<![CDATA[Abstract Legal disputes must still be resolved, even though there is a void in legal institutions, this is intended to guarantee a person's legal rights, including in this case Military Administrative Disputes. This study aims to find out and analyze: (1) How is the current settlement of military administrative disputes (2) How is the legal certainty of military administrative dispute cases (3) How is the legal protection of the rights of soldiers in military administrative dispute.The approach method used is normative juridical, namely discussing the doctrines or principles in the science of law, especially laws and regulations with positive regulations as a touchstone. The data source uses secondary data from library materials in the form of primary legal materials, collected through literature studies, document studies and interviews. Empirical qualitative data analysis and problems were analyzed with Legal Protection Theory and Legal Certainty Theory.Based on the results of the research, it was concluded: (1) Military Administrative Dispute Settlement cannot currently be carried out due to the absence of a legal institution governing the Military Administrative Procedure Law as stipulated in Article 353 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. (2) As a result of the existence of a void in the legal framework governing the military administrative procedure law, the parties, especially soldiers whose rights have been harmed as a result of the issuance of a military administration decision, do not have legal certainty. (3) Legal Protection of Soldiers' Rights in Military Administrative Disputes during a period of legal vacuum is carried out through a restorative justice mechanism or settlement outside the Court (non-litigation) by filing a lawsuit against a superior who is higher than the superior who issued the Military Administrative Decree, in addition also by encouraging the Government to immediately issue a regulation on the Military Administrative Court Procedure Law.Keywords : Soldier’s Rights, Military Administrative Disputes, Legal Vacuum AbstrakSengketa hukum tetap harus diselesaikan, meskipun terdapat kekosongan pranata hukum hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak hukum seseorang, termasuk dalam hal ini adalah Sengketa Tata Usaha Militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer saat ini (2) Bagaimana Kepastian Hukum Perkara Sengketa Tata Usaha Militer (3) Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer.Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum khususnya peraturan perundang undangan dengan peraturan positif sebagai batu ujinya. Sumber data menggunakan data sekunder dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer, dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis data secara kualitatif empiris dan permasalahan dianalisis dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan : (1) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer saat ini tidak dapat dilaksanakan akibat belum adanya pranata hukum yang mengatur tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (2) Akibat Terjadinya Kekosongan Pranata Hukum yang mengatur Hukum Acara Tata Usaha Militer maka Para Pihak khususnya para prajurit yang haknya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Militer tidak mendapatkan kepastian hukum. (3) Perlindungan Hukum Hak Prajurit Dalam Sengketa Tata Usaha Militer selama masa kekosongan hukum dilakukan melalui mekanisme restorative justice atau penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi) dengan mengajukan gugatan kepada Atasan yang lebih tinggi dari Atasan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Militer tersebut, selain itu juga dengan mendorong kepada Pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Militer.Kata Kunci : Hak Prajurit, Sengketa Tata Usaha Militer, Kekosongan Hukum]]>
