Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Kasus Salah Transfer Dana Ditinjau Dari Undang-Undang No.3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Gunawan Widjaja; Adi Rumanto Waruwu
Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i4.3149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penanganan masalah yang terjadi karena kesalahan dalam melakukan transfer dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan akan data sekunder, dalam hal ini Undang-Undang No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU No.3/2011). Hasil dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi dari suatu kesalahan transfer merupakan hubungan keperdataan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat. Proses penyelesaian salah transfer dapat dilakukan melalui proses mediasi dan kordinasi antara para pihak yang terkait. Bank merupakan pihak yang diberikan kewajiban untuk menyelesaikan salah transfer, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.3/2011yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyelenggara pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan atau perubahan
FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PUTUSAN TUN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARAStudi kasus: Putusan No.8/G/2022/PTUN.MDN Gunawan Widjaja; Adi Rumanto Waruwu
CAPITALIS: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Vol. 1 No. 2 (2024): CAPITALIS: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The application of the principle of the rule of law in Indonesia has led to the emergence of state administrative courts. The establishment of the State Administrative Court is a legal eflort that can be taken by the public to protect their rights from the arbitrariness of state administrative officials. The purpose of establishing the State Administrative Court is to balance the position of Administrative Officials and the public as plaintifls. As a judicial institution, the content of the judge's ruling should be respected and must be obeyed by the litigating official. But in reality, so many officials do not comply and implement it. Even though the verdict has been pronounced by the judge and has legal force, seeing the attitude of officials who do not want to implement the decision seems to disrespect the judge's decision and can be interpreted as a form of resistance to non- compliance. Therefore, this research discusses extensively through a normative point of view regarding the lack of compliance of state administrative officials and what eflorts the plaintifl can make to ensure that the decision is implemented to the fullest.