Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Administration, and Social Science eCo-Fin
Wirawan Firman Nurcahya
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DINAMIKA PENGELOLAAN UTANG SERTA PERAN SBN SEBAGAI ALTERNATIF INSTRUMEN INVESTASI Eliana Kesumadewi; Aprilyani; Wirawan Firman Nurcahya
eCo-Fin Vol. 6 No. 3 (2024): eCo-Fin
Publisher : Komunitas Dosen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32877/ef.v6i3.1460

Abstract

Artikel ini membahas dua fokus utama dalam ekonomi makro: dinamika pengelolaan utang negara dan peran Surat Berharga Negara (SBN) sebagai alternatif instrumen investasi bagi investor. Dengan menggabungkan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini memberikan analisis mendalam mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Pada aspek pengelolaan utang negara, artikel ini mengeksplorasi berbagai dinamika yang mempengaruhi stabilitas fiskal, termasuk hal yang menyebabkan peningkatan utang dan strategi pemerintah untuk mengelolanya. Pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara guna menghindari krisis utang yang dapat mengganggu perekonomian nasional. Artikel ini juga mengkaji peran SBN, yang meliputi obligasi pemerintah dan surat utang lainnya, sebagai pilihan investasi yang menarik bagi investor di tengah situasi ketidakpastian global. SBN menawarkan peluang investasi yang relatif aman dengan imbal hasil yang kompetitif serta likuiditas yang memadai di pasar sekunder. Keunggulan SBN, seperti tingkat risiko yang rendah dan dukungan penuh dari pemerintah, serta berbagai jenis SBN yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan investor yang berbeda, menjadi fokus analisis dalam artikel ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SBN mampu menarik minat investor, baik domestik maupun internasional, dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembiayaan belanja negara. Ini membantu pemerintah mendanai proyek-proyek infrastruktur dan program pembangunan lainnya tanpa harus bergantung secara berlebihan pada utang luar negeri. Dengan demikian, SBN tidak hanya menjadi instrumen investasi yang menguntungkan bagi investor, tetapi juga alate yang efektif dalam pengelolaan fiskal negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dalam pengelolaan utang negara dan mengkaji potensi SBN sebagai instrumen investasi yang aman dan menarik, serta kontribusinya dalam mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi.
From UNFCCC rules to domestic delivery: An institutional economics explanation of Indonesia’s commitment and implementation gap in emission reduction Amellya Yunita Syari; Husyaimiah Syifahani; Nuraisyah Jamar; Muh Firmansyah; Wirawan Firman Nurcahya
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 6 No 2 (2026)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v6i2.2119

Abstract

This study examines how UNFCCC-based climate governance, particularly the Paris Agreement’s pledge and review logic and the Enhanced Transparency Framework (ETF), shapes Indonesia’s mitigation commitments and explains the persistence of the commitment and implementation gap. Using a theory informed documentary analysis grounded in New Institutional Economics, Transaction Cost Economics, and polycentric governance, the study synthesizes authoritative legal and policy documents alongside credible institutional reports. The findings show that UNFCCC influence operates mainly through domestic credibility producing mechanisms, especially Measurement, Reporting and Verification (MRV) and registry routines, coordination mandates, and finance governance. Indonesia’s delivery gap is concentrated in cross sector regulatory coherence, clean energy implementability within a fossil dominant energy structure, and climate finance governance. Climate finance remains the binding constraint, as investment needs substantially exceed current public coverage and tracked climate aligned flows. The paper argues that Paris effectiveness ultimately depends on domestic governance capacity, particularly regulatory harmonization, implementable renewable deployment, stronger finance governance, and subnational MRV.
Co-Authors Amellya Yunita Syari Aprilyani Eliana Kesumadewi Husyaimiah Syifahani Muh Firmansyah Nuraisyah Jamar