Articles
<![CDATA[KONSULTASI HUKUM PEMBUATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN ]]>
<![CDATA[Sryani Ginting]]>;
<![CDATA[Alum Simbolon]]>;
<![CDATA[Christina NM. Tobing]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Meilani Meilani]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1813
<![CDATA[Permasalahan yang dialami oleh Bapak Cornelius Simbolon adalah mengenai kendala pengetahuannya tentang pendaftaran identitas wajib pajak agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena akan mendirikan PT Perorangan atas usaha UMKM yang telah dikerjakan selama ini NPWP menjadi salah satu syaratnya. NPWP adalah sebuah tanda pengenal atau identitas diri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib Pajak (Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Melalui kegiatan konsultasi ini Bapak Cornelius Simbolon semakin memahami hukum tentang prosedur pengurusan melalui Online Single Submission (OSS). Bapak Cornelius Simbolon juga mengetahui tentang pentingmya memiliki NPWP dihubungkan dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan ataupun keringanan kepada pelaku usaha UMKM yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penjelasan tentang upaya pengurusan administrasi Pendaftaran NPWP Pribadi maupun Badan (PT Perseorangan), dapat dilakukan melalui online maupun langsung. Efisiensi dalam masa pandemi Covid-19 sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan POSKO Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, maka Bapak Cornelius dipandu langsung untuk melakukan pendaftaran secara online hingga diterbitkan NPWP-nya.]]>
<![CDATA[KONSULTASI HUKUM MENGENAI HARTA PERKAWINAN DAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Christina NM Tobing]]>;
<![CDATA[Alum Simbolon]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Sryani Ginting]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1819
<![CDATA[Sengketa harta bersama dan hak asuh anak pasca perceraian menjadi permasalahan yang seringkali terjadi pada masyarakat sebagaimana dialami Ibu Agustina Simbolon. Konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada hakekatnya sangat diperlukan agar hak-haknya tidak terabaikan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu Ibu Agustina memahami hak-haknya sebagai isteri atas harta bersama dan hak asuh anak, sekaligus memberi opsi upaya yang dapat ditempuh agar Ibu Agustina mendapatkan keadilan dan kepastian hukum mengenai hak-haknya tersebut. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemberian konsultasi hukum melalui tatap muka dan daring mengingat masih dalam masa pandemic covid-19. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan evaluasi. Melalui kegiatan konsultasi ini Ibu Agustina Simbolon semakin memahami hukum tentang hak atas harta bersama dan hak asuh anak-anak kandungnya pasca perceraian, dan mengenai tahapan penyelesaiannya yang mendahulukan penyelesaian secara kekeluargaan, apabila tidak berhasil dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan opsi tindakan setelah Putusan Pengadilan di tingkat pertama. Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Harta Bersama.]]>
<![CDATA[KONSULTASI HUKUM PERIHAL PEMBAGIAN HARTA WARISAN ]]>
<![CDATA[Ricky Banke]]>;
<![CDATA[Alum Simbolon]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Christina NM. Tobing]]>;
<![CDATA[Sryani Br. Ginting]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1822
<![CDATA[Konsultasi hukum untuk permasalahan yang dialami oleh justiabelen dalam hal ini adalah mengenai pembagian warisan, merupakan salah satu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni bidang Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Program Studi Hukum. Tim LKBH memberikan beberapa opsi yang dapat digunakan justiabelen untuk menyelesaikan permasalahan warisan ini yakni: langkah terbaik adalah diselesaikan secara damai berdasarkan kekeluargaan antara ahli waris dengan saudara lainnya, dan juga dengan menelusuri lebih lanjut dan melakukan verifikasi kebenaran informasi peralihan nama ke BPN (Badan Pertanahan Negara) setempat. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan mengalami jalan buntu, maka barulah diupayakan melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Yang perlu dipersiapkan justiabelen adalah dokumen otentik yang dapat menjadi dasar gugatannya, antara lain akte kelahiran, kartu keluarga, akte tanah atas rumah yang dipermasalahkan (fotocopy), surat keterangan ahli waris dan jejak rekaman medis ibu justiabelen. Melalui kegiatan konsultasi ini justiabelen semakin memahami pentingnya pengurusan dokumen-dokumen otentik pendukung. Justiabelen juga memahami upaya mempertahankan hak atas warisan dengan opsi kekeluargaan dan jalur Hukum Nasional. Justiabelen memahami proses penyelesaian melalui Pengadilan yang tidak sederhana, tidak cepat dan biaya tidak murah, mulai dari Pengadilan tingkat pertama hingga kasasi bahkan Peninjauan Kembali. Kata Kunci : Harta warisan, Ahli Waris, dokumen otentik, kekeluargaan.]]>
<![CDATA[Providing Legal Consultation (Non Judicial) Regarding Inherited Land to Justiabelen ]]>
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Alum Simbolon]]>;
<![CDATA[Sryani Br. Ginting]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>;
<![CDATA[Christina N.M. Tobing]]>
<![CDATA[ Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 5 (2022): PERAN PERGURUAN TINGGI DAN DUNIA USAHA DALAM AKSELERASI PEMULIHAN DAMPAK PANDEMI ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37695/pkmcsr.v5i0.1818
