Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) LAWYER: Jurnal Hukum Pemuliaan Keadilan Journal of Strafvordering Indonesian
Karolus Kopong Medan
Universitas Nusa Cendana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat dan Sikap Masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur Eden Aryo Tokan; Karolus Kopong Medan; Rudepel Petrus Leo
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1092

Abstract

Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendakatan deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Desa Oringbele terletak di Kecamatan Witihama, Adonara, Kabupaten Flores Timur, dalam kehidupan bermasyarakatnya masih sangat memegang tradisi. Begitupun juga dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, sistem adat pun masih sering digunakan karena dianggap sangat efektiv dalam penyelesaiannya. Selain itu dapat menjaga nilai-nilai tradisi di dalam masyarakat secara turun-temurun. 2) Masyarakat Desa Oringbele terbiasa menerapkan peradilan adat sebagai jalur yang di tempuh dalam penyelesaian sengketa apapun, karena sebagian besar masyarakat mempercayai sanksi yang di tetapkan oleh tetua adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sehingga demikian masyarakat Desa Oringbele dan bahkan sebagian besar masyarakat Adonara meyakini hukum adat sebagai satu-satunya fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana zina, kerena memiliki sanksi dan putusan yang bersifat final dengan mengedepankan nilai-nilai adat yang berlaku sejak dahulu dan sangat efektif dalam penyelesaian tindak pidana zina.
Online Gender-Based Violence(GBV) Crime In The Perspective Of Indonesian Criminal Law Frans Reumi; Karolus Kopong Medan; Ainurrafiqa Pelupessy; Ramadhan Usman
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 1 No. 6 (2025): JOSI - JANUARY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/xez31j88

Abstract

In recent years, developments in information and communication technologies have increased the use of digital media, which has simultaneously expanded the risk of online gender-based violence (GBV). This phenomenon includes sexual harassment, non-consensual dissemination of intimate content, and gender-based threats, which commonly affect women and vulnerable groups. In Indonesia, Law No. 12 of 2022 on the Criminalization of Sexual Violence (UU TPKS) comes as a first step to provide protection to victims, including in cases of online GBV. However, the implementation of the TPKS Law still faces obstacles, such as the lack of understanding of law enforcement officials, difficulties in digital proof, and social stigma against victims. A normative juridical research method was used to evaluate the adequacy of regulations, harmonization of laws, and international best practices. The analysis shows that existing regulations, including the GCV Law, ITE Law, and Criminal Code, still have gaps in effectively addressing online GBV. Legal harmonization, strengthening digital forensic capacity, and increasing gender sensitivity are urgent needs. A holistic approach, including cross-sector collaboration, public education, and policies adaptive to technological developments, is expected to strengthen victim protection. This strategy is needed to realize law enforcement that is responsive, equitable, and supports efforts to eradicate gender-based violence in the digital space.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI GAME ONLINE YANG MENGGUNAKAN SISTEM GACHA Darmawan Abdullah; Karolus Kopong Medan; Deddy R.Ch Manafe
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.12576

Abstract

Gambling has increasingly appeared in disguised forms through the gacha system in online games, causing addiction, financial losses, and secondary criminality, particularly among youth. Indonesian criminal law, however, remains ambiguous in classifying this practice as gambling. This study addresses two questions: (1) Can online games using gacha be considered criminal gambling under Indonesian law? (2) How is law enforcement implemented against such gambling? Using a normative legal methodology with statutory and conceptual approaches, the study examines primary sources (Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code, Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and Minister of Communication and Informatics Regulation No. 2 of 2024), as well as secondary and tertiary materials, analyzed descriptively and qualitatively. Findings indicate that: (1) The gacha system qualifies as criminal gambling because it involves a game, chance, and wagering, especially with Real Money Trade (RMT) converting virtual items into real currency, in line with Articles 426–427 of the National Criminal Code, Article 27(2) of the Electronic Information and Transactions Law, and the classification of “simulation and/or gambling activities” in the Ministerial Regulation. (2) Law enforcement employs both penal and non-penal strategies, including legislation, police investigation, access blocking by the Ministry, and administrative or criminal sanctions, though hindered by extraterritorial jurisdiction, complex digital evidence, and lack of specific regulations. To ensure effective deterrence, adaptive regulations, international cooperation, and public education are essential to mitigate the negative impacts of digital gambling.
ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KAUM HAMBA (ATA) OLEH KAUM BANGSAWAN (MARAMBA) DALAM TRADISI DI SUMBA TIMUR Felly Chitas Rambu Dionisius; Karolus Kopong Medan; Ngongo Dede
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1496

Abstract

Penelitian ini menyelidiki jenis-jenis kekerasan yang dialami perempuan dari kelas Ata (kelompok budak/pelayan) oleh Maramba (bangsawan) dalam kerangka perbudakan tradisional di Sumba Timur, serta menilai pendekatan hukum terhadap insiden-insiden tersebut. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan perspektif sosiologis, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara komprehensif dan analisis dokumen di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Temuan menunjukkan bahwa perempuan Ata mengalami tiga bentuk utama kekerasan: kekerasan fisik (seperti pemukulan dan penyiksaan), kekerasan seksual (termasuk perkosaan dan eksploitasi reproduksi sejak usia muda), dan kekerasan psikologis (yang dimanifestasikan melalui ancaman, penghinaan, dan kontrol berlebihan). Tanggapan hukum menghadapi hambatan besar karena terbatasnya jumlah korban yang melaporkan insiden, yang disebabkan oleh rasa takut, ketergantungan ekonomi, dan penerimaan yang kuat terhadap hukum adat yang lebih mengutamakan penyelesaian keluarga daripada peradilan pidana, sehingga memungkinkan impunitas bagi pelaku dan mempertahankan siklus kekerasan struktural.
Kecenderungan Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Mekanisme Hukum Adat Manggarai di Desa Golo Wua Kecamatan Wae Ri’i Kabupaten Manggarai Cici Paramita Indah Ayu Tamara Bili; Karolus Kopong Medan; Daud Dima Tallo
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 3 No. 3 (2024): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3906

