Unggul Sugi Harto
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Pancasakti Tegal

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Internalization Policy for the Practice of Pancasila in Society Purwo Susongko; Rahul Bandari; Unggul Sugiharti
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 6 No 2 (2021): Local Government
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.6.2.2021.74-90

Abstract

This study aims to: (1) arrange the form of measurement instrument of internalization and practice of Pancasila that refers to MPR Decree No. 1 of 2003, (2) test the construct validity of instrument items of measurement of Pancasila internalization and practice based on Rasch modeling. Design development instruments using procedural models ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). The validity test of the construct includes the content, substantive, structural and external aspects based on Rasch modeling.. The test consisted of 45 statements and respondents were asked to give an agreement on all statements. Scoring of test testees' responses can be done well with Rasch modeling. The instrument of internalization and practice of Pancasila has fulfilled the construct validity seen from the content, substantive, structural and external aspects. It conclude that the form of tests used can be widely applied and can be presented using information technology.
PERAN PPID DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK isna hidayatul khusna; Unggul Sugiharto
PRoMEDIA Vol 4, No 1 (2018): PROMEDIA
Publisher : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.697 KB) | DOI: 10.52447/promedia.v4i1.1114

Abstract

Tujuan dibuatnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, yang nantinya dapat mewujudkan masyarakat informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) salah satu regulator yang melaksanakan amanat undang-undang ini di daerah. Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Tegal ini hendak menjawab permasalahan penelitian mengenai bagaimana kinerja PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan UU KIP demi mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dengan menggunakan metode studi kasus, didapat hasil bahwa PPID Kabupaten Tegal sudah melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya melaksanakan UU KIP, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan UU KIP, dan belum maksimalnya sumber daya manusia di lingkungan PPID itu sendiri yang berakibat pada kurangnya pemahaman tugas, wewenang, dan tanggungjawab sebagai PPID. Dari hasil tersebut diharapkan PPID lebih meningkatkan kinerjanya sehingga makin banyak informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka bisa berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta mengetahui informasi apa saja yang boleh diberikan kepada masyarakat atau informasi-informasi apa saja yang dikecualikan.Kata kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Masyarakat Informasi, Kinerja
Konstelasi kekuatan partai politik dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Pemalang Unggul Sugi Harto
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 8 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v8i1.33222

Abstract

The general election is a contestation involving political parties and individuals in a democracy, where various processes and details follow. The result of the election is a number of vote which are then converted into seats in the legislature or the electability of the elite. These two results the become materials that are constantly being studied and analyzed, of course with various basid research objectives. The number of good votes obtained by political parties, legislative candidates, regional elite candidates to the president is rich in meaning and shows a variety of studies. Figures obtained by political parties both of the national level, especially at the regional level, have variouse aspect, such as strength of the party the power of the political machine or the level of competition in the region. These meanings are quite reasonable because the number of party votes, especially in the regoins, shows the dynamics closest to the vasiouse phenomena of the competition between political parties themselves. The study of the vote acquisition of political parties in regions, especially the districts, is a micro study developed by the electoral district  (Daerah Pemilihan/Dapil). This constituency is the main point for cq’s vote. Seats in the regional legislature as well as evidence of the strength of political parties in the electoral district. Many variations appear when reading the vote count, of course, because each electoral district has has certain characteristics that tend to be relatively different. This study focuse on the vote acquisition of political parties in the electoral district in Pemalang Regency, Central Java. Pemalang Regency is located in the North West part of Central Java, and is crossed by national arterial road known as The Pantura (Pantai Utara Jawa). The large base political parties is PDI P, PKB, Gerindra, P Golkar, PPP and PKS, a political party strength which is also manifesd in the national political map. The vote gain of political parties are the looked at per eletoral district and then compared between parties, and the result is a vairety of variations as a result of the local poltical prosesses of each different electoral district.
Upaya Pemerinta Daerah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan Unggul Sugiharto; Inggrit Marita Diani
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.746 KB) | DOI: 10.24905/igj.1.2.2018.47

