Yasminingrum, Yasminingrum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE Yasminingrum -
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.63 KB) | DOI: 10.35973/sh.v14i1.1106

Abstract

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Yasminingrum Yasminingrum
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 15, No 2 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.595 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v15i2.687

Abstract

Protection and environmental management to ensure the fulfillment and protection of the environment as a part of human rights. As part of the human rights protection and management of the environment in the use of natural resources implemented harmonious, harmonious and balanced with environmental functions. The use of natural resources is based on government policies that are imbued with the obligation to conserve the environment and realize the goal of sustainable environmental development. One way to realize the goal of environmentally sustainable development is to optimize the participation of the community in the protection and management of the environment.
UPAYA PENGEMBANGAN MORAL APARATUR PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Yasminingrum S.H., M.H.
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 11, No 2 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.518 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v11i2.354

Abstract

The demands upon democracy and development discourse on good governance bring government officials for also must accommodate new challenges. The development of government officials should be initiated from leader level who can build the importanceof moral. Moral development of the government officials for creating good governance to reduce bureaucracy demoralization and public policy manipulation should be showed on the public satisfaction and warranty that governance and democracy are useful, equivalent and effective for the public interest. Good governanceimplementation requires capacity dimensions which in this time tends to be ignored and only pay less attention is moral things.
SIKAP TINDAK DISKRESI POLISI DAN IMPLEMENTASINYA Yasminingrum S.H., M.H.
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.758 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v5i1.300

Abstract

Tugas kepolisian adalah suatu tugas yang dilengkapi dengan kekuasaan, kekuatan dan wewenang yang tujuannya adalah untuk memperlancar melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian, kepadanya diberikan keleluasaan bertindak atau diskresi yang berdasarkan atas penilaian pribadi anggota kepolisian, dimana diskresi ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan bukannya tanpa batas. Dalam implementasinya, sikap tindak diskresi polisi ada batas-batasnya yang diatur dalam perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.
Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance Yasminingrum Yasminingrum
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 1 NOMOR 1 OKTOBER 2016
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.22 KB) | DOI: 10.35973/jidh.v1i1.610

Abstract

Kebijakan lingkungan hidup harus dijalankan tanpa ada kompromi antara aktor pemegang kebijakan dengan masyarakat industriawan maupun masyarakat umum. Kenyataannya seringkali kebijakan lingkungan hidup tidak sejalan dengan konsteks good governance yang mengarahkan pada prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparasni, daya tanggap, consensus orientation, keadilan, effectiveness and efficiency, akuntabilitas dan visi strategis oleh karena itu kebijakan lingkungan hidup selalu mempertimbangkan setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan agar tercapai tujuan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan konsteks good gonernance.Kata Kunci: kebijakan, Lingkungan Hidup, Good Governance.
PENGUATAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Yasminingrum Yasminingrum
Jurnal JURISTIC Vol 3, No 01 (2022): Jurnal JURISTIC
Publisher : Jurnal JURISTIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan rusaknya fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dilakukan secara rasional dan bijaksana untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan generasi yang akan datang. Administrasi lingkungan hidup merupakan bagian dari hukum tata negara yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada legitimasi, perangkat yuridis, norma hukum administrasi dan akumulasi sanksi. Penguatan hukum administrasi lingkungan adalah dengan penegakan hukum administrasi yaitu pengawasan yang merupakan tindakan preventif untuk melaksanakan kepatuhan dan penegakan sanksi merupakan tindakan represif untuk melaksanakan kepatuhan.
Investasi Dalam Hukum dan Perekonomian Sri Retno Widyorini; Bambang Joyo Supeno; Yasminingrum Yasminingrum
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5246

Abstract

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan dinilai dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan modal, karena modal adalah faktor utama untuk melakukan kegiatan dalam berusaha, disamping juga diperlukan managemen dalam pengelolaannya. Salah satu sumber modal dalam pengembangann usaha diperoleh dari adanya penanaman modal melalui kegiatan investasi, terutama penanaman modal asing. Iklim berusaha yabngb sejuk,  nyaman dan aman akan sangat bgerpengaruh terhadap keberhasilan negara dalam menarik investor untuk datang menanamkan modalnya di Indoinesia. Namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan terhadap kepercayaan investor asing. Diantara hambatan tersebut adalah regulasi, SDM, birokrasi dan juga faktor sosial budaya dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah maka diperlukan adanya kepastian hukum agar tercipta iklim berusaha yang kondusif yang bisa memberikan kenyaman investor khususnya investor asing ketika datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi yang berhasil akan menjadi promosi untuk menarik investor asing lainnya ke Indonesia, sehinngga hilirisasinya akan memberikan kesejahteraan masya