Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Aktual Justice GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis
Sri Astutik
Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KARAKTERISTIK PEMBAGIAN WARIS ADAT JAWA Sri Astutik
Jurnal Aktual Justice Vol 4 No 2 (2019): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/aktualjustice.v4i2.545

Abstract

The distribution of inheritance among Javanese indigenous people, has its own characteristics. Although in general there are rules that have become a custom that applies from generation to generation, but in practice there are some variations in the implementation of inheritance. Submission of assets to his off spring does not have to wait for the death of the testator, but can be carried out while the testator is still alive. There are also those who share the inheritance after the testator dies and or the heir has finished his life (1000 days). In Javanese traditional inheritance law there are also known heirs, namely heirs who replace the main heirs, if he dies first. Every child has the right to become an heir, but the portion may differ depending on the habits in the family environment. There are heirs who get the same portion, some who get 2 for men and : 1 for women, and there are also certain heirs getting more shares.
ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN REGULASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA Albertus Makur; Sri Astutik
ECONOMOS Vol 3 No 02 (2023): Bisnis dan Ekonomi
Publisher : KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pemerintah terkait peran OJK dalam pengawasan dan regulasi industri perbangkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang ini mengamanatkan kepada OJK untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam industri jasa keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang telah diuraikan, peneliti menerapkan metode penelitian normatif. Metode ini melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum primer dan sekunder sebagai alat untuk merespons masalah yang tercantum di atas. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep terkait. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan, yang melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Terakhir, pendekatan kasus juga dimasukkan dalam metodologi ini, di mana peneliti menganalisis kasus-kasus yang relevan guna mendukung jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagaiman kebijakan publik atau pemerintah terutama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) lebih lugas dalam menghpi tantangan jaman era digital dan kemajuan teknologi terutama dalam hal perlindungan konsumen.
Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi Miftachul Mujadi; Sri Astutik
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.500-507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi Hakim. Seorang hakim merupakan wakil tuhan di bumi. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kekuasaan dalam memutus sebuah perkara. Oleh sebab itu kekuasaan yang dimiliki oleh hakim hendaknya dapat dipergunakan untuk memberikan keputusan yang adil sesuai dengan norma-norma kode etik profesi. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak hakim yang memanfaatkan kekuasaan jabatan tersebut untuk menerima suap. Studi ini menggunakan penelitian normatif yakni dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan seorang hakim dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi ringan, sedang dan sesuai dengan tingkat besar dan kecil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Hakim.
Co-Authors Albertus Makur Miftachul Mujadi