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik di kota pekalongan 2) Apa saja hambatan yang dihadapi yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik di kota pekalongan dan 3) Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik di kota pekalongan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Upaya untuk mengatasi pencemaran limbah industri batik oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Pekalongan dapat dikatakan belum efektif karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak hadir mengikuti sosialisasi, mayoritas pelaku industri batik skala rumah tangga tidak memiliki memiliki izin lingkungan dan tidak menyalurkan limbahnya ke IPAL Komunal. Namun masih terdapat berbagai hambatan dalam mengatasi pencemaran limbah industri batik antara lain kesadaran masyarakat yang masih kurang, kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan IPAL, biaya mengatasi pencemaran tinggi, adanya pencemaran dari luar Kota Pekalongan. Cara mengatasi hambatan antara lain dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, mencari anggaran di luar APBD, mengembangkan Kapasitas IPAL Komunal dan melakukan kerja sama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kersana Kabupate Brebes Unggul Sugiharto; Lina Meliawati Putri
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.636 KB) | DOI: 10.24905/igj.2.1.2019.31

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bagaimana Upaya Pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan. Dalam hal ini menggambarkan apa saja faktor-faktor yang memepengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kersana. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengumpulan data arsip, pelaporan dan alat pendukung lainnya. Berdasarkan dengan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah karena kondisi sosial ekonomi, pengetahuan masyarakat wajib pajak, faktor lingkungan sosial dan budaya serta proses administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan itu sendiri. Selain itu adapun upaya pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor tersebut dengan cara pemberdayaan masyarakat, pembinaan perangkat kecamatan, pemberian penyuluhan kepada wajib pajak serta memberikan hadiah.
Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Unggul Sugiharto; Silvi Agoestiani
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1016.415 KB) | DOI: 10.24905/igj.2.1.2019.40

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu adakah pengaruh yang signifikan dari bimbingan teknis terhadap kinerja anggota DPRD kabupaten pemalang. Tipe penelitian yang digunakan adalah Asosiatif yang berusaha mencari pengaruh antara variabelvariabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Pemalang, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang dengan menggunakan penelitian populasi dimana seluruh populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket, studi dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil pelaksanaan bimbingan teknis di DPRD Kabupaten pemalang berada pada kategori sangat baik dengan perolehan total skor sebesar 2821. Sedangkan kinerja anggota DPRD pun berada pada kategori sangat baik dengan perolehan total skor sebesar 2658. Adapun pengaruh bimbingan teknis terhadap kinerja anggota DPRD kabupaten pemalang berdasarkan perhitungan Rank Spearman memperoleh hasil 0,639 dan dikategorikan kuat dengan koefisien determinan yang didapatkan adalah sebesar 40,8% sedangkan 59,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya.
ELEKTABILITAS CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KEC. TAMAN KAB PEMALANG TAHUN 2018 Unggul Sugiharto; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Ajeng Artiningrum
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.51 KB) | DOI: 10.24905/igj.3.1.2020.%p

Abstract

Secara umum pemilihan kepala Desa secara langsung merupakan bagian terpenting dalam menjalankan demokrasi di tingkat Desa dalam mekanisme suksesi elit yang ada di Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu amant yang sudah tertuang dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa yang mana memberikan hak yang seluas-luasnya dalam menjalankan Demokratisasi di tingkat Desa. Penelitin ini akan membahas tentang bagaimana keterpilihan calon kepala Desa dalam pemilihan kepala Desa serentak di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metodologi Deskriptif kualitatif yang akan menjabarkan tentang bagaimana secara umum keterpilihan para peserta pemilihan kepala Desa serentak ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari total 16 Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak ini ternyata Petahana atau kepala Desa lama yang mencalonkan lagi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menang kembali menjadi kepala Desa. Terbukti dari total 11 petahana ada 7 orang yang memang terpilih lagi menjadi kepala Desa dan 4 orang petahana tidak terpilih lagi menjadi kepala Desa. Itu semua menunjukkan bahwa ditingkat Desa sekalipun Petahana memiliki kesempatan keterpilihan yang lebih besar untuk menang di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.