Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Bisnis keuangan syariah, dilema antara praktek dan kekosongan hukum Wahidullah; Ragil Prastyio; Jumaiyah
Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam Vol. 1 No. 02 (2022)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/jrei.v1i2.256

Abstract

Artikel ini membahas untuk menutup kekosongan hukum dalam praktek biaya administrasi dalam akad pembiayaan bisnis keuangan syariah sedangkan fatwa DSN-MUI tidak terdapat ketentuan tersebut. Pendekatan yuridis sosiologis bahwa pertama praktek biaya administrasi di BPRS SDM Kudus Jawa Tengah Indonesia dibebankan kepada calon nasabah dan dibayarkan sebelum terjadinya akad pembiayaan sebesar 2,5% dari jumlah pembiayaan, kedua menunjukkan ketidaksesuaian fatwa DSN-MUI tentang praktek penentuan biaya administrasi berdasarkan persentase dari besarnya jumlah pembiayaan, namun demikian telah berlangsung. Ketiga, dalam kekososongan hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas kesyari’ahan memiliki peran.
Pengaruh Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera Tsaniya Hany Nadzwa Nuzul; Jumaiyah
Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 17 No. 3 (2025): Special Issue
Publisher : Faculty of Economics and Business, University of Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/permana.v17i3.1410

Abstract

Penelitian ini bertujuan menilai pengaruh Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap kemiskinan. Analisis regresi data panel Fixed Effect Model digunakan terhadap 488 observasi dari 61 kabupaten di Pulau Sumatera tahun 2016-2023 yang dipilih secara purposive sampling dengan perangkat lunak E-views. Hasil menunjukkan DD, ADD, dan BHPR berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan secara parsial maupun simultan, mengindikasikan peningkatan ketiga instrumen transfer fiskal menurunkan tingkat kemiskinan karena desa dengan dana transfer besar memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk program pengentasan kemiskinan. Keterbatasan penelitian mencakup penggunaan data tingkat kabupaten yang belum menangkap variasi antar desa dan pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan. Penelitian ini memperkuat teori desentralisasi fiskal melalui integrasi komprehensif tiga instrumen transfer fiskal, serta memberikan bukti empiris sebagai dasar perumusan kebijakan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.