Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Kristina Sinaga
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penegakan Hukum Pada Bidang Sistem Politik Andy Satria; Kristina Sinaga; Hylmiana Nadya; Mutia Mutia; Inggrit Nadeak
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April :Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i2.2633

Abstract

This research aims to evaluate the response of law enforcement officials to 4,444 cases of criminal acts of gambling via electronic media in Indonesia. The approach in this research refers to legal norms contained in legal regulations and literature, involving normative legal analysis and a qualitative approach. The research results show that law enforcement policies against criminal acts of gambling via electronic media need to be regulated and integrated in the legal field, as well as developing new laws. The use of these legal instruments is considered important to support development in various sectors, which depends on development needs, community legal awareness, and their views on behavioral assessment. In imposing sentences on perpetrators of gambling crimes, a general minimum criminal system and a special maximum criminal system are applied. However, in this system, judges do not have complete freedom to determine the appropriate type of punishment, but must follow the provisions for criminal intimidation regulated in law. In conclusion, to eradicate criminal acts of gambling via electronic media in Indonesia, it is necessary to increase the quality and quantity of Information Technology and Electronic Equipment (ITE) investigators at the National Police and National Police Headquarters levels, especially because law enforcement officers face difficulties identifying online gambling brokers who use fake identities and catch them effectively.
IMPLIKASI HUKUM KURANGNYA TRANSPARANSI DALAM PENARIKAN DAN DISTRIBUSI ROYALTI LAGU OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DI INDONESIA Kristina Sinaga; Carlo Aldrin Gerungan; Imelda Amelia Tangkere
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penarikan dan distribusi royalti Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat kurangnya transparansi bagi pencipta lagu dan pemilik hak terkait. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan royalti masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksananya yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam membayar royalti belum berfungsi secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme satu pintu melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) belum sepenuhnya menjamin transparansi karena masih terdapat kendala dalam akurasi data pelaporan distribusi. Implikasi hukum dari ketidakterbukaan ini meliputi kerugian ekonomi bagi pencipta, potensi pelanggaran kewajiban fidusia oleh LMK, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem tata kelola hak cipta nasional.
Co-Authors Andy Satria Carlo Aldrin Gerungan Hylmiana Nadya Imelda Amelia Tangkere Inggrit Nadeak Mutia Mutia