Abstract

The purpose of this research is to analyze the tendency of adultery crime settlement through Manggarai customary law mechanism in Golo Wua Village, Wae Ri'i Sub-District, Manggarai Regency. The research used in this thesis uses empirical juridical research methods or field research. The result of this research is that the community still upholds cultural values that bind the community to one another in the frame of family harmonization. The community also maintains the integrity of the family so that it uses customary law as a persuasive approach to maintain social relations. The community in Golo Wua Village has a limited economy and if they follow the formal legal process it can be a huge financial burden. The people of Golo Wua Village still hold tightly to the beliefs of their ancestors and most cases of adultery that occur there are also those who still have a close blood relationship between the two perpetrators so it is illegal if resolved by formal or national law and must be resolved using customary law. Suggestions are expected to the customary leader (Tua Golo) before imposing sanctions / fines on the perpetrators of adultery should be in accordance with the actions committed and can provide a deterrent effect in applying customary sanctions of traditional leaders and reaffirming the customary rules that have been agreed upon, then provide customary sanctions that minimize adultery cases.
Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang : Pendekatan Kasus Nomor: 177/Pid.Sus/2021/Pn.Kpg Dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 34/Pid/2022/Pt Kpg Rezanthi Tiara Labuh; Karolus Kopong Medan; Bhisa Vitus Wihelmus
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.9095

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human rights and causes physical, psychological, and economic harm to victims. Therefore, the state provides legal protection to victims, one of which is through restitution. This study aims to examine and analyze the implementation of restitution for victims of human trafficking and to identify the obstacles in its enforcement based on Decision Number 177/Pid.Sus/2021/PN.Kpg and Decision Number 34/Pid/2022/PT KPG. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with public prosecutors and related parties, as well as literature studies on laws and court decisions. The results show that the implementation of restitution has not been optimal, even though it has been decided by the court. This is caused by several factors, including the inability or unwillingness of offenders to pay restitution, limitations in execution mechanisms by prosecutors as executors, lack of coordination among institutions, and low legal awareness among victims. Thus, the implementation of restitution for victims of human trafficking still faces various obstacles, resulting in the non-fulfillment of victims’ rights optimally. Therefore, stronger regulations, improved roles of law enforcement officials, and more effective implementation mechanisms are needed to ensure the protection and recovery of victims’ rights.
Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Adat Lamaholot di Adonara Kabupaten Flores Timur Natalia Tinsi Gita Sengaji; Karolus Kopong Medan; Ngongo Dede
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i4.9310

Abstract

This study aims to identify the reasons why the Lamaholot indigenous community in Adonara Island, East Flores Regency, prefers to resolve assault crimes through customary law and to understand the settlement mechanism applied in the community. This research employed an empirical juridical method with a case approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively using a qualitative approach. The results indicate that the Lamaholot community prefers customary law settlement due to the high level of trust in customary leaders, the fast, simple, and low-cost settlement process, as well as the strong values of kinship and social harmony within the community. In addition, the community’s belief in the moral and spiritual power of customary sanctions strengthens compliance with customary decisions. The settlement mechanism consists of several stages, namely reporting the case to customary leaders, summoning the disputing parties, conducting customary deliberations, reaching a peace agreement, and implementing customary sanctions such as customary fines, sacrificial animals, and the traditional oath known as tuak lolon goka. This settlement pattern reflects a restorative approach because it emphasizes the restoration of social relations and reconciliation between the offender and the victim. The study also shows that Lamaholot customary law is relevant to the concept of restorative justice within the national legal system, although challenges remain regarding the harmonization between customary law and positive law in Indonesia.  
Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence Deepfake Dalam Melakukan Tindak Pidana Cybercrime Patricia Morisa Banfatin; Karolus Kopong Medan; Debi F.Ng. Fallo
Pemuliaan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2025): January : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v2i1.402

Abstract

The development of artificial intelligence deepfake technology has opened up new opportunities in various fields to help speed up human work. However, on the other hand, this technology can also be misused to commit crimes. This research is a Normative Juridical research with a statutory approach and a conceptual approach, and examines the sources of legal materials according to the main problem, and uses prescriptive analysis techniques.The results of the study show: (1) The activity of using artificial intelligence deepfake technology that can cause cybercrime occurs due to attacks on the system, namely AI botnet attacks that have been infected by malicious software and Generative Adversarial Network attacks that have artificial neural networks that can produce data that is similar to the original data so that it is used as a means of committing crimes, and (2) Criminal law regulations in Indonesia regarding the misuse of artificial intelligence deepfake technology in committing cybercrime have not been regulated comprehensively, so that currently it is necessary to establish clear legal regulations in order to provide legal protection for every community.
Co-Authors Ainurrafiqa Pelupessy Bhisa Vitus Wihelmus Cici Paramita Indah Ayu Tamara Bili Darmawan Abdullah Daud Dima Tallo Debi F.Ng. Fallo Deddy R.Ch Manafe Eden Aryo Tokan Felly Chitas Rambu Dionisius Frans Reumi Natalia Tinsi Gita Sengaji Ngongo Dede Patricia Morisa Banfatin Ramadhan Usman Rezanthi Tiara Labuh Rudepel Petrus Leo