Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.595
P-Index
This Author published in this journals
All Journal jurnal syntax admiration COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Sosial dan Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Digital Law and Policy Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Rudepel Petrus Leo
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Aerospace Engineering Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Stabilisasi Ketersediaan Pangan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Perum Bulog Asmiramans Yudistira Dijaya; Dhey W. Tadeus; Rudepel Petrus Leo
Jurnal sosial dan sains Vol. 1 No. 9 (2021): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4902.638 KB) | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v1i9.194

Abstract

Undang-undang pangan yang baru ini berupaya memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas pangan warga negaranya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan wawancara dan observasi terhadap semua pihak yang terlibat dalam Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Perum Bulog dalam menjaga kestabilan ketahanan dan ketersediaan pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu ketersediaan, stabilitas, akses dan penggunaan pangan. Ketersediaan pangan dan stabilitas merupakan aspek ketahanan pangan di tingkat makro sedangkan akses pangan dan penggunaan pangan adalah aspek ketahanan pangan di tingkat mikro. Dalam hal ini dinas yang melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang pangan. Tugas urusan pemerintahan bidang pangan yakni membantu Gubernur Nusa Tenggara Timur  melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kajian Hukum Pidana Tentang Penyelesaian Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Lewat Jalur Nonpenal di Kecamatan Rote Timur Nega Mariance Mulik; Rudepel Petrus Leo; Rosalind Angel Fanggi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.771

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah, melindungi, dan menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun dalam praktek ternyata masih ada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan penyelesaiannya masih ada yang menggunakan jalur kekeluargaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis empiris pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku dan dengan apa yang dipraktekan, kemudian pendekatan yuridis sosiologis pendekatan dengan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan mewawancarai korban terkait mengambil jalur penyelesaian secara kekeluargaan. Peneliian bersifat Deskiptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian dianalisa, disusun sistematis sehingga diperoleh gambaran jelas dan lengkap dalam kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Kepala Kepolisian Sektor Rote Timur kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diselesaikan diluar pengadilan karena korban merasa pada saat melaporkan sedang emosi, merupakan salah satu alasan kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur non penal. Berdasarkan hasil penelitian dari P.S Kanit Reskrim Wahyu Martono. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari Kepala Kepolisian Sektor Rote Timur terkait mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lewat jalur non penal/kekeluargaan yaitu Korban melaporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan di buatkan laporan oleh polisi, hasil keterangan pelapor akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik korba, pelaku, perangkat desa, dan tokoh agama, dibuatkan surat pernyataan yang disetujui bersama atas keputusan yang berasal dari kesepakatan kedua pihak.
Motif Kejahatan dan Penerapan Undang-Undang Terhadap Pencurian dan Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Media Elektronik di Kota Kupang Anna Sintje Doutel; Rudepel Petrus Leo; Darius Antonius Kian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.772

Abstract

Pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik di Kota Kupang merupakan salah satu kejahatan cybercrime yang bersifat melawan hukum dan dapat memberikan kerugian bagi korban. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur dan studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, dan sember-sumber tertulis lainnya. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Motif kejahatan seseorang melakukan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik adalah motif intelektual dan motif ekonomi, (2) Penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pencurian dan penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik adalah dengan proses penyeledikan, penyidikan, pemberkasan (BAP), penyerahan ke kejaksaan, persidangan, putusan hakim dan eksekusi.Saran dari penelitian ini adalah bagi para penegak hukum, sebaiknya mencari tahu lebih dalam lagi motif-motif lainnya yang mendasari pelaku melakukan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi agar dapat memperkuat tuntutan yang diberikan kepada pelaku. Penerapan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebaiknya lebih dipertegas lagi pada pemberian hukuman penjara, dimana hukuman penjara yang diberikan harus ditambah agar memberikan efek jera bagi pelaku. Bagi pemerintah agar memberikan sosialiasi kepada pengguna internet untuk lebih waspada dalam menyimpan data pribadinya di internet. Bagi penyedia barang elektronik juga sebaiknya memperkuat sistem keamanan dalam media elektronik yang dikeluarkan dan diperjualbelikan. Bagi masyarakat sebagai pengguna teknologi, sebaiknya selalu waspada dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut, terutama dalam menyimpan data yang bersifat pribadi.
FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KELAPA LIMA Melan Bandi; Rudepel Petrus Leo; Nikolas Manu
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 6 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i06.608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima serta mengidentifikasi upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap 2 orang responden/informan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah kandung di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima meliputi: (1) rendahnya pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap dampak perbuatan tersebut, (2) lingkungan tempat tinggal yang sepi, (3) penyalahgunaan minuman keras (beralkohol), dan (4) penyalahgunaan teknologi (HandPhone). Dalam penanganan kasus kejahatan pencabulan oleh ayah terhadap anak kandungnya, perlu dilakukan dengan perhatian khusus. Perlakuan yang buruk terhadap anak, terutama anak perempuan, dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, penanganan kasus ini perlu mendapatkan perhatian serius agar mental dan pikiran anak tidak terganggu dan tidak membawa dampak traumatis serta negatif kepada orang lain
Criminal Liability Of Disseminator’s Pornographic Content On Social Media Helmalia Verena Putri Kanci; Rudepel Petrus Leo; Heryanto Amalo
Journal of Digital Law and Policy Vol. 2 No. 3 (2023): Journal of Digital Law and Policy - May 2023
Publisher : Catuspata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58982/jdlp.v2i3.384

