Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan
Ahmad Robi Ulzikri
Polstac Repositori Riset
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Efektifitas Strategi Kampanye Politik Melalui Media Sosial: BelajarPada Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020 Ahmad Robi Ulzikri
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 1 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kampanye melalui media sosial dan dalam jaringan (daring) diharapkan menjadi solusi atas persoalan Pilkada Serentak 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19. Sejumlah pasangan calon melalui tim pemenangannya telah resmi mendaftarkan sejumlah akun media sosial resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, kampanye melalui media sosial nampaknya menemui sejumlah hambatan mulai dari atensi publik yang lebih berfokus pada pemuliahan ekonomi di tengah pandemi, angka penetrasi internet yang  belum optimal, hingga ketersediaan sumberdaya manusia dalam pengelolaan akun media sosial calon yang belumopttimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana efektifitas strategi kampanye melalui media sosial. Metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif (quantitative content analysis). Hasilnya, kampanye melalui media sosial ketiga pasangan calon dalam Pilkada 2020 Bandar Lampung, ditandai dengan masih rendahnya kecenderungan atensiperilkau pengguna internet terhadap ketiga pasanmgan calon di media sosial resminya. 
Refleksi Epistemologis Kemandirian Desa dalam Wacana OtonomiDaerah Berdasar Pancasila Siti Khoiriah; Ahmad Robi Ulzikri
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 1 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa). Dinamika makna desa mengalami perubahan sesuai dengan keinginan penguasa melalui regulasi yang diciptakan. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode socio legal approach. Pendekatan socio legal approach dimaksudkan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji gejala hukum dengan perspektif ilmu-ilmu sosial. Berpijak pada data-data sekunder (norma-norma hukum dan dokumen hukum penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa di Indonesia). Kajian dilakukan secara deskriptif analitis dengan pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan desa dalam sistem pemerinahan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukum dan faktor non hukum (ekonomi/politik, sosial, budaya). Faktor hukum telah menunjukkan fungsinya sebagai faktor pengintegrasi dari sub-sistem-sub-sistem politik/ekonomi, sosial dan budaya dalam konteks otonomi desa.Temuan studi menunjukkan bahwa desa dalam konteks otonomi desa dengan mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas. Hendaknya interprestasi hukum atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kedudukann desa menuju kemandirian desa yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus tetap mengacu dalam kerangka dasar falsafah negara yaitu Pancasila.
Memetakan Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Daerah: KajianLiteratur Muhammad Arif Kurniadi; Ahmad Robi Ulzikri
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 1 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menakar seperti apa model-model politik uang yang ada di masyarakat pada saat momentum pemilihan kepada daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah bentuk politik uang menurut Aspinall Dan Sukmajati (2015: 26) yang membagi bentuk politik uang meliputi pembelian suara (vote buying), pemberian pribadi (individual give), pelayanan dan aktivitas (service and activites), barang-barang kelompok (club goods), proyek-proyek gentong babi (pork barrel project), serta teori pola politik uang menurut Rifai (2003:62) yang  membagi pola  politik uang yang meliputi; uang perkenalan, uang pangkal, pencalonan oleh fraksi, pembelian suara menjelang pemilihan, dan serangan fajar, dan strategi pemeberian uang yang meliputi; sistem ijon, melalui tim sukses calon, orang terdekat, pemberian langsung oleh kandidat, dan dalam bentuk cek (cheque). Hasil penelitian menunjukan bahwa politik uang yang kerap terjadi dalam pilkada di daerah dapat berbentuk pembelian suara (vote buying), dengan menggunakan pola politik uang berupa pembelian suara menjelang pemilihan dan serangan fajar dengan mekanisme dari satu rumah ke rumah lain (door to door). Politik uang yang terjadi menggunakan strategi melalui tim sukses calon, seperti berasal dari pengusaha kemudian diberikan kepada koalisi pendukung pasangan, kemudian disebarkan melalui tim sukses kepada apartur pekon setempat, relawan partai dan warga pekon lain, kemudian baru dibagikankepada masyarakat.
Implementasi Falsafah Tawassuth dan I’tidal Nahdlatul Ulama dalamWacana Kontra Fundamentalisme di Bandar Lampung Angger Widianto; Ahmad Robi Ulzikri
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 1 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi falsafah dasar NU oleh Pengurus Cabang NU Kota Bandar Lampung dalam melakukan kontra fundamentalisme agama sebagai bentuk partisipasi menjaga stabilitas negara bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip moderat NU (Greg Fealy, 2003) yang dijelaskan melalui sikap tawassuth dan i’tidal, sikap tasamuh, dan sikap tawazun. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan kontradiksi NU di Bandar Lampung terhadap gerakan fundamentalisme diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat penguatan dalam memegang teguh sikap moderat yang berdasarkan pada Ahlussunah wal Jamaah annahdliyyah, sikap toleransi antar umat beragama berlandaskan fii khidmatil ummahatau berdasar pada sikap mengabdi kepada umat, melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan kelompok antar agama dalam rangka kontra fundamentalisme agama, fleksibel terhadap budaya baru yang relevan, serta menerapkan sikap yang seimbang antara keumatan dan kebangsaan melalui dakwah-dakwah kebangsaan dan aktif dalam berafiliasi dengan pemerintah. 
Politik dan Bencana: Kajian Rekognisi Hak Masyarakat di Pulau Terisolir di Masa Krisis Ahmad Robi Ulzikri
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 2 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65974/jiposster.v2i1.8

Abstract

This study aims to analyze how the recognition of the rights of isolated area communities, especially in the isolated islands of Sebesi Island during the crisis period after the 2018 tsunami disaster and during the COVID-19 pandemic. This study uses Axel Honnet's political recognition approach to the aspect of community rights, involving interviews with 14informants including representatives from important community figures, heads of institutions  or government who are considered competent in their fields and know the issues, documentation, and field observations. The results of the research show that the recognition of isolated island communities in the realm of society still finds denial of civil rights (securityand safety) and social rights (population, services and social assistance). This research resulted in recommendations namely the need for a settlement of land legality issues, realization of housing assistance for tsunami victims with moderate damage categories, synchronization of the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K) regulations and Spatial and Regional Planning regulations (RTRW) that accommodate rights the people of Sebesi Island. 
Co-Authors Angger Widianto Muhammad Arif Kurniadi Siti Khoiriah