Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sabah, Malaysia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Alyah Padmavati; Yuli Agung Nugroho; Muhammad Nur Rokhim
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1475

Abstract

Bank Indonesia reports that the largest number of Indonesian migrant workers are in Malaysia. Due to this, these workers often get married and even have children in Malaysia. Children born outside Indonesia, especially in Malaysia which has very strict immigration policies regarding citizenship status for children born to foreign parents. In this situation, custody by Malaysian adoptive parents is the solution that is often chosen. By giving custody rights to Malaysian adoptive families, PMI children can be officially recognized as Malaysian citizens. International child adoption is a problem that has foreign elements, so it is very urgent to study this phenomenon from the perspective of private international law. This research refers to the principle of lex fori, where the emphasis is on jurisdictional issues. The research used is a type of normative research which aims to explore legal regulations related to child adoption in an international context. To get a clearer perspective, researchers took a qualitative approach by interviewing three Indonesian workers living in Sabah, Malaysia. These interviews are conducted via telephone or discussion groups to gain a deeper understanding of the issues being faced.
Efektivitas Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Intan Rahayu; Bagus Fajar Ardiyanto; Andhika Ivan Putra Pamungkas; Muhammad Nur Rokhim; Kuswan Hadji
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14214

Abstract

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) bukan sekadar proses administratif, melainkan sarana untuk memastikan kebijakan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka Good Governance, keterlibatan publik menjadi elemen penting untuk memperkuat legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana partisipasi publik berjalan efektif dalam proses legislasi daerah, sekaligus mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat serta faktor yang mendukung maupun menghambatnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber daring dan dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat formalitas, minim pengaruh terhadap substansi kebijakan, dan terhambat oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas hukum masyarakat, lemahnya komitmen politik DPRD maupun pemerintah daerah, serta kurangnya forum partisipatif yang inklusif. Kondisi ini berdampak pada kualitas Perda yang kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan berpotensi menimbulkan resistensi dalam implementasi. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi melalui inovasi kanal komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat dan legislator, serta konsistensi komitmen politik agar partisipasi publik benar-benar substantif dan menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Seni Budaya Reog Ponorogo Azizah Rima Gitacahyani; Farrel Arrigo; Regita Kisnanda Putri; Muhammad Nur Rokhim; Muhammad Bondhi Alby Maulana
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 2 No. 2 (2024): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v2i2.163

Abstract

Reog Ponorogo merupakan salah satu karya seni budaya di Indonesia, maka perlu adanya hak kekayaan intelektual terkait hak paten untuk mengakui kepemilikan seni agar tidak diklaim negara lain. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisa keefektifitasan Undang-Undang terhadap perlindungan hak paten serta upaya hukum oleh Pemerintah terkait pengakuan seni karya diklaim negara lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan bahan hukum analisa jurnal-jurnal hukum terkait. Temuan utama mencakup adanya pengakuan sepihak oleh negara lain terkait seni budaya Reog Ponorogo, sehingga perlu dianalisis terkait aturan hukumnya, dengan menganalisa aspek regulasi hak paten, klaim kepemilikan, serta implementasi perlindungan hukum. Hasil pembahasan analisis ini bahwa peraturan perundang-undangan terkait sudah dinilai efektif dalam implementasinya, pemerintah juga membentuk kaum intelektual yang mampu menjadi duta kekayaan intelektual agar mampu memperkenalkan kekayaan intelektual Indonesia khususnya Reog Ponorogo. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat untuk melestarikan warisan budaya, menetapkan serta melindungi hak paten seni budaya di Indonesia.