Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Literasi Hukum Civitas Ministerium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community Empowerment Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora PESHUM Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Kuswan Hadji
Universitas Tidar
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
AKTUALISASI NILAI NILAI PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA Kuswan Hadji
Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.107 KB)

Abstract

Indonesia saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan, banyak masalah menimpa bangsa kita, dalam bentuk krisis multimensional baik bidang POLEKSOSBUD Hankam, Pendidkan dll, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Korupsi yang telah terjadi sejak lama, belum juga mampu terselesaikan hingga saat ini. Tragisnya, sumber krisis justru berasal dari Institusi pemegang amanah rakyat, baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Setiap hari kita disuguhi berita-berita Mal- Amanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya menjalankan pemerintahan. Beragam upaya pencegahandan penyelesaian masalah korupsi telah dilakukan.Korupsi ternyata juga telah merasuk keberbagai lini kehidupan,tak terkecuali dunia pendidikan. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan pemberantasan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Angka korupsi di Indonesia yang cukup tinggi perlu dilakukan pemberantasan korupsi secara serius di Indonesia. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan gambaran serta menguraikan dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada dilapangan, adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan analisa data dilakukan secara diskripsi kualitatif. Kata Kunci  : Aktualisasi,  Nilai Pancasila, Norma, Korupsi
MODEL KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM UPAYA PENGUASAAN CIVIC SKILLS MASYARAKAT Sukron Mazid; Kuswan Hadji
Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jkkm.v3i1.1353

Abstract

Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang ada di tingkat daerah yang memiliki tugas mengembangkan keterampilan kewarganegaraan dimasyarakat. Tidak hanya menjadi kepanjangan tangan dari partai politik saja, tapi juga memiliki tugas besar sebagai wakil masyarakat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Penelitian ini bertujuan: (1)Mendeskripsikan Model komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang. (2)Menguraikan tahapan  komunikasi politik anggota DPRD sebagai upaya penguasaan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) masyarakat di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
OPTIMALISASI PERAN SENI SORENG DAN GOMUKO UNTUK MENDUKUNG DESTINASI PARIWISATA DESA/KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG Kuswan Hadji; Achmad Busrotun Nufus; Novita Novita
Civitas Ministerium Vol 5, No 01 (2021): : Civitas Ministerium
Publisher : Civitas Ministerium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh beberapa dosen Universitas Tidar menunjukkan bahwa Universitas Tidar mempunyai kepekaan yang tinggi dan kuat terhadap masyarakat. Salah satu wujud nyata kepekaan Universitas Tidar ini diwujudkan melalui pengadaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kota ataupun kabupaten Magelang. Bentuk pengabdian yang akan dilaksanakan ini berkaitan dengan Optimalisasi Peran Seni Soreng dan Gomuko untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Desa/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang tim pengabdian akan terjun secara langsung di lapangan dan di lokasi tempat Paguyuban Kesenian Soren dan Gomuko dalam rangka mengembangkan berbagai budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia sebagaimana yang sudah dicita-citakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini yakni dengan memberikan pengetahuan dan pendidikan terhadap Paguyuban Kesenian Soreng dan Gomuko dalam memanfaatkan Seni Soreng dan Gomuko di Desa/Kecamatan Bandongan melalui Sanggar Seni Batara. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa/Kecamatan Bandongan ini, diantaranya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi. Dengan demikian Kabupaten Magelang akan menjadi kabupaten yang benar-benar memiliki Destinasi Pariwisata yang tinggi. Hasil pengabdian ini Masyarakat ini menunjukkan bahwa rata-rata berbagai wawasan tentang Seni dan berbagai solusi penyelesaian masalah yang ada pada paguyuban dan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi. 
Assistance Assistance in revitalizing the Water Park KTH Wana Tirta in Bunder Village, Gunungkidul Regency towards a child-friendly tourist park Nur Rofiq; Kuswan Hadji; Rr. Yunita Puspandari; Tri Agus Gunawan; Satrio Ageng Rihardi
Community Empowerment Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.861 KB) | DOI: 10.31603/ce.6563

