Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Digital Learning for Future Science Learning: A Systematic Literature Review Zainal Abidin; Arie Wahyu Prananta; Asmiddin
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 9 No 12 (2023): December
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v9i12.5665

Abstract

In the 21st Century, technology is increasingly fast, even getting information is considered very easy with the existence of digital media which becomes a facilitator to be able to communicate with each other share and exchange information. Of course, with the development of time, feel left behind if you don't keep up with technological developments. Education in the digital era is mandatory education integrating Information and Communication Technology into all areas of lessons. Students need to have the ability to think to be able to answer the problems they face and education must be able to facilitate developing this thinking ability. The research aims to examine Digital Learning for Future Science Learning. A review is conducted on the state-of-the-art methods using the preferred reporting items for reviews and meta-analyses (PRISMA) guidelines We must know and practice changes in education and learning patterns at all levels of education by describing the characteristics of learning that are currently needed. The results of this research explain that learning and learning have theory and implementation to be applied at every level of education, several learning media are carried out, and currently, digital learning media is increasingly widespread and developing with the times.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga di Kota Baubau Yudi Darmadi Arif Ali; Asmiddin; Syahril Ramadhan
Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi Vol. 11 No. 2 (2025): Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/restorica.v11i2.7973

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengelaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Sampah Rumah Tangga di Kota Baubau. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder sumber data meliputi hasil wawancara dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi. Teknis awal yang dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau telah di implementasikan namun belum tertata baik karena pengorganisasian meliputi penataan unit, sumber daya, dan metode sudah dilakukan namun pelaksanakan tugas kurang sesuai SOP, dan target kerja berdasarkan RPJMD mewujudkan Baubau yang maju, sejahtera dan berbudaya dalam pengelolaan lingkungan persampahan masih perlu dimaksimalkan. Interprestasi menyangkut pelaksanaan tugas kurang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis berdasarkan pedoman pengelolaan persampahan dari pemerintah Pusat dan peraturan Walikota Baubau nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampaah rumah tangga di Kota Baubau. Penerapan sudah dilaksanakan namun masih ada hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan seperti pemilahan sampah rumah tangga anorganik dan organik, waktu pembuangan sampah ke TPS selalu terlambat.
Melampaui Tata Kelola Kolaboratif: Pengelolaan Bersama Simbolis dalam Kemitraan Konservasi Laut di Taman Nasional Wakatobi zainul; Union; Asmiddin
Inovasi Vol 23 No 2 (2026): VOL. 23 NO. 2 (2026): INOVASI Jurnal Politik dan Kebijakan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33626/ev744v28

Abstract

Artikel ini mengkaji dinamika institusional dan implikasi praktis dari konservasi kolaboratif antara Otoritas Taman Nasional Wakatobi dan Forum Posa’asa di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Menggunakan metodologi studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis struktur tata kelola, peran pemangku kepentingan, distribusi manfaat, dan konflik yang muncul dalam kemitraan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kemitraan ini secara formal didasarkan pada prinsip co-management, operasionalnya berlangsung dalam model tata kelola yang didominasi oleh aktor negara. Struktur ini membatasi kewenangan pengambilan keputusan lokal, memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan, dan menghalangi partisipasi inklusif. Ketidakjelasan zonasi, inersia kelembagaan, serta lemahnya penegakan hukum semakin memperdalam kesenjangan antara retorika kolaboratif dan praktik di lapangan. Akibatnya, pengelolaan bersama berlangsung secara simbolis, tanpa pembagian kekuasaan yang setara maupun akuntabilitas mutual antarpemangku kepentingan. Studi ini mengidentifikasi hambatan kritis bagi kolaborasi yang efektif, termasuk ketidakjelasan zonasi, inersia institusional, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan kapasitas, dan ketidakhadiran mekanisme penyelesaian konflik. Mengacu pada kerangka kerja kontemporer dalam tata kelola kolaboratif, teori jaringan, dan tata kelola publik baru, artikel ini berargumen bahwa co- manajemen yang sejati memerlukan perancangan ulang institusional yang mempromosikan pembagian kekuasaan, pembentukan kepercayaan, dan tata kelola adaptif. Penelitian ini berkontribusi pada debat terkini dalam administrasi publik dan tata kelola lingkungan, menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk kemitraan konservasi yang lebih adil, berdimensi jangka panjang dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa redistribusi wewenang dan mekanisme deliberatif yang mengikat, kolaborasi hanya akan melanggengkan ketimpangan struktural dan menghambat legitimasi sosial tata kelola laut, serta mereduksi efektivitas konservasi sumberdaya laut dalam jangka panjang