Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Otoritas Wali Mujbir Dalam Pernikahan Satu Fam Di Kota Kotamobagu: Analisis Teori Strukturalisme Nurhikmah Hairak H. Biga; Suci Mubriani
FATHIR: Jurna Studi Islam Vol 3 No 2 (2026): FATHIR: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/fathir.v3i2.618

Abstract

Pernikahan satu fam merupakan praktik perkawinan endogami yang masih bertahan di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai warisan sistem stratifikasi sosial Kerajaan Bolaang Mongondow. Artikel ini mengkaji bentuk pernikahan satu fam, otoritas wali mujbir dalam pelaksanaannya, serta analisis teori strukturalisme kekerabatan Claude Lévi-Strauss terhadap otoritas tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian pustaka (studi dokumentasi), memadukan pendekatan normatif dan antropologis-struktural. Data dikumpulkan melalui dokumentasi resmi Kantor Urusan Agama (KUA) di empat kecamatan Kota Kotamobagu berupa data pernikahan tahun 2023-2025, tanpa wawancara baru dengan pelaku maupun tokoh adat. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan satu fam bercorak patrilineal dan terkonsentrasi pada masyarakat keturunan bangsawan di Kecamatan Kotamobagu Utara, Selatan, dan Barat, didorong oleh motif menjaga warisan dan status sosial. Otoritas wali mujbir, yang dalam adat Mongondow disebut guhanga, terbukti sangat dominan meliputi pemilihan jodoh, penentuan mahar, pelaksanaan ijab kabul, hingga penentuan prosesi adat gama', tanpa membedakan status gadis maupun janda. Dibaca melalui teori elementary structures of kinship Lévi-Strauss, pernikahan satu fam merupakan struktur relasi pertukaran tertutup yang menahan perempuan, harta, dan status di dalam batas fam alih-alih mengedarkannya keluar untuk membangun aliansi dengan kelompok lain, sementara otoritas wali mujbir lebih tepat dipahami sebagai posisi struktural "pemberi perempuan" dalam sirkuit tersebut ketimbang sebagai hak normatif individual, sehingga ketegangan antara ijbar dan ikrah yang ditemukan di lapangan merupakan gejala dari tuntutan struktur akan penutupan relasi itu sendiri.
STATUS KEWARGANEGARAAN DAN WACANA LARANGAN WNI EKS ISIS KEMBALI KE INDONESIA PERSPEKTIF SIY?SAH DUSTURIY?H Suci Mubriani; Elpipit Elpipit; Rahmatun Ulfa; Basriadi Basriadi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.97

Abstract

Artikel ini membahas tentang WNI eks ISIS yang akan menimbulkan bahaya di Indenesia sehingga menyebabkan pemerintah dengan tegas menolak untuk memulangkan mereka ke tanah air lantaran dikhawatirkan menjadi teroris baru yang membahayakan nyawa 267 juta rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat terkait status mereka sebagai warga negara dan nasib mereka di luar negeri. Pokok pembahasan dalam artikel ini adalah status kewarganegaraan WNI eks ISIS ke Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS dan wacana pelaranagan pemulangan mereka ke Indonesia?. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa wacana pemulangan 689 WNI eks ISIS ini yang ada di suria. Tutki dan beberapa negara lainya terlibat FTF (Foreign Terrorist Fighters) diambil untuk melindungi 267 juta warga Indonesia dari aksi terorisme ISIS. Dalam konsep kewarganegaraan positif maupun islam WNI eks ISIS masih sebagai warga negara, karena tidak memenuhi faktor yang menyebabkan ia kehilangan kewarganegaraannya. WNI eks ISIS dapat dianggap sebagai pelaku jarimah hirabah, yang bisa dijatuhi hukuman mati (dibunuh) atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau diasingkan ketempat lain.