Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Restorasi Gambut Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Liston Suwito
Prosiding Seminar Nasional Unimus Vol 6 (2023): Membangun Tatanan Sosial di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menunjang Pencapaian Susta
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu isu utama yang dihadapi di provinsi Riau adalah masalah kebakaran hutan. Menurut BadanRestorasi Gambut-Kemitraan, dampak negatif dari kebakaran hutan mencakup masalah kesehatandan kerusakan lingkungan. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat di desa Pangkalan Libut,Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upayapengelolaan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran hutan. Metode dalam peneitianmengggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara denganpenduduk Desa Pangkalan Libut, sementara data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkanoleh peneliti dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sampelpenelitian terdiri dari individu yang dianggap relevan, perangkat desa, anggota dari pemadamkebakaran, dan anggota kelompok masyarakat gambut. Metode yang digunakan menggunakanpendekatan verstehen yang dikenal dengan interpretasi pemahaman, yang merupakan cara untukmemahami makna subjektif dari tindakan dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan oranglain. Hasil penelitian pemberdayaan masyarakat dalam konteks restorasi gambut melibatkanmasyarakat, perangkat desa, dan bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut-Kemitraan.Pendekatan restorasi gambut yang fokusnya di pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkankesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan yang melibatkan kelompok masyarakat di lahan gambutdalam program pertanian nanas memberikan manfaat pada masyarakat dengan memberi bibit danpupuk. Kata Kunci : restotasi gambut, pemberdayaan
Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Liston Suwito; Zaili Rusli; Dadang Mashur
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/rwchh947

Abstract

Penelitian ini menganalisis Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bengkalis. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Namun masih belum terlaksana dengan maksimal. Hambatan dalam melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah dari faktor internal yaitu berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, serta faktor eksternal yaitu berupa faktor ekonomi masyarakat, keberadaan wajib pajak, dan wajib wajak yang belum balik nama atas objek pajaknya. Rekomendasi penelitian ini UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pinggir wajib melakukan evaluasi terhadap apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi PBB-P2 di Kecamatan Pinggir. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi baik internal dan eksternal, pemerintah harusnya menjadikan hambatan tersebut sebagai fokus pembenahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak ditahun berikutnya