Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Khairun Law Journal Awang Long Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Legal Spirit KHAIRUN LAW JOURNAL Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Sains Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Jurisprudence
Rusdin Alauddin
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan dan Perkembangan Alauddin, Rusdin; Hasyim, Dahlai
Amanna Gappa VOLUME 31 NOMOR 2, 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dibuat seiring perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif. Salah satu kasus yang saat ini marak dan belum ada kejelasan penyelesaian hingga saat ini yaitu kasus pembajakan buku. Kasus ini sudah menjadi isu yang sering diperbincangkan dan sangat krusial. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keenam penguruan tinggi yang berada di Kota Ternate, sebanyak 32.498 mahasiswa aktif di masing-masing kampus. Banyaknya jumlah mahasiswa tersebut tentu tidak sebanding dengan pasokan buku sebagai bahan pengetahuan pada beberapa tokoh buku yang saat ini aktif menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bersama toko-toko buku diantaranya toko buku Amanah, Selekta, Gramedia, dan toko buku Kulaba yang diketahui terdapat buku-buku bajakan yang kemudian dijual. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta dilindunggi hasil karyanya. Upaya perlindungan yang dilakukan berdasarkan observasi dapat dilihat baik preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan bahkan dapat dikatan belum dilakukan sehingga progres kasus ini terus berkembang.
Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemindahan Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara Alauddin, Rusdin; Sangaji, Faisal I; Rumkel, Nam
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 1, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya, justru memberikan dampak kerugian kepada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Ternate, Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah terhadap pendirian tiang listrik yaitu pertama perlindungan hukum preventif dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Wajib pula dilakukan pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian jaringan listrik yang merupakan bagian dari perlindungan preventif terhadap hak-hak masyarakat di Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.
Prinsip Itikad Baik Terhadap Merek MS Glow Rachman, Taslim Abd.; Alauddin, Rusdin; Alwan, Sultan
Legal Spirit Vol 8, No 1 (2024): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v8i1.5091

Abstract

Legal protection is an important aspect that needs to be considered in the controversy between MS Glow and PS Glow trademarks. PT Kosmetika Global Indonesia, the MS Glow brand holder that has registered its brand with the Director General of Intellectual Property Rights, requires adequate legal protection. The public sees that the products of the MS Glow brand are better known than the products of the PS Glow brand, and there is a view that PS Glow is trying to hijack the popularity of MS Glow. Through normative juridical legal research, it was found that in the context of the principle of good faith, MS Glow is entitled to legal protection as a brand owner. The brand owner has the exclusive right to the use of its brand and the government is responsible for ensuring this protection. The judge's decision in the dispute between the MS Glow and PS Glow trademarks (Decision Number 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby) has fulfilled the principle of legal certainty. The judge refers to Law Number 20 Year 2016 on Trademark Registration and Geographical Indications as well as the principle of "first to file". However, the decision has not fully reflected justice and expediency. In the context of trademark registration, the "first to file" principle needs to be evaluated by the government to make it fairer. The lengthy trademark registration process must pay close attention to every detail, the Director General of IPR must be more active in socializing Law Number 20 Year 2016, including the principle of "first to file" to the public so that understanding of the trademark and the registration process becomes better.
DISPARITY OF COURT DECISIONS IN THE CASES OF PASSENGER NOT ACCOUNTING FOR THE REASON OF AIRCRAFT CAPACITY HARIDDIN, MUHAMMAD; ALAUDDIN, RUSDIN; RUMKEL, NAM
Awang Long Law Review Vol. 2 No. 2 (2020): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.048 KB) | DOI: 10.56301/awl.v2i2.104

Abstract

One of the cases where passengers were not transported due to an overcapacity of the aircraft (overseat) occurred on the Lion Air Manado - Jakarta flight with flight number JT 743 on 19 October 2011, in connection with this case there were two passengers who objected and suffered losses for this incident, and filed a civil suit to the Central Jakarta District Court for the settlement process with Decision Number: 42/Pdt.G/2012/PN.JKT. PST. and Decision Number: 260/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. This paper will discuss more deeply the basis for judges' considerations so that there are disparities in court decisions. The type of research used is juridical normative, with a statutory approach and a case approach. The data collected is then analyzed qualitatively. The results showed that District Court Decision Number 260/PDT.G/2014/PN.JKT.PST where the Plaintiff filed a lawsuit for act against the law but the Judge decided that the Defendant was guilty of default for the act of not carrying passengers on the grounds of aircraft capacity, this was related to the application of the passive judge principle and the ultra petitum partium principle which had broad meaning in good faith by the judge, then on District Court Decision Number 42/PDT.G/2012/PN.JKT.PST the judge decided that the Defendant was guilty of committing an unlawful act in terms of the absence of passengers on the grounds that the aircraft's capacity was in accordance with the Plaintiff's claim.
Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Alauddin, Rusdin; Alting, Husen
Amanna Gappa VOLUME 32 NOMOR 2, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Salah satu indikasinya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang hanya melayani wilayah perkotaan, sementara desa-desa terabaikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional masyarakat Kota Tidore Kepulauan atas lingkungan yang baik dan sehat belum terpenuhi secara memadai. Hal ini disebabkan oleh pencemaran sampah yang tersebar di berbagai lingkungan. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, seperti tempat penampungan dan pengangkutan sampah. Akibatnya, masyarakat sering membuang sampah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, termasuk melalui program Bank Sampah. Namun, implementasi program ini belum berjalan efektif karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya penyadaran masyarakat. Selain itu, penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah belum dilakukan secara konsisten, sehingga target pengelolaan dan penanganan sampah yang direncanakan tidak berjalan optimal.
Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate) Ali Safar, Muh.; Ajid, Syawal Abdul; Alauddin, Rusdin
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 1 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i1.6993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate dan mengkaji pengaruh struktur hukum terhadap pola pembinaan yang diterapkan. Fokus penelitian ini mencakup penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, identifikasi hambatan yang dihadapi, serta analisis peran struktur hukum dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana residivis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas lapas dan narapidana residivis, observasi langsung terhadap pelaksanaan pembinaan, serta analisis dokumen hukum dan laporan internal. Temuan diintegrasikan dengan teori efektivitas hukum dan konsep pembinaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Ternate masih rendah, yang tercermin dari peningkatan jumlah residivis narkotika selama empat tahun terakhir dengan total 39 kasus. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, lemahnya sinergi dengan pihak eksternal, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan narapidana. Struktur hukum yang ada, meskipun telah memberikan landasan yang kuat, belum diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembinaan narapidana residivis memerlukan dukungan struktur hukum yang lebih baik, peningkatan fasilitas, dan penguatan budaya hukum masyarakat untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.
Investor Building Use Rights After the Omnibus Law Comes into Effect in the Capital City of the Archipelago Based on the Theory of Justice Pora, Mustika Iklima; Sinay, Siti Barora; Alauddin, Rusdin
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1886

