Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LAWYER: Jurnal Hukum Journal of Strafvordering Indonesian
Karolus Kopong Medan
Universitas Nusa Cendana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat dan Sikap Masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur Eden Aryo Tokan; Karolus Kopong Medan; Rudepel Petrus Leo
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1092

Abstract

Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan dan wawancara secara langsung di lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan informan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendakatan deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Desa Oringbele terletak di Kecamatan Witihama, Adonara, Kabupaten Flores Timur, dalam kehidupan bermasyarakatnya masih sangat memegang tradisi. Begitupun juga dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, sistem adat pun masih sering digunakan karena dianggap sangat efektiv dalam penyelesaiannya. Selain itu dapat menjaga nilai-nilai tradisi di dalam masyarakat secara turun-temurun. 2) Masyarakat Desa Oringbele terbiasa menerapkan peradilan adat sebagai jalur yang di tempuh dalam penyelesaian sengketa apapun, karena sebagian besar masyarakat mempercayai sanksi yang di tetapkan oleh tetua adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sehingga demikian masyarakat Desa Oringbele dan bahkan sebagian besar masyarakat Adonara meyakini hukum adat sebagai satu-satunya fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana zina, kerena memiliki sanksi dan putusan yang bersifat final dengan mengedepankan nilai-nilai adat yang berlaku sejak dahulu dan sangat efektif dalam penyelesaian tindak pidana zina.
Online Gender-Based Violence(GBV) Crime In The Perspective Of Indonesian Criminal Law Frans Reumi; Karolus Kopong Medan; Ainurrafiqa Pelupessy; Ramadhan Usman
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 1 No. 6 (2025): JOSI - JANUARY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/xez31j88

Abstract

In recent years, developments in information and communication technologies have increased the use of digital media, which has simultaneously expanded the risk of online gender-based violence (GBV). This phenomenon includes sexual harassment, non-consensual dissemination of intimate content, and gender-based threats, which commonly affect women and vulnerable groups. In Indonesia, Law No. 12 of 2022 on the Criminalization of Sexual Violence (UU TPKS) comes as a first step to provide protection to victims, including in cases of online GBV. However, the implementation of the TPKS Law still faces obstacles, such as the lack of understanding of law enforcement officials, difficulties in digital proof, and social stigma against victims. A normative juridical research method was used to evaluate the adequacy of regulations, harmonization of laws, and international best practices. The analysis shows that existing regulations, including the GCV Law, ITE Law, and Criminal Code, still have gaps in effectively addressing online GBV. Legal harmonization, strengthening digital forensic capacity, and increasing gender sensitivity are urgent needs. A holistic approach, including cross-sector collaboration, public education, and policies adaptive to technological developments, is expected to strengthen victim protection. This strategy is needed to realize law enforcement that is responsive, equitable, and supports efforts to eradicate gender-based violence in the digital space.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI GAME ONLINE YANG MENGGUNAKAN SISTEM GACHA Darmawan Abdullah; Karolus Kopong Medan; Deddy R.Ch Manafe
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.12576

Abstract

Gambling has increasingly appeared in disguised forms through the gacha system in online games, causing addiction, financial losses, and secondary criminality, particularly among youth. Indonesian criminal law, however, remains ambiguous in classifying this practice as gambling. This study addresses two questions: (1) Can online games using gacha be considered criminal gambling under Indonesian law? (2) How is law enforcement implemented against such gambling? Using a normative legal methodology with statutory and conceptual approaches, the study examines primary sources (Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code, Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, and Minister of Communication and Informatics Regulation No. 2 of 2024), as well as secondary and tertiary materials, analyzed descriptively and qualitatively. Findings indicate that: (1) The gacha system qualifies as criminal gambling because it involves a game, chance, and wagering, especially with Real Money Trade (RMT) converting virtual items into real currency, in line with Articles 426–427 of the National Criminal Code, Article 27(2) of the Electronic Information and Transactions Law, and the classification of “simulation and/or gambling activities” in the Ministerial Regulation. (2) Law enforcement employs both penal and non-penal strategies, including legislation, police investigation, access blocking by the Ministry, and administrative or criminal sanctions, though hindered by extraterritorial jurisdiction, complex digital evidence, and lack of specific regulations. To ensure effective deterrence, adaptive regulations, international cooperation, and public education are essential to mitigate the negative impacts of digital gambling.
ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KAUM HAMBA (ATA) OLEH KAUM BANGSAWAN (MARAMBA) DALAM TRADISI DI SUMBA TIMUR Felly Chitas Rambu Dionisius; Karolus Kopong Medan; Ngongo Dede
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1496

Abstract

Penelitian ini menyelidiki jenis-jenis kekerasan yang dialami perempuan dari kelas Ata (kelompok budak/pelayan) oleh Maramba (bangsawan) dalam kerangka perbudakan tradisional di Sumba Timur, serta menilai pendekatan hukum terhadap insiden-insiden tersebut. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris dengan perspektif sosiologis, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara komprehensif dan analisis dokumen di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Temuan menunjukkan bahwa perempuan Ata mengalami tiga bentuk utama kekerasan: kekerasan fisik (seperti pemukulan dan penyiksaan), kekerasan seksual (termasuk perkosaan dan eksploitasi reproduksi sejak usia muda), dan kekerasan psikologis (yang dimanifestasikan melalui ancaman, penghinaan, dan kontrol berlebihan). Tanggapan hukum menghadapi hambatan besar karena terbatasnya jumlah korban yang melaporkan insiden, yang disebabkan oleh rasa takut, ketergantungan ekonomi, dan penerimaan yang kuat terhadap hukum adat yang lebih mengutamakan penyelesaian keluarga daripada peradilan pidana, sehingga memungkinkan impunitas bagi pelaku dan mempertahankan siklus kekerasan struktural.
Co-Authors Ainurrafiqa Pelupessy Darmawan Abdullah Deddy R.Ch Manafe Eden Aryo Tokan Felly Chitas Rambu Dionisius Frans Reumi Ngongo Dede Ramadhan Usman Rudepel Petrus Leo