Abstract

Gunungkidul Regency is one of several regions in Indonesia that is actively developing the tourism sector in order to support the regional economic sector. At the Water Park KTH Wana Tirta, Bunder Village, Kapanewon Petuk, Gunungkidul Regency, this community service is carried out in the form of counseling and simulation using lecture, discussion, and practice methods. This program resulted in the design of a revitalized child-friendly water park in order to increase the attraction of tourists to the area. In addition, the service team identifies the benefits and drawbacks of water parks, so that it can be used as feedback for better governance and to improve the economy of the surrounding community.
HUKUM KELUARGA ISLAM:Perspektif Maqāṣid asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Nur Rofiq; Moh Tamtowi; Rahmawati; M. Nashih Muhammad; Kuswan Hadji
Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 9 No. 2 (2023): Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : STAI Syubbanul Wathon Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61136/cbgbze13

Abstract

The State of Indonesia is a state based on law, so for Indonesian people who are Muslim when they enter into a marriage, they must obey and comply with the Marriage Law (UUP) and the Compilation of Islamic Law (KHI), because UUP and KHI are legal products resulting from the government's (leader) ijtihad in regulating marital problems in Indonesia. The purpose of this study is to understand and analyze the obligation to comply with the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law from the perspective of maqashid sharia. The research method used uses a descriptive-qualitative approach, with the type of library research with data sources based on Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UUP) and materials -Other library materials. The results of this study prove that the basic obligation to comply with the Marriage Law (UUP) and the Compilation of Islamic Law (KHI) is because both are products of government ijtihad (ulil amri). The government's ijtihad is a manifestation of the thoughts and agreements of all the Indonesian people who have been represented by the DPR. So that the obligation to comply with UUP and KHI in the perspective of Maqashid Sayariah is mandatory because it brings benefit and avoids harm. The marital status of husband and wife and children born are legal and protected by law.
Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang: Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Cahyo Danang Prayugo; Yuli Agung Nugroho; Burhanudin Ahmad; Muhammad Bondhi Alby; Diaz Kartika Aprillio; Fanny Dian Saputra; Kuswan Hadji
MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 3b (2024): JULI (Tambahan)
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i3b.1736

Abstract

Public participation in the process of drafting laws is a key element in maintaining the quality of a country's democracy. In an era of ever-developing social, economic and political dynamics, community participation is becoming increasingly important to ensure that the resulting policies reflect the needs and aspirations of society at large. Nevertheless, challenges in public participation in the legislative process are still things that need to be overcome. In the current digital era, advances in information and communication technology open up new opportunities to increase public participation in drafting laws. However, gaps in access and digital literacy are still obstacles that need to be overcome. Internal factors in the political and legal system can also hinder effective public participation, such as complex bureaucratic structures, lack of transparency in the legislative process, and limited accessibility of information. At the global level, the trend of increasing public participation in policy formation is a major concern, with various initiatives launched to increase public involvement. In Indonesia, public participation in the legislative process is increasingly important along with the development of democracy. This article discusses the importance of public participation in drafting laws, the challenges faced, and strategies to encourage community involvement in policy formation. With collaboration between government, legislative institutions, civil society and the private sector, it is hoped that an environment that supports effective public participation can be created. The goal is to create policies that are inclusive and responsive to the needs of society as a whole.
Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Yunita Nurul Arifah; Dwi Maulida Khasanah; Can Gita Yuliana; Aqilla Fayyaza Ghafur; Niken Fernanda; Rosa Adelia Arifin; Kuswan Hadji
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Juli: Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i3.240

Abstract

Political parties play a vital role in advocating for democracy and maintaining public trust in the political system. This study evaluates the role of political parties in the development of democracy from the perspective of constitutional law using a qualitative descriptive method. They are responsible for transparency, participation, and accountability in the political process, as well as formulating policies, raising political awareness, and representing the interests of the people. Political parties also support political pluralism, participate in elections, and oversee the government in accordance with the law. Despite their key role in building democracy, challenges such as unequal representation and lack of transparency still need to be addressed. This research provides insights into the contribution of political parties to strengthening democracy, while highlighting areas that require further attention to improve the quality of democracy in Indonesia.
Persepsi Mahasiswa Dalam Merefleksikan Demokrasi Kepemimpinan Era Joko Widodo Fadhilatul Amaliya; Anisa Fitriani Azizah; Dewi Sekar Pembayun; Anindya Rahma Fathiya; Tiara Jelita Andalusianti Roozan; Kuswan Hadji
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): May : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v2i2.115

