Khairul Aswadi
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kekuatan Pembuktian Perjanjian ‘Pinjam Nama’ Antara WNA Dengan WNI Untuk Kepentingan Pembelian Tanah Khairul Aswadi; Sarajudin Sarajudin
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.223 KB)

Abstract

Penelitian ini dihajatkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : pertama, Bagaimanakah kekuatan Pembuktian perjanjian ‘pinjam nama’ terhadap pembelian tanah oleh orang asing di Kabupaten Lombok Tengah?, Kedua Bagaimanakah dampak yuridis perjanjian “Pinjam Nama” antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk kepentingan pembelian tanah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Akan tetapi, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung, metode pendekatan yang dipergunakan untuk menjawab berbagai isu hukum tersebut antara lain : Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :pertama, Bahwa Perjanjian ‘Pinjam Nama’ dan surat-surat yang dibuat untuk kepentingan pembelian tanah dengan menggunakan modal/ dana milik WNA memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga pihak WNA secara keperdataan memiliki hak atas modal/ dana yang telah diserahkan untuk pembelian bidang tanah, kedua, Bahwa walaupun pihak WNA memiliki hak keperdataan atas modal/ dana yang diserahkan kepada pihak WNI dalam rangka pembelian bidang tanah di Indonesia khusunya di Lombok, namun karena perjanjian ‘pinjam nama’ bertentang dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata khususnya terkait dengan kausa yang halal (bertentang dengan Pasal 26 (2) UUPA) maka dampak yuridisnya perjanjian tersebut batal demi hukum dan apabila diketahui oleh aparat yang berwenang/ pejabat Negara yang berwenang maka tanah tersebut akan dikuasai oleh Negara.
Korelasi Etika Antar Lembaga Negara Pada Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang M. Saoki Oktava; Khairul Aswadi
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problematika memunculkan kembali pasal yang pernah di uji di Mahkamah Konstitusi dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 merupakan sesuatu yang dilematis, melihat legalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). Ini bukan sekedar persoalan hukum ketatanegaraan semata tetapi juga persoalan etika konstitusional antar Lembaga Negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarakan kajian, dapat disimpulkan bahwa mendegradasikan Rule of law and Rule Of Ethics merupakan kelemahan yang berimplikasi pada abuse of power dan dengan tidak mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi memicu tindakan in konstitusional.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Atas Kegiatan Upload Dan Download Secara Ilegal Di Situs Online Muhammad Aslam Husaini; Abdul Gani Makhrup; Khairul Aswadi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta atas kegiatan upload dan download secara ilegal serta untuk mengetahui Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa negara sudah memberikan perlindungan hak cipta terhadap tindak pidana pelanggaran sinematografi melalui perundang-undangan no.28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang no.33 tahun 2009 tentang perfilman, serta Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembajakan karya sinematografi melalui situs online tidak resmi merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggar, pencipta, dan pemegang hak cipta. Pemerintah telah menutup situs-situs yang melakukan pelanggaran-pelanggran atas karya cipta sinematografi. Penegak hukum harus lebih aktif dalam menangani pembajakan di situs online agar penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui situs online secara ilegal berjalan secara efiisen.
Implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya Lalu Ahmad Jannatul Adnan; Khairul Aswadi; Fathur Rauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia sesuai dengan amanat dalam pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum yang dengan ciri dari negara hukum itulah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung terhadap penegakan hukum khususnya dalam pelanggaran hak asasi manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang berbasis pada Ilmu Hukum Normatif (Perundang-undangan), data dan sumber datanya terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian pustaka dalam bentuk bahan hukum. Tekhnik penentuan sampel penelitian dilakukan dengan purposive sampling, dan Snowball Sampling, Tekhnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil Penelitian dari jurnal ini adalah (1) bentuk Implementasi Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya pada rentang Tahun 2019 sd. 2021. (2) Faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB. Faktor penghambat dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB. Jenis Penelitian Dalam Skripsi ini adalah jenis penelitian empiris berbasis pada ilmu hukum normatif (Perundang-undangan), data dan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian pustaka dalam bentuk bahan hukum. Tekhnik penentuan sampel penelitian dilakukan dengan purposive sampling, dan Snowball Sampling, Tekhnik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dengan studi pustaka. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian Implementasi Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya pada rentang Tahun 2019 sd. 2021 terdapat 28 pelanggar yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan keterangan  27 orang melakukan jenis pelanggaran berat yang dimana terdiri dari 12 pelanggar menggunakan narkotika di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya, 7 pelanggar menggunakan alat komunikasi di dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya, 4 Orang pelanggar melakukan penyuntikan kepada alat vital, 3 Orang pelanggar melakukan percobaan pelarian dan 1 Pelanggar melakukan dengan sengaja melarikan diri dengan mendapatkan hukuman berupa Tutupan Sunyi selama 6 Hari di perpanjang 2 x 6 Hari  dan Tidak mendapatkan CMK, CB, CMB, PB, REMISI di Tahun 2021 dan dicatat dalam register F. Terdapat 1 pelanggaran yang dilakukan jenis pelanggaran ringan yang dimana melakukan spionase dan diamankan oleh petugas. Faktor penghambat dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB adalah sebagai berikut: a) Anggaran. b) Kurangnya jumlah personil petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Praya. c) Warga Binaan Pemasyarakatan . d) Sarana dan Prasarana. e) Kualitas program pembinaan yang masih kurang kreatif dan murah sehingga sulit untuk dilakukan. f) Kesejahteraan petugas pemasyarakatan di Indonesia yang disebabkan karena keterbatasan dana dan kemampuan sedangkan faktor pendukung dalam menerapkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB adalah sebagai berikut: (1) Aturan atau Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas keamanan dan Ketertiban (2) Sarana dan Fasilitas pendukung (3)Masyarakat dan Budaya dan (4) Aparat Penegak Hukum.
Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor.41/PDT.G/2020.PN.SEL.) Lalu Arian Hapdi; Khairul Aswadi; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum jual beli tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria dan bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi didalam suatu putusan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan - bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif berupa interpretasi mendalam bagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Beradasarkan hasil penelitian 1) pengaturan hukum jual beli tanah berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria 2) bentuk perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah berdasarkan putusan Nomor.41/Pdt.G/2020.Pn.Sel. Tindakan perbuatan melawan hukum bukan hanya berbentuk materil akan tetapi kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdata mencangkup materil dan imateril dan wanprstasi sebagaimana pada pasal 1238 KUHPerdata disebutkan beberapa ciri – ciri perbuatan wanprestasi yang salah satunya adalah tidak menjalankan kesepaktan yang sudah dijanjikan.