Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Properti Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Zaini; Subekti; Sri Astutik; M. Syahrul Borman
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7887

Abstract

Industri properti di Indonesia sering kali menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai sarana transaksi awal sebelum bangunan selesai didirikan (pre-project selling). Namun, praktik ini kerap menimbulkan permasalahan hukum ketika terdapat ketidakseimbangan klausula dalam kontrak baku dan kegagalan pengembang dalam memenuhi prestasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PPJB dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang melakukan wanprestasi atau dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perdata, perlindungan konsumen, dan kepailitan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara hukum, PPJB sah mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, namun penerapan asas kebebasan berkontrak dalam PPJB terdistorsi oleh penggunaan kontrak baku yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah; (2) Perlindungan hukum konsumen secara preventif diatur melalui persyaratan ketat pemasaran dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. Secara represif, konsumen dapat menggugat ganti rugi akibat wanprestasi. Namun, dalam kasus kepailitan pengembang, posisi konsumen sangat rentan karena umumnya dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki hak didahulukan dalam pembagian aset, kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan.
Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1941/Pid. Sus/2024/PN Sby) Fatimah Nur Fauzia; M. Syahrul Borman; Dudik Djaja Sidarta; Noenik Soekorini
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 4 No. 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v7i1.1106

Abstract

Sexual violence against children is a serious form of human rightsviolation with widespread physical, psychological, and social impacts.This study aims to analyze the judge's considerations in issuing averdict in a case of sexual violence against children based on CaseStudy Number 1941/Pid.Sus/2024/PN Sby, and assess itscompliance with the provisions of the Child Protection Law. Themethod used is a normative juridical approach using primary andsecondary data sources, including court decisions and relevant lawsand regulations. The results show that the judge considered two mainaspects in issuing a verdict: legal considerations (such as charges,evidence, and violated articles) and non-legal considerations (suchas the victim's psychological condition, the defendant'ssocioeconomic background, and morality factors). In this case, theperpetrator was sentenced to six years in prison and a fine ofRp50,000,000.00 for being proven to have committed sexual violenceagainst children. This verdict reflects efforts to protect child victimslegally, although there is still room for evaluation regarding theoptimization of aspects of restorative justice and victim rehabilitation.This research is expected to contribute to the development of juvenilecriminal law and the evaluation of judicial practices regarding sexualcrimes targeting vulnerable groups.
Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Daerah Bangkalan Khoirul Abror; M. Syahrul Borman; Wahyu Prawesti; Dudik Djaja Sidarta
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 4 No. 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v4i1.1340

Abstract

Motor vehicle theft by children is a criminal phenomenon that causes social unrest and raises legal issues related to child protection. This study aims to analyze the factors causing children to commit motor vehicle theft in the Bangkalan area and examine the role of the Indonesian National Police in combating this crime. This study uses an empirical legal approach with qualitative methods through interviews, observations, and document studies. The results show that economic factors, family disorganization, social environmental influences, low legal education, and weak supervision are the main determinants of child involvement in criminal acts. In the context of countermeasures, the Indonesian National Police implements preventive, repressive, and restorative justice strategies in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Rehabilitative and diversion approaches are the main instruments in maintaining a balance between law enforcement and the protection of children's rights.