Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum Lex Generalis Aktual Justice GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis Journal of Innovative and Creativity
Sri Astutik
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT JAWA Sri Astutik
Jurnal Aktual Justice Vol 4 No 2 (2019): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v4i2.545

Abstract

The distribution of inheritance among Javanese indigenous people, has its own characteristics. Although in general there are rules that have become a custom that applies from generation to generation, but in practice there are some variations in the implementation of inheritance. Submission of assets to his off spring does not have to wait for the death of the testator, but can be carried out while the testator is still alive. There are also those who share the inheritance after the testator dies and or the heir has finished his life (1000 days). In Javanese traditional inheritance law there are also known heirs, namely heirs who replace the main heirs, if he dies first. Every child has the right to become an heir, but the portion may differ depending on the habits in the family environment. There are heirs who get the same portion, some who get 2 for men and : 1 for women, and there are also certain heirs getting more shares.
ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN REGULASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA Albertus Makur; Sri Astutik
ECONOMOS Vol 3 No 02 (2023): Bisnis dan Ekonomi
Publisher : KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pemerintah terkait peran OJK dalam pengawasan dan regulasi industri perbangkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang ini mengamanatkan kepada OJK untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam industri jasa keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang telah diuraikan, peneliti menerapkan metode penelitian normatif. Metode ini melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum primer dan sekunder sebagai alat untuk merespons masalah yang tercantum di atas. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep terkait. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan, yang melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Terakhir, pendekatan kasus juga dimasukkan dalam metodologi ini, di mana peneliti menganalisis kasus-kasus yang relevan guna mendukung jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagaiman kebijakan publik atau pemerintah terutama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) lebih lugas dalam menghpi tantangan jaman era digital dan kemajuan teknologi terutama dalam hal perlindungan konsumen.
Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi Miftachul Mujadi; Sri Astutik
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.500-507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi Hakim. Seorang hakim merupakan wakil tuhan di bumi. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kekuasaan dalam memutus sebuah perkara. Oleh sebab itu kekuasaan yang dimiliki oleh hakim hendaknya dapat dipergunakan untuk memberikan keputusan yang adil sesuai dengan norma-norma kode etik profesi. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak hakim yang memanfaatkan kekuasaan jabatan tersebut untuk menerima suap. Studi ini menggunakan penelitian normatif yakni dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan seorang hakim dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi ringan, sedang dan sesuai dengan tingkat besar dan kecil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Hakim.
Penerapan Prinsip Kepatuhan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Penggelapan Keuangan dalam Korporasi Ainyes Priskila Sari; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis; Noenik Soekorini
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.2911

Abstract

Abuse of authority by corporate managers or directors in using their positions to divert company funds for personal or group interests in the form of embezzlement that is not in accordance with corporate objectives and compliance principles. This study aims to analyze the form of financial embezzlement violations by corporations as well as law enforcement and efforts to prevent criminal acts of embezzlement in corporations based on the principle of legal compliance. This study uses a normative legal research method and uses a legislative approach and a conceptual approach. The results obtained from the study are that the form of violation committed is Embezzlement of Funds by Employees or corporate managers directly by taking or using company financial assets without legal knowledge and approval. Law enforcement and prevention efforts carried out are by applying Article 372 of the Criminal Code to be the basis for imposing sanctions on perpetrators of criminal acts of embezzlement. Furthermore, in efforts to prevent criminal acts of embezzlement in corporations, by applying the principles of compliance with company regulations that apply to corporations. Efforts to prevent criminal acts of embezzlement in the corporate realm are also carried out by implementing PERMA Number 13 of 2016, concerning Procedures for Handling Criminal Cases in Corporations, which gives judges the authority to criminalize corporations as legal subjects.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Properti Terhadap Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Zaini; Subekti; Sri Astutik; M. Syahrul Borman
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7887

Abstract

Industri properti di Indonesia sering kali menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai sarana transaksi awal sebelum bangunan selesai didirikan (pre-project selling). Namun, praktik ini kerap menimbulkan permasalahan hukum ketika terdapat ketidakseimbangan klausula dalam kontrak baku dan kegagalan pengembang dalam memenuhi prestasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PPJB dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang melakukan wanprestasi atau dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perdata, perlindungan konsumen, dan kepailitan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara hukum, PPJB sah mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, namun penerapan asas kebebasan berkontrak dalam PPJB terdistorsi oleh penggunaan kontrak baku yang menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah; (2) Perlindungan hukum konsumen secara preventif diatur melalui persyaratan ketat pemasaran dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman. Secara represif, konsumen dapat menggugat ganti rugi akibat wanprestasi. Namun, dalam kasus kepailitan pengembang, posisi konsumen sangat rentan karena umumnya dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki hak didahulukan dalam pembagian aset, kecuali ditentukan lain oleh putusan pengadilan.
Co-Authors Ainyes Priskila Sari Albertus Makur M. Syahrul Borman Miftachul Mujadi Noenik Soekorini Subekti Vieta Imelda Cornelis Zaini