<![CDATA[The tridharma of higher education includes education and teaching, research and community service is the pulse in the implementation of higher education in Indonesia. The Law Study Program at Pelita Harapan University (UPH) Medan Campus as a higher education unit carries out the Tridharma of Higher Education based on the provisions outlined by the government.The Law Study Program organizes community service activities through the Legal Consultation and Aid Institute (LKBH) which was established based on the Decree of the UPH Chancellor. LKBH provides consultation and legal assistance to people seeking justice so that their rights are not neglected, especially to ordinary people who are legal and economically disadvantaged. LKBH plays a role in helping the community through consultation and legal assistance is provided free of charge.Community service activities are non-judicial legal consultations with Mrs. Ida Darli Purba justiabelen related to inherited land. This land dispute issue is related to land ownership that does not yet have a land title certificate. In this activity, the inheritance land with the right of title in the form of a Camat Decree is not controlled and there are no buildings and is not cultivated/used for business activities by the mother-in-law of Ida Darli Purba, as well as the family concerned until now. To resolve this problem, proper and correct data is needed, so that the rights to the disputed land can be registered and the land certificate becomes legal certainty of the related land ownership.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ANDY TONGGO MICHAEL SIHOMBING]]>;
<![CDATA[RICKY BANKE]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH SIMANTEK Vol 7 No 1 (2023): JURNAL ILMIAH SIMANTEK ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2MTBM MAKARIOZ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia is part of a global community that has an obligation to conserve and manage its natural resources and environment, in addition to maintaining the sustainability of the function of natural resources for present and future generations and maintaining the survival of the nation, also to maintain climate stability and global environmental sustainability. Legal politics is the basic policy of state administrators in the field of law that will be, is being and has been in effect, originating from the values that apply in society to achieve the goals of the aspired state. In formulating and enacting laws that have been and will be carried out, of course legal politics will hand over legislative authority to administrators, provided that they still pay attention to the values prevailing in society. The output of all of this is directed towards achieving the desired goals of the State. The legal political portrait of natural resource management in Indonesia is framed through repressive legal policies, customary law/local law being neglected in the process of forming legislation, thus generating resistance from indigenous peoples in various regions of the country resulting in natural resource conflicts. The legal politics of natural resource management in the future must adhere to the ideology of legal pluralism, which respects and recognizes and accommodates access, interests, rights and wisdom of indigenous peoples in managing natural resources in Indonesia.]]>
<![CDATA[PANCASILA SEBAGAI SOLUSI PLURALISME DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[RICKY BANKE]]>;
<![CDATA[STEVEN STEVEN]]>;
<![CDATA[NICHOLAS SUSANTO]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAKSITEK Vol 8 No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAKSITEK ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2MTBM MAKARIOZ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pluralism has become one of the characteristics of the Indonesian nation with its diversity in culture, ethnicity, beliefs, etc. Indonesia's plural cultural structure if not managed properly can be a challenge as well as a threat of conflict. Therefore, a solution is needed as a common agreement, namely Pancasila, which must be a reference in establishing unity and resolving / eliminating potential. Pancasila can be the main foundation for running the life of the nation and state in the face of plurality. Each precept of Pancasila is elaborated in relation to pluralism and other principles. Godhead, humanity, Indonesian unity, democracy, and justice are very important precepts to foster the spirit of communication, mutual understanding and cooperation among various plural groups with an approach based on Pancasila values. Pluralism in Indonesia can be a useful asset that encourages progress and social harmony. Pancasila education has a vital function in building citizens' awareness to adopt Pancasila values as a solution to overcome the obstacles of pluralism and turn it into a force for the prosperity and welfare of the nation.]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN TERHADAP PENIPUAN ONLINE BERKEDOK ASMARA MENURUT UU ITE ]]>
<![CDATA[Rusdinah Rusdinah]]>;
<![CDATA[Seselia Ongso]]>;
<![CDATA[Andy Winardi]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>
<![CDATA[ Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 11 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/cerdika.v3i11.723