Abstract

The government needs to ensure that the management of HGB in the IKN is carried out by paying attention to the rights of local communities and indigenous peoples. The application of the principle of social justice as taught by John Rawls by paying special attention to more vulnerable groups. In every policy related to the procurement of building use rights to accelerate the development of the IKN, the principle of social justice must be maintained. This means that policies must provide protection for vulnerable groups and ensure that this development benefits all levels of society. This study aims to provide an understanding of the Ratio legis regulation of Building Use Rights for investors in Law Number 5 of 1960 and in Law Number 6 of 2023 and to find out, understand and explain the perspective of John Rawls' Theory of Justice in the regulation of building use rights in order to accelerate the development of the IKN. This research is normative in nature using a statutory regulatory approach, an approach and a conceptual approach. Research data were collected by means of document/literature studies.
Analysis of Legal Responsibility for Environmental Impacts Due to Land Eviction in the Farm Road Construction Project in Tidore Islands City Alauddin, Rusdin; Hasim, Dahlai; Sonta, Supri; Ikrima, Nur Aida; Sangaji, Irawan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2262

Abstract

The title of this research is “Analysis of Legal Responsibility for Environmental Impacts Due to Land Eviction in the Farm Road Construction Project in Tidore Islands City”. The object of this research was the impacts of land eviction to construct farm roads in Tidore Islands City as well as the government’s legal responsibility. It aims to study the environmental impacts of land eviction in the construction of farm roads and the government's legal responsibility for its environmental impacts in Tidore Islands City. This study is an empirical legal study that uses a qualitative approach with observation, interview and documentation methods. Results show that the land eviction project activities in the Ake Sahu Environment, Tosa Village, East Tidore District have a very bad impact on the environment in the form of landslides in the eviction project area, floods that bring soil and rock material to the highway so that it greatly disrupts the access activities of the surrounding community, such impacts are not only caused by the eviction of the project but also the utilization activity (C excavation) by Cv. Mafututu Indah. The government has taken action to handle floods and landslides, then gave warnings and stopped the project.
Perlindungan Hukum Pelayanan Sampah Terhadap Masyarakat Pembayar Retribusi di Kota Ternate Rosida, Rosida; Alauddin, Rusdin; Rosyidi, Irham
Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i2.2892

Abstract

Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Persampahan, Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi dan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk orang miskin dan Perwali nomor 41.A tahun 2017 tentang petunjuk pelaksana Perda nomor 4 tahun 2016 belum tersosialiasi secara maksimal, sehingga proses sampah ialah pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan. Selain itu, pemberian layanan persampahan untuk mengankut sampah warga masih di anggap belum merata karena pemberian layanan sampah dan ketersediaan fasilitas sarana parasana sampah di masing-masing kelurahan belum merata serta tidak adanya tempat pengaduan layanan di kantor kelurahan. Pelayanan dan pengelolaan sampah masih perlu peningkatan, terutama ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terbatas serta lemahnya peran pemerintah dengan kurangnya sosialisasi perda Persampahan dan Perda Bantuan Hukum untuk orang miskin serta minimnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Belum adanya tempat pengaduan di masing-masing kelurahan untuk menyampaikan aduan tentang pelayanan sampah. Selaian itu ketersediaan jumlah fasilitas operasional dan satgas (Mobil dan karyawan) pelayanan sampah masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi waktu jam kerja pelayanan.
Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar Sainal, Sainal; Alauddin, Rusdin; Rumkel, Nam
Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i1.2889

Abstract

Fungsi Kawasan Berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor). Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.
Co-Authors Ajid, Syawal Abdul Ali Safar, Muh. Amirudin Umasangaji Anwar, M. Afdal Hi Arief Budiono Arsad, Jamal Hi Faisal Faisal Farid, Achmad Miftah HARIDDIN, MUHAMMAD Hasim, Dahlai Hasyim, Dahlai Husen Alting Ikbal, Fikram Ikrima, Nur Aida Laha, Fatma Malik, Faissal Nam Rumkel Pora, Mustika Iklima Rachman, Taslim Abd. Rosida Rosida Rosyidi, Irham Sainal, Sainal Sangaji, Faisal I Sangaji, Irawan Sinay, Siti Barora Soleman, Saiful Hi Sonta, Supri Sultan Alwan SUWARTI Thobari, Thobari Umar, Mahmud Hi. Weku, Robert Lengkong