a superior bargaining position. The new law proposal which is intended to amend existing Indonesian competition law (Law Number 5 Year 1999) stipulates that any business actor is prohibited from abuse its superior bargaining position within a partnership agreement with other less dominant entities. Under Law Number 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises, a partnership agreement means any agreement made between micro, small and medium enterprises and large enterprises like state or privately owned national businesses, joint ventures and foreign businesses that conduct economic activities in Indonesia. Such a condition makes many antitrust experts or economists question the relevancy of regulating abuse of superior bargaining position under competition law. However, several jurisdictions –Japan, Korea, Taiwan, France, and Germany- have regulated the abuse of superior bargaining position under their national competition laws.
Perlindungan Hukum Terhadap Penjual dalam Transaksi Repurchase Agreement di Pasar Modal Indonesia Annabelle Octaviany Josephine Karamoy; Meirani Suyawan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.14582

Abstract

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik berupa modal jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu bentuk transaksi yang cukup diminati dalam pasar modal adalah Transaksi Repurchase Agreement atau yang dikenal dengan Transaksi Repo. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam Transaksi Repo di pasar modal Indonesia dalam kaitannya dengan kewajiban peralihan hak milik atas objek Transaksi Repo tersebut beserta akibat hukumnya dan apakah peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak penjual dalam Transaksi Repo. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu Hak dan kewajiban para pihak terkait dengan kewajiban peralihan hak milik tersebut adalah bahwa para pihak dalam perjanjian Transaksi Repo tersebut wajib mencantumkan ketentuan kesepakatan mengenai adanya peralihak hak atas kepemilikan saham tersebut. Selain itu, pihak penjual wajib menyerahkan efek yang bersangkutan kepada pihak pembeli pada saat jual beli pertama kali dan pada saat jatuh tempo pembelian kembali, pihak penjual juga wajib membayar harga yang telah disepakati sebelumnya untuk mendapatkan kembali sahamnya. Sedangkan kewajiban pihak pembeli dalam hal ini adalah membayar harga efek yang telah disepakati kepada pihak penjual pada saat jual beli pertama kali dan pada saat jatuh tempo pembelian kembali, pihak pembeli wajib wajib menyerahkan kembali efek yang bersangkutan kepada pihak penjual. Kemudian, ketentuan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya belum memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada pihak penjual dalam pelaksanaan Transaksi Repo.