<![CDATA[Hukum pembuktian sendiri terkait dengan hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, seperti hak untuk berdiam diri atau hak mendapat pembelaan yang layak. Hukum pembuktian memastikan dalam prosesnya peradilan pidana adil dan bahwa terdakwa memiliki hak-hak yang dilindungi dalam proses pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian terhadap penipuan online berkedok asmara sesuai dengan UU ITE. Metode penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian kepustakaan, di mana sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang telah ada dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data utama adalah jurnal ilmiah yang terkait dengan penipuan online berkedok asmara yang ditemukan secara online. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah dengan majunya perkembangan zaman, tindak pidana penipuan online berkedok asmara sudah bisa dihukum. Dan yang bisa dan berkompeten dalam mencari barang bukti tersebut merupakan polisi virtual sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruangan Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Kesimpulan yang didapat adalah dengan seiring berkembangnya globalisasi teknologi, tidak sedikit orang memanfaatkan media sosial menggunakan citra palsu, identitas palsu, sampai banyak korban yang merasakan kerugian baik secara finansial sampai fisik ataupun jasmani mereka.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake ]]>
<![CDATA[Shannon Gandrova]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>
<![CDATA[ Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 10 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.10201140
<![CDATA[The development of yechnology science is unable to be separated from modern human life in this 21st century. Nearly every aspect of human daily life is the product of technology science. Technology was first presented and created with the purpose of making human life easier. It is both beneficial and detrimental at the same time because the limitlessness of the internet is prone to be misused. For instance, deepfake technology is used to commit fraud. Deepfake is a sophisticated technology that has the ability to manipulate a person’s photos, videos, and voice. University College London (UCL) ranks the threat of deepfakes as one of the biggest threats facing society today. With the ability to immitate voices and change digital content, deepfake is used to spread pornographic content, extort money, or spread misinformation to the public. Many individuals abuse this technology to take other people’s data non-consensually and use it secretly to carry out criminal acts. The intelligance of criminals gives birth to new types of crimes that are fraudulent and are able to manipulate the evidence used in trials. Coupled with the anonymous feature on the internet, crimes can be committed more easily and complicate the investigation process to apprehend the perpetrator. To stop the spread of misinformation from processed deepfakes, a responsive role is required from police and government officials. Therefore, advances of the internet need to be accompanied by cyber protection and stricter legal regulation. The relentless progress of internet technology has given rise to new types of crimes that need relevant legal updates.]]>
<![CDATA[REHABILITASI TRAUMA KORBAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Anjelia Debra]]>;
<![CDATA[Nickolas Yohannes]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>
<![CDATA[ SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1048
<![CDATA[Rehabilitasi trauma korban tindak pidana merupakan proses kritis untuk memulihkan kesejahteraan psikologis individu yang terpapar kekerasan atau kejahatan. Pendekatan ini melibatkan dukungan psikologis, terapi, dan intervensi holistik guna mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pengalaman traumatis. Fokus utama adalah membangun kembali rasa aman, mempromosikan pemulihan mental, dan mengembangkan strategi koping yang sehat. Tim profesional, termasuk psikolog dan pekerja sosial, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana korban dapat merasa didengar dan dipahami. Rehabilitasi trauma bukan hanya memperbaiki gejala, tetapi juga memperkuat ketahanan individu terhadap stres masa depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan korban tindak pidana dapat mengembalikan keseimbangan hidupnya dan memulai perjalanan menuju kesembuhan yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Radio Maria Indonesia ]]>
<![CDATA[Japansen Sinaga]]>;
<![CDATA[Rolib Sitorus]]>;
<![CDATA[Joy Zaman Felix Saragih]]>;
<![CDATA[Ricky Banke]]>
<![CDATA[ ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Literasi Sains Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55123/abdisoshum.v3i4.4639
<![CDATA[Legal counselling is one of the effective methods to increase public legal awareness. Legal counselling through mass media, especially radio, is one of the strategic means to reach a wide audience. The legal education activity on corruption crimes held through Radio Maria Indonesia is part of a community service programme conducted by lecturers of the Law Study Programmes of Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. This activity aims to provide a deep understanding to the public about the definition, form, and impact of corruption, as well as the steps to prevent it. Through a communicative approach and easy-to-understand language, this programme is expected to build collective awareness and encourage active participation of the community in supporting corruption eradication efforts. This study analyses the effectiveness of legal education through radio in shaping critical attitudes and more proactive public behaviour towards corruption issues. The results show that radio can be an efficient legal education tool, especially in areas with limited access to formal education or digital technology.]]>