Abstract

Social media platforms have facilitated unprecedented access to and dissemination of various content, including material that violates societal norms, such as cyberporn, which falls under the realm of cybercrime. The objective of this research is two-fold: (1) to analyze the role of criminal law in addressing cases involving the distribution of pornographic content in terms of both substance and procedure and (2) to determine whether the individuals responsible for spreading such content can be held accountable for their actions. The author employs a normative legal research methodology, primarily relying on library research to explore relevant data, literature, and legal provisions pertaining to the raised legal issues. The results of this study indicate that criminal law plays a crucial role in assessing the dissemination of pornographic content as an offense, aligning with the provisions outlined in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Additionally, the act of distributing pornographic content via platforms like WhatsApp and Line is deemed a violation of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which entails corresponding legal sanctions. Formally, this entails an expansion in the scope and types of admissible evidence beyond what is stipulated in Article 184 of the Code of Criminal Procedure, as well as modifications in the examination process. Regarding the perpetrator involved in the case of JA, who spread pornographic content on social media, they can indeed be held accountable. The perpetrator exhibited an intent to seek revenge against the victim through the dissemination of the pornographic video, thereby meeting the necessary criteria for legal responsibility.
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Januaria Yustina Uis Loim; Rudepel Petrus Leo; Daud Dima Tallo
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.775

Abstract

Kejahatan terhadap anak dari waktu ke waktu meningkat. Kekerasan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2015 menunjukkan, dari 1.726 kasus pelecehan seksual yang terjadi sekitar 58 persennya dialami anak-anak. Sementara itu, dari 3.339 kasus kejahatan terhadap anak tahun 2014 kasus-kasus pelecehan seksual mencapai 52 persen. Adapun pada tahun 2013, dari 2.700 kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur, 42 persen merupakan kasus pelecehan seksual. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Aspek-aspek yang diteliti adalah sebab-sebab terjadi disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dan upaya untuk meminimalisasi disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lokasi penelitian di Perpustakaan Pengadilan Negeri Kota Kupang kelas 1A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebab-sebab terjadi disparitas putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada dua faktor yaitu faktor internal yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri. Faktor eksternal, yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, faktor keadaan pada diri pelaku atau terdakwa, dan faktor lain adalah tidak ada pedoman pemberian pidana. (2) Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana adalah membuat suatu pedoman pemidanaan di dalam KUHP, meningkatkan peranan pengadilan banding guna meminimalisir terjadinya disparitas pidana, melakukan pelatihan untuk para hakim muda pengadilan negeri.
Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum Kenakalan Remaja: Studi Fenomena Geng Sekolah di Kota Kupang Mevi Sarlince Muskanan; Rudepel Petrus Leo; Orpa G. Manuain
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.788

Abstract

Setiap hari ada saja media yang menayangkan kasus-kasus perkelahian antar SMA yang berkaitan dengan tindak kekerasan bisa terjadi di kalangan pelajar di Kota Kupang terutama yang nota bene nya adalah generasi bangsa. Dadang Hawari mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan nakal apabila melanggar atau menyimpang dari norna agama, sekolah dan masyarakat. Hasil penelitian yang telah di publikasikan ini belum pernah di teliti sebelumnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Faktor penyebab dan penegakan hukum kenakalan remaja: Studi Fenomena Geng Sekolah Di Kota Kupang: (a) Faktor Internal (dari dalam diri): pertama, untuk kecendurungan memuaskan keserakahan, kedua Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual, ketiga hasrat untuk berkumpul dengan teman sebaya, (b) Faktor eksternal (dari luar diri): pertama, kondisi keluarga yang berantakan, Status ekonomi keluarga yang rendah, salah asuh dan salah didik orang tua, lingkungan sekolah, Kedua sekolah menempuh cara: Mengubah para digma yang salah dalam keluarga dan sekolah, memberikan kesempatan dialog antar remaja, orang tua, pendidik dan masyarakat, tegas pada komite penyiaran Indonesia KPI, instansi sosialisasi berupa kampanye, pidato kekerasan pada anak harus di hentikan, Memberikan pendidikan karakter di sekolah karena sekolah lebih mementingkan aspek kognitif. ketiga Kepolisian sudah menempuh langkah-langkah pencegahan: Upaya Penal, Upaya non penal. (2) Implementasi penegakan hukum terhadap kenakalan remaja (geng sekolah) di Kota Kupang, implementasi hukum sendiri untuk DL merokok di kelas yang di atur dalam Pasal 5 Ayat 1, menghamili pacar Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak mengatur soal pemaksaaan mengancam anak untuk melakukan persetubuhan.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu Elsy Margaritha Prastisye Rihi; Rudepel Petrus Leo; Orpa Ganefo Manuain
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.806

