Yonatan Adam
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Fenomena Kebijakan Dalam Perspektif Etika Administrasi Publik Pada Instansi Di Indonesia Yonatan Adam; Denok Kurniasih; Tobirin Tobirin
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 7 (2023): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/covalue.v14i7.3957

Abstract

Fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di instansi-instansi di Indonesia merupakan aspek penting yang melibatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai lapisan masyarakat dan sektor kehidupan negara. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip etika menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik, berlandaskan norma-norma moral, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dinamika penerapan etika administrasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan di Indonesia, dengan fokus pada instansi-instansi terkait . metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fenomena kebijakan dalam perspektif etika administrasi publik di Indonesia membawa dampak signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Prinsip-Prinsip etika, seperti kepentingan publik dan keadilan, harus dipegang teguh dalam setiap aspek kebijakan. Etika administrasi publik juga menjadi pertahanan terhadap korupsi, dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama. Melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penerapan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bermoral, adil, dan berkeberlanjutan.