Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: APAKAH HUKUM SUDAH CUKUP MEMBERIKAN KEADILAN? Faisal, Faisal; Ghazali, Mardania; Umar, Mahmud Hi.; Djafar, Muhammad Mufti M.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence is not a new thing heard in the ears of the Indonesian people. Sexual violence is a serious form of crime that should be a serious concern for the government. The Commission on Violence Against Women notes that every two hours, there are 3 Indonesian women who experience sexual violence. This is what makes Indonesia in a state of emergency sexual violence. In fact, sexual violence is still common in Indonesia. The number of victim blaming that occurs in the community, tends to blame victims of sexual violence. Even though the facts show that the impact of sexual violence on victims is very serious and traumatic and can last a lifetime. The presence of a new Criminal Code and also a special law discussing sexual violence is expected to minimize cases of sexual violence that occur.
Sosialisasi Preferensi Hukum Pemilih Pemula Dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA N 4 Kota Ternate Umar, Mahmud Hi.; Alauddin, Rusdin; Weku, Robert Lengkong; Budiono, Arief; Farid, Achmad Miftah
Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : CV. Edutechnium Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71365/ejpm.v2i2.68

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Sosialisasi Terkait Preferensi Hukum Pemilih Pemula dalam Menekan Praktik Money Politic di SMA. N. 4 Kota Ternate. Bentuk aktivitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan strategi penyuluhan hukum, dimana seluruh aktivitas tersebut dirancang bersama-sama dan dilakukan dalam situasi formal terhadap keseluruhan siswa. Tujuan akan dicapai melalui sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Solusi atas permasalahan mitra ialah dengan melakukan sosialisasi ini, yang diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi generasi yang berkualitas dalam memiliki idealisme. Adapun metode penyampaian materi yakni dengan memaparkan langsung melalui diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi berkaitan dengan elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum. Kegiatan ini merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi berdasarkan pancasila perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan serentak . Generasi muda saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum serta diharapkan siswa-siswi dapat mempunyai pengetahuan terkait sanksi-sanksi hukum terhadap praktik money politic. Luaran dari program pengabdian ini ialah adanya penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi jurnal pengabdian Masyarakat atau prosiding terindeks bereputasi dengan status accepted/ terbit pada skema penelitian dasar, serta mengupload video kegiatan pengabdian yang diunggah di youtube atau sosmed terstandar.
Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pasca Reforma Agraria di Indonesia Umar, Mahmud Hi.; Suwarti; Papuluwa, Nurlaila Kadarwati
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13918

Abstract

Reforming agrarian law will only be successful if agrarian law prioritizes farmers as the main pillar of national economic development, without ignoring the interests of investors and large investors as a source of development financing. In following up on the policy of reforming Agrarian law as regulated in the UUPA, the government has issued a decree as outlined in MPR Decree Number: IX/MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management. To overcome problems that will later hinder the implementation of agrarian law reform in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution must be used as the ideal basis and constitutional basis for every legal act carried out by the State, meaning that regulations or policies issued in the context of implementing agrarian law reform must be based on on Pancasila and the 1945 Constitution. Agrarian conflict is still a legal problem in Indonesia. The presence of a strategy in the form of agrarian reform is expected to be able to make a real contribution in realizing social justice and people's prosperity for all Indonesian people. The implementation of agrarian reform is characterized by comprehensive asset management and access management, so it is important to carry out a comprehensive evaluation with fairness and community empowerment. The results obtained from this research show that the organizers of agrarian reform are expected to be able to guarantee increased community welfare and realize social justice, whether through the efforts of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) or the Government which carries out a compromise strategy with ministries/institutions to ensure land rights through agrarian reform.