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.B/2021/PN KPG yang terdakwanya merupakan residivis di mana merupakan salah satu alasan pemberat bagi pertimbangan hakim dalam penerapan pidana akan tetapi penjatuhan pidana ditemukan lebih rendah dari kasus sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan aspek penelitian yaitu dasar pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim serta hukum positif Indonesia mengenai mata uang. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara kepada hakim dan jaksa serta studi dokumen hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap residivis didadarkan pada pasal 183-184 KUHAP yang disertai pertimbangan yuridis yaitu fakta yang muncul di persidangan dan non-yuridis dimana pelaku sopan dipersidangan akan tetapi pelaksanaan hukum secara umum belum sepenuhnya tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim mengakui bahwa terjadi kekeliruan dan ketidaktelitian dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dimana pidana yang diterapkan lebih rendah dari kasus sebelumnya sehingga terdapat beberapa saran yaitu penuntut umum diharapkan lebih teliti dalam memberikan tuntutan yang sesuai terkhusus bagi residivis serta hakim diharapkan dengan lebih teliti dan melakukan sosialisasi dalam penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku residivis.
Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Apriana M. Bouk; Rudepel Petrus Leo; Darius Antonius Kian
Jurnal Syntax Admiration Vol. 4 No. 8 (2023): Jurnal Syntax Admiration
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jsa.v4i8.674

Abstract

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang semakin merajalela hingga ke daerah salah satunya adalah daerah Nusa Tenggara Timur. Pelaku perdagangan orang menggunakan berbagai macam modus operandi untuk mendapatkan korban. Perdagangan orang saat ini sangat meresahkan banyak anggota masyarakat karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pemerintah harus segera memberantas kejahatan ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah modus operandi tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di wilayah hokum Kepolisian Daerah (POLDA) NTT? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di wilayah hokum Kepolisian Daerah (POLDA) NTT? (3) Apakah hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah (POLDA) NTT? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan LAPAS Kelas IIA Kupang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui: (1) Modus operandi yg digunakan pelaku untuk mendapatkan korban yaitu pelaku mengiming-iming korban dengan gaji yang tinggi, pemalsuan dokumen, penculikan korban, penjeratan hutang, perekrutan TKI ke luar negeri secara non procedural/illegal. (2) Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melalui upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. (3) Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yaitu kebanyakan para pelaku tindak pidana perdagangan orang berada di luar negeri, para pelaku melakukan tindakannya secara sembunyi dan perseorangan sehingga sulit dideteksi, ketika anak sudah menjadi korban baru orang tua mulai melaporkan kasus tersebut dan ada sebagian orang tua yang mengijinkan anaknya untuk dipekerjakan secara illegal.
Sebab Atau Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Hukuman Maksimal Serta Hambatan yang Dihadapi dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana di Jalur 40 Kupang Kota Melani Yosefine Akunut; Rudepel Petrus Leo; Deddy R
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i4.711

Abstract

Premeditated murder is the crime of taking the life of another human being, or killing after planning the time or method, with the aim of ensuring the success of the killing or to avoid capture. Premeditated murder in general law is the most serious type of murder, and the perpetrator may be sentenced to death or life imprisonment. The purpose of this study is to analyze the causes or reasons why the judge did not impose the maximum sentence and the obstacles faced in handling cases of premeditated murder in the Kupang City line This research is an empirical legal research, conducted at the Kupang District Court, Data collection techniques use observation techniques, interviews, and literature/document studies. The results of data management were analyzed descriptively qualitatively using the inductive method. Based on the results of research and discussion, it can be seen: (1) The reason or reason the judge did not give the maximum sentence to the perpetrators of murder on Line 40 Kupang City there are two reasons, namely, the Judge considers the aggravating and mitigating circumstances of the perpetrators. (2) The obstacles faced in handling premeditated murder cases are external and internal factors.
Co-Authors Anna Sintje Doutel Apriana M. Bouk Asmiramans Yudistira Dijaya Avrid Grandy Billy Tanggu Rame Dangki Wanto Silla Darius A. Kian Darius Antonius Kian Darius Antonius Kian Darius Antonius Kian Daud Dima Tallo Debi F. Ng. Fallo Deddy R Dhey W. Tadeus Eden Aryo Tokan Elsy Margaritha Prastisye Rihi Evarina Enjeli Patrisia Mau Helmalia Verena Putri Kanci Heryanto Amalo Januaria Yustina Uis Loim Karolus Kopong Medan Melan Bandi Melani Netilita Ingutali Melani Yosefine Akunut Mevi Sarlince Muskanan Nega Mariance Mulik Nikolas Manu Orpa G. Manuain Orpa Ganefo Manuain Pello, Jimmy Rosalind Angel Fanggi Rosalind Angel Fanggi Saramita Huwae Sofie Jashinta Nalle Yohanes Justhen Raynaldo