Abstract

Perception or point of view is a thought about something that is aimed at trusting opinions in terms of thoughts and views. In general and globally regarding objects related to various angles of the problem. Of course there will be many schools and considerations, one of which is that in this decade, various thoughts and points of view have emerged from students. Of course, where there is feedback on the nation's leadership milestones cannot be separated from the role and participation of students in responding to leadership. One of them was in the Joko Widodo era. Therefore, with the issues that arise, of course students must be wise in responding to the existence of a democracy-based leadership model, where democracy is a representation of the proclamation of the Indonesian nation. Various levels of society should also take part in providing responses. In generating a response, of course it is not only negative and existing shortcomings, but also how to generate good, correct and wise perceptions. With the expected output in the future, students can allocate and reflect on various aspects that will later be able to improve the nation and state in a clear, firm and straightforward manner.
Analisis Netralitas dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat Suci Wulandari; Faishal Hasyim; Rita Fitri Utami; Darma Ista Maulana; Tasya Halimah Nia Purwanti; Kuswan Hadji
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.6668

Abstract

KPK dibentuk dengan tujuan pembentukan awal sebagai lembaga yang Independen. Hal ini merupakan tujuan dari dibentuknya KPK agar tidak terpengaruh oleh Lembaga negara lainya atau terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa, namun setelah revisi UU KPK Nomor 19 tahun 2019 ini dinilai sangat melemahkan KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi karena terdapat kurang lebih 26 poin kewenangannya yang berkurang termasuk dalam hal penyadapan dan independensi, KPK melalui juru bicaranya mengatakan banyak sekali ketidaksinkronan pasal demi pasal, pada UU Nomor 19 tahun 2019 dalam implikasinya juga berpengaruh sebagaimana ruang gerak semakin terbatas dan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan lain serta agenda awal didirikannya KPK semakin tidak terarah. Terkadang KPK dijadikan alat oleh kekuasaan untuk menakuti orang-orang yang tidak sejalan apa yang diinginkan kekuasaan dengan cara memberikan surat perintah penyidikan (sprindik) maka dari itu prinsip awal yaitu Lembaga independen negara dan lembaga anti korupsi semakin tidak relevan dan dinilai tebang pilih apalagi dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat anggota DPR sering sekali penyidik KPK merasa ketakutan. Dalam revisi UU ini KPK yang awalnya lembaga non masuk dalam bidang eksekutif. Padahal pemegang kekuasaan eksekutif paling berpengaruh adalah Presiden yang sudah mempunyai Lembaga penindakan korupsi lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan maka revisi UU tersebut semakin menjadikan Presiden mempunyai kekuasaan yang semakin super power.
Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara Rohmatul Jannah; Keisya Oktavia Afida Denna; Theo Galih Prayudha; Gilang Mafliano Rachmatshah; Tedy Irawan; Kuswan Hadji
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v1i4.57

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of developments in the implementation of Trias Politica principles in the performance of high state institutions in Indonesia. Trias Politica, which refers to the separation of powers into executive, legislative and judiciary, is an important foundation in a democratic government system. Through a qualitative approach, this research evaluates how the division of power has transformed since the implementation of political reform in Indonesia, as well as its impact on the performance of state institutions in carrying out their duties and functions. The research results show that although there have been significant developments in the implementation of Trias Politica, several challenges such as overlapping authority, lack of synergy between institutions, and political influence remain obstacles. However, the application of the principle of separation of powers has generally increased accountability, transparency and efficiency in the performance of high state institutions. This research recommends strengthening coordination between institutions and more stringent legal reforms to improve the performance of state institutions as a whole.
Co-Authors Achmad Busrotun Nufus Anindya Rahma Fathiya Anisa Fitriani Azizah Aqilla Fayyaza Ghafur Burhanudin Ahmad Cahyo Danang Prayugo Can Gita Yuliana Darma Ista Maulana Dewi Sekar Pembayun Diaz Kartika Aprillio Dwi Maulida Khasanah Fadhilatul Amaliya Faishal Hasyim Fanny Dian Saputra Gilang Mafliano Rachmatshah Keisya Oktavia Afida Denna M. Nashih Muhammad Moh Tamtowi Muhammad Bondhi Alby Niken Fernanda Novita Novita Nur Rofiq Rahmawati Rahmawati Rihardi, Satrio Ageng Rita Fitri Utami Rohmatul Jannah Rosa Adelia Arifin Rr. Yunita Puspandari Suci Wulandari Sukron Mazid Tasya Halimah Nia Purwanti Tedy Irawan Theo Galih Prayudha Tiara Jelita Andalusianti Roozan Tri Agus Gunawan Yuli Agung Nugroho Yunita Nurul Arifah