<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta atas kegiatan upload dan download secara ilegal serta untuk mengetahui Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa negara sudah memberikan perlindungan hak cipta terhadap tindak pidana pelanggaran sinematografi melalui perundang-undangan no.28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang no.33 tahun 2009 tentang perfilman, serta Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembajakan karya sinematografi melalui situs online tidak resmi merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggar, pencipta, dan pemegang hak cipta. Pemerintah telah menutup situs-situs yang melakukan pelanggaran-pelanggran atas karya cipta sinematografi. Penegak hukum harus lebih aktif dalam menangani pembajakan di situs online agar penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui situs online secara ilegal berjalan secara efiisen.]]>
