Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBUKTIAN TERHADAP PENIPUAN ONLINE BERKEDOK ASMARA MENURUT UU ITE Rusdinah Rusdinah; Seselia Ongso; Andy Winardi; Ricky Banke
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 11 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i11.723

Abstract

Hukum pembuktian sendiri terkait dengan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, seperti hak untuk berdiam diri atau hak mendapat pembelaan yang layak. Hukum pembuktian memastikan dalam prosesnya peradilan pidana adil dan bahwa terdakwa memiliki hak-hak yang dilindungi dalam proses pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian terhadap penipuan online berkedok asmara sesuai dengan UU ITE. Metode penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian kepustakaan, di mana sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang telah ada dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data utama adalah jurnal ilmiah yang terkait dengan penipuan online berkedok asmara yang ditemukan secara online. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah dengan majunya perkembangan zaman, tindak pidana penipuan online berkedok asmara sudah bisa dihukum. Dan yang bisa dan berkompeten dalam mencari barang bukti tersebut merupakan polisi virtual sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruangan Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Kesimpulan yang didapat adalah dengan seiring berkembangnya globalisasi teknologi, tidak sedikit orang memanfaatkan media sosial menggunakan citra palsu, identitas palsu, sampai banyak korban yang merasakan kerugian baik secara finansial sampai fisik ataupun jasmani mereka.
Rejection of Bankruptcy/PKPU Petitions Against Apartment Developers Following Sema No. 3 Of 2023: An Analysis of Legal Protection, Substantive Justice, and Legal Certainty for Unsecured Creditors Rusdinah Rusdinah; Evi Kongres
International Journal of Social Service and Research Vol. 6 No. 6 (2026): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v6i6.1433

Abstract

This study aims to analyse the application of the simple evidentiary principle in bankruptcy cases and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) against apartment developers after the issuance of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023, as well as examine legal protection for concurrent creditors due to the rejection of bankruptcy applications or PKPU. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach through the analysis of Decision Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Smg, Decision Number 320/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, and Supreme Court Decision Number 1349 K/Pdt.Sus-Pailit/2023. The novelty of this research lies in the analysis of the shift in the meaning of the simple evidentiary principle for apartment developers reviewed from the perspective of substantive justice and legal certainty and its implications for the protection of concurrent creditors. The results of the study show that before the enactment of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023, the application of the simple proof principle focused on the fulfilment of the elements of the existence of more than one creditor and debts that have matured and can be collected as stipulated in Law Number 37 of 2004. However, after the enactment of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023, the complexity of the legal relationship between developers and apartment buyers has become the main consideration, so that bankruptcy applications or PKPU tend to be considered as not meeting the simple evidentiary requirements.