Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina RU VI Balongan Dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Desa Karangsong Ibrohim
Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/demagogi.v2i1.11

Abstract

Kawasan hutan mangrove Karangsong merupakan hasil rehabilitasi sejak 2008 yang dikelola dan kemudian dijadikan ekowisata oleh Kelompok Pantai Lestari dengan didukung oleh PT Pertamina RU VI Balongan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program CSR PT Pertamina RU VI Balongan dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan CSR PT Pertamina RU VI dilakukan dengan melibatkan Kelompok Lestari yang didukung oleh Pemerintah Desa Karangsong dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Pertamina  dan Kelompok Lestari menjadi aktor kunci dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Implementasi dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi perlu ditingkatkan untuk keberlanjutan program yang memiliki dampak positif secara sosial, ekonomi, dan ekologi.
Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Indonesia: Evaluasi Konseptual terhadap Penerapan E-Government dan Smart Governance Ibrohim
aspirasi Vol. 16 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i1.152

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan tantangan implementasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada penerapan e-government dan arah transformasi menuju smart governance. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan strategis, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Strategi Nasional Transformasi Digital 2021–2024, sebagai fondasi reformasi birokrasi digital. Namun, meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam layanan daring publik dan integrasi data lintas instansi, masih ditemukan ketimpangan antarwilayah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya tata kelola data pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif berbasis data sekunder dari dokumen kebijakan nasional, laporan SPBE Kementerian PANRB, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil awal menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga oleh kesiapan budaya organisasi, integrasi tata kelola data, dan partisipasi publik dalam proses digital governance. Penelitian ini menyajikan penyusunan kerangka konseptual integratif antara dimensi teknologi, tata kelola, dan nilai publik, yang diharapkan dapat memperkuat arah pembangunan smart government yang inklusif dan adaptif di Indonesia. Kata Kunci: e-Government, Smart Governance, SPBE, Digital Transformation, Public Value
Komunikasi Pemerintahan di Era Digital: Government Public Relations, Kepercayaan Publik, dan Disinformasi Ibrohim
aspirasi Vol. 16 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i2.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara konseptual perkembangan komunikasi pemerintahan (government communication) dalam satu dekade terakhir (2016–2026), dengan fokus pada evolusi Government Public Relations (GPR), dinamika kepercayaan publik, dan tantangan disinformasi pada era transformasi digital. Kajian bibliometrik terbaru menunjukkan riset GPR tumbuh signifikan sejak 2020, terutama dipicu pandemi COVID-19 dan meluasnya penggunaan media sosial pemerintah, namun jumlah publikasi yang terindeks Scopus sejak 1976 masih relatif terbatas dan terkonsentrasi di beberapa negara, dengan Indonesia sebagai kontributor riset terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif berbasis tinjauan pustaka sistematis terhadap dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, dan artikel ilmiah kredibel yang terindeks basis data internasional maupun jurnal nasional terakreditasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan yang efektif ditopang oleh lima atribut utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, responsivitas, dan komunikasi dua arah, sementara kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik secara global maupun di Indonesia, tetap rentan tergerus oleh lemahnya komunikasi risiko, kesenjangan partisipasi politik, dan maraknya disinformasi digital. Penelitian ini menyusun kerangka konseptual integratif yang menghubungkan tiga dimensi, yaitu Government Public Relations, Kepercayaan Publik, dan Ekosistem Informasi Digital, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas riset dan praktik GPR di Indonesia sebagai dasar penguatan strategi komunikasi pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berbasis bukti. Kata Kunci: Government Public Relations; Komunikasi Pemerintahan; Kepercayaan Publik; Disinformasi; Transformasi Digital