Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBOLEHAN WANITA TANPA MAHRAM MELAKSANAKAN SAFAR UMRAH ATAU HAJI DALAM PERSPEKTIF AL-MAQASHID AL-SYARI Muhammad Suhenriko
AL-MA'LUMAT : JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN Vol. 1 No. 2 (2023): AL-MA'LUMAT
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56184/jam.v1i2.360

Abstract

Pelaksanaan haji dan umrah adalah ibadah yang sudah dikategorikan safar bagi mereka yang berada di luar kota Makkah sehingga hukum – hukum yang berkaitan dengan safar perlu diperhatikan, terlebih lagi bagi seorang Wanita, untuk memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan Wanita tersebut, dikarenakan Wanita memiliki hukum tersendiri yang telah disampaikan oleh Rasulullah shallaallaahu `alaihi wa sallam, diantaranya adalah harus adanya mahram. Namun melihat kondisi sekarang ini dan melihat pentingnya ibadah ini maka perlu dilihat dari hukum wajibnya mahram serta kebolehan yang ada jika dilihat dari perspektif maqashid al-syariat. Yang mana maqashid al-syariat adalah mengutamakan kemaslahatan untuk seorang hamba dan mencegah bahaya yang akan terjadi. Maka kebolehan Wanita untuk safar haji dan umrah tanpa mahram perlu dikaji dan diteliti dilihat dari perspektif maqashid al-syari`at.
Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia Muhammad Suhenriko
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Desember 2023
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen di Indonesia sebagai dasar pembentukan sistem hukum dan tatanan perundang-undangan. Teori ini menekankan pentingnya hierarki dalam struktur hukum, dengan UUD 1945 sebagai norma dasar tertinggi. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pengawas konstitusi, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Meskipun implementasinya dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial, teori ini tetap menjadi landasan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai falsafah negara, juga menjadi norma dasar tertinggi menurut teori Hans Kelsen. Prinsip-prinsip Pancasila membimbing penegakan hukum dan menciptakan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Meskipun mendapat kritik, Teori Hierarki Hans Kelsen tetap menjadi dasar dalam sistem hukum Indonesia, mencerminkan dinamika kompleks antara teori hukum dan realitas sosial-politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia menggabungkan aspek hierarki hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar tertinggi