Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

MOCERA TASI RITUAL AMONG THE WOTU COMMUNITY IN EAST LUWU (The Maslahat Perspective) Zulhas'ari Mustafa
JICSA : Journal of Islamic Civilization in Southeast Asian Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jicsa.v8i1.7742

Abstract

This article deals with the explanation of local celebration called mocera tasi performed by the ethnic Wotu community in East Luwu District. The focus of the research is closely related to the values understood by the Wotu ethnic community, in relation to the ritual of mocera tasi. Such Values, according to Community understanding, were derived from the cultural practices within the community. The ritual, in addition, was carried out by the Wotu community in order to legitimize the leadership of the Macowa Bawalipu  as Wotu traditional leaders, to expressing gratitude to Allah SWT, and to rejecting reinforcements. The mocera tasi rituals as a ritual for ratifying traditional leaders are classified as adat rituals. Mocera tasi, in addition, as an expression of gratitude and refusal of reinforcements is also classified as folk ritual. The benefit to be achieved in the ritual of mocera tasi is linked to the maintenance of the benefit of Nasab  (family blood) and wealth. The level of the benefit of the ritual of mocera tasi is at the level of ḥājiyyat.
Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Syatar; Rifaldi Rifaldi; Muammar Bakry; Zulhas'ari Mustafa; Mulham Jaki Asti
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.4376

Abstract

Pencantuman labelisasi halal pada produk dapat memberikan kepercayaan yang meningkat pada konsumen. Sikap ragu-ragu tidak akan menyelimuti konsumen ketika ingin membeli sebuah produk. Pendekatan yang digunakan sosial-empirik. Hasil penelitian menemukan bahwa proses labelisasi halal suatu produk di Kota Makassar sama dengan proses labelisasi halal di daerah manapun di Indonesia, proses sertifikasi halal untuk mendapatkan labeli halal memerlukan waktu 21 hari kerja muali dari pendaftaran dokumen ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sampai dengan keluarnya sertifikat halal. Perspektif maslahah mursalah terkait dengan labelisasi halal suatu produk merupakan kemaslahatan yang tidak hanya mementingkan satu pihak melainkan untuk pelaku usaha itu sendiri dan konsumen atau masyarakat, karena pada dasarnya maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Walaupun, tidak ada nas atau dalil al-quran yang mengatur dengan jelas. kepercayaan konsumen terhadapa labelisasi halal di Kota Makassar sekarang ini sangat baik dikarenakan dengan adanya label halal di kemasan suatu produk memberikan jaminan keamanan dari segi kehalalan yang membuat konsumen tidak lagi dirundung keragu-raguan saat akan membeli dan mengonsumsi suatu produk.
THE MAPPAJE TRADITION OF THE COMMUNITY OF PARENRENG VILLAGE, SEGERI DISTRICT, PANGKEP REGENCY Abd. Rahim; M. Saleh Ridwan; Zulhas’ari Mustafa
International Journal of Islamic Studies Vol 2 No 2 (2022): December
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ijis.v2i2.35010

Abstract

The type of research used in this study is descriptive qualitative research, regarding the Mappaje tradition in wedding parties in the Bugis-Makassar community, especially in Parenreng Village, Segeri District, Pangkep Regency by taking field data (Field Research). The data obtained in the form of descriptive data with the form of spoken or written words from informants and actors that can be considered. The Mappaje' tradition is contrary to Islamic law regarding the issue of faith where they believe when doing Mappaje' to obtain salvation and prevent evil while in Islamic values ​​and teachings it requires Muslims to only depend on Allah SWT and nothing can bring good or bad, even badness except by the power of Allah SWT.
DETERMINASI WAKTU SