Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum Lex Generalis Aktual Justice Eduvest - Journal of Universal Studies GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis Journal of Innovative and Creativity Journal of Shariah Economics
Sri Astutik
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT JAWA Sri Astutik
Jurnal Aktual Justice Vol 4 No 2 (2019): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v4i2.545

Abstract

The distribution of inheritance among Javanese indigenous people, has its own characteristics. Although in general there are rules that have become a custom that applies from generation to generation, but in practice there are some variations in the implementation of inheritance. Submission of assets to his off spring does not have to wait for the death of the testator, but can be carried out while the testator is still alive. There are also those who share the inheritance after the testator dies and or the heir has finished his life (1000 days). In Javanese traditional inheritance law there are also known heirs, namely heirs who replace the main heirs, if he dies first. Every child has the right to become an heir, but the portion may differ depending on the habits in the family environment. There are heirs who get the same portion, some who get 2 for men and : 1 for women, and there are also certain heirs getting more shares.
ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN REGULASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA Albertus Makur; Sri Astutik
ECONOMOS Vol 3 No 02 (2023): Bisnis dan Ekonomi
Publisher : KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pemerintah terkait peran OJK dalam pengawasan dan regulasi industri perbangkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang ini mengamanatkan kepada OJK untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam industri jasa keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang telah diuraikan, peneliti menerapkan metode penelitian normatif. Metode ini melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum primer dan sekunder sebagai alat untuk merespons masalah yang tercantum di atas. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep terkait. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan, yang melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Terakhir, pendekatan kasus juga dimasukkan dalam metodologi ini, di mana peneliti menganalisis kasus-kasus yang relevan guna mendukung jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagaiman kebijakan publik atau pemerintah terutama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) lebih lugas dalam menghpi tantangan jaman era digital dan kemajuan teknologi terutama dalam hal perlindungan konsumen.
Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi Miftachul Mujadi; Sri Astutik
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.500-507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi Hakim. Seorang hakim merupakan wakil tuhan di bumi. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kekuasaan dalam memutus sebuah perkara. Oleh sebab itu kekuasaan yang dimiliki oleh hakim hendaknya dapat dipergunakan untuk memberikan keputusan yang adil sesuai dengan norma-norma kode etik profesi. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak hakim yang memanfaatkan kekuasaan jabatan tersebut untuk menerima suap. Studi ini menggunakan penelitian normatif yakni dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan seorang hakim dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi ringan, sedang dan sesuai dengan tingkat besar dan kecil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Hakim.
Penerapan Prinsip Kepatuhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Penggelapan Keuangan dalam Korporasi Ainyes Priskila Sari; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis; Noenik Soekorini
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.2911

Abstract

Abuse of authority by corporate managers or directors in using their positions to divert company funds for personal or group interests in the form of embezzlement that is not in accordance with corporate objectives and compliance principles. This study aims to analyze the form of financial embezzlement violations by corporations as well as law enforcement and efforts to prevent criminal acts of embezzlement in corporations based on the principle of legal compliance. This study uses a normative legal research method and uses a legislative approach and a conceptual approach. The results obtained from the study are that the form of violation committed is Embezzlement of Funds by Employees or corporate managers directly by taking or using company financial assets without legal knowledge and approval. Law enforcement and prevention efforts carried out are by applying Article 372 of the Criminal Code to be the basis for imposing sanctions on perpetrators of criminal acts of embezzlement. Furthermore, in efforts to prevent criminal acts of embezzlement in corporations, by applying the principles of compliance with company regulations that apply to corporations. Efforts to prevent criminal acts of embezzlement in the corporate realm are also carried out by implementing PERMA Number 13 of 2016, concerning Procedures for Handling Criminal Cases in Corporations, which gives judges the authority to criminalize corporations as legal subjects.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Properti Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Zaini; Subekti; Sri Astutik; M. Syahrul Borman
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7887

Abstract

Industri properti di Indonesia sering kali menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai sarana transaksi awal sebelum bangunan selesai didirikan (pre-project selling). Namun, praktik ini kerap menimbulkan permasalahan hukum ketika terdapat ketidakseimbangan klausula dalam kontrak baku dan kegagalan pengembang dalam memenuhi prestasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PPJB dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang melakukan wanprestasi atau dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perdata, perlindungan konsumen, dan kepailitan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara hukum, PPJB sah mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, namun penerapan asas kebebasan berkontrak dalam PPJB terdistorsi oleh penggunaan kontrak baku yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah; (2) Perlindungan hukum konsumen secara preventif diatur melalui persyaratan ketat pemasaran dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. Secara represif, konsumen dapat menggugat ganti rugi akibat wanprestasi. Namun, dalam kasus kepailitan pengembang, posisi konsumen sangat rentan karena umumnya dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki hak didahulukan dalam pembagian aset, kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan.
Pengalihan Aset Jaminan Fidusia Saat Proses Penyidikan Di Kepolisian Agus Setiyawan; Sri Astutik; Moh. Taufik
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 4 No. 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/jse.v4i1.1249

Abstract

The use of fiduciary security as a proprietary security right plays a crucial role in supporting financing activities and maintaining economic stability. However, in practice, problems frequently arise in the form of the transfer of fiduciary collateral assets by debtors without the prior written consent of creditors, which may result in criminal legal consequences. This article aims to analyze the legal framework and law enforcement practices concerning the transfer of fiduciary collateral assets during police investigation processes. This study employs a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security provides a clear legal basis regarding the prohibition of transferring fiduciary objects and the imposition of criminal sanctions on violators. In the context of investigations, the police play a strategic role in uncovering fiduciary transfer offenses, while simultaneously facing challenges in balancing criminal law enforcement with the protection of creditors’ civil rights. Therefore, a proportional law enforcement approach, including the application of restorative justice, is necessary to achieve legal certainty, justice, and expediency in resolving fiduciary cases.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk) Anggita Permadi; Sri Astutik; Noenik Soekorini; Vieta Imelda Cornelis
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 4 No. 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/707cfq72

Abstract

Drug abuse is a serious legal and social problem in Indonesia. The distribution and consumption of narcotics not only impact public health but also have complex legal implications in the criminal justice system. This study aims to analyze the application of substantive criminal law to the crime of drug abuse class I for oneself and examine the judge's considerations in handing down a verdict in case Number 412/Pid.Sus/2024/PN.Mjk. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The data used consists of primary data in the form of court decisions and secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and scientific journals. The results of the study indicate that the application of criminal law to drug abuse for oneself still generates debate between a repressive approach through punishment and a rehabilitative approach. In the decisions analyzed, the judges considered juridical, sociological, and philosophical aspects in handing down a verdict against the defendant. This study concludes that the criminal justice system should prioritize a rehabilitation approach for drug abusers who are proven to be victims of dependence in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.
Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Mochamad Fridho Ardyansyah; Noenik Soekorini; Sri Astutik
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 4 No. 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/41hgng52

Abstract

The development of information technology has driven a transformation in the law enforcement system, including in the field of traffic through the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). This study aims to analyze the legal provisions of ETLE and sanctions for traffic violations from a positive legal perspective in Indonesia. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that ETLE has a strong legal basis in the Traffic and Road Transportation Law and the Electronic Information and Transactions Law. However, its implementation has not been optimal due to factors such as public awareness, limited infrastructure, and coordination between institutions. Therefore, strengthening technical regulations, increasing public legal literacy, and developing a more integrated technology-based system are needed.
Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Anak Melalui Restorative Justice Rabbi Faisal; Noenik Soekorini; Sri Astutik
JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS Vol. 4 No. 1 (2022): Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35896/zm81ve82

Abstract

Child abuse constitutes a criminal offense that affects not only the physical well-being of children but also their psychological, social, and emotional development. The conventional criminal justice system, which primarily emphasizes punishment, often fails to provide comprehensive recovery for child victims. Consequently, the restorative justice approach has emerged as an alternative mechanism for resolving criminal cases by emphasizing victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony. This study aims to analyze the mechanism for resolving criminal acts of child abuse through the restorative justice approach and to examine its effectiveness in providing legal protection for child victims. This research employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the implementation of restorative justice in Indonesia has a solid legal foundation through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, and National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice. The implementation of this approach has contributed to more victim-oriented case resolution, expedited legal processes, and the restoration of relationships among the parties involved. Nevertheless, its effectiveness is still constrained by inconsistent understanding among law enforcement officers, limited institutional capacity, and insufficient inter-agency coordination. Therefore, strengthening legal regulations, enhancing the capacity of law enforcement officials, and improving institutional coordination are essential to ensure the optimal implementation of the principle of the best interests of the child within Indonesia's criminal justice system.
Elements of Negligence by Regional Governments in Designating Cultural Heritage as Cultural Heritage Herri Suryadi Samosir; Wahyu Prawesthi; Sri Astutik
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 6 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i6.53019

Abstract

Cultural heritage refers to objects, buildings, structures, sites, and areas — both on land and in water — that have been designated as Cultural Heritage, are material in nature, and need to be preserved. The determination of Cultural Heritage carries significant meaning within the Indonesian legal system, as it represents an active legal measure taken by the state to protect cultural heritage that is important for history, science, education, religion, and culture. This research aims to analyse the elements of negligence by regional governments in designating cultural heritage as Cultural Heritage, and to identify the legal implications and losses caused by such negligence. This research uses a normative juridical approach, examining legal norms, regulations, and doctrines, as well as a case analysis of Medan District Court Decision Number 756/Pdt.G/2020/PN Mdn concerning Medan Merdeka Square. The determination of Cultural Heritage is the obligation of the regional government (Regent/Mayor) after receiving recommendations from the Cultural Heritage Expert Team. Without an official determination, a cultural heritage object is in a legally vulnerable condition, as it lacks a clear protection status, creating opportunities for theft, destruction, transfer, conversion, demolition, or use contrary to its historical value and the public interest. Government negligence in designation constitutes an unlawful act and violates constitutional obligations and the General Principles of Good Governance, particularly with regard to legal certainty and the protection of the public interest.
Co-Authors Agus Setiyawan Ainyes Priskila Sari Albertus Makur Anggita Permadi Herri Suryadi Samosir M. Syahrul Borman Miftachul Mujadi Mochamad Fridho Ardyansyah Moh. Taufik Noenik Soekorini Rabbi Faisal Subekti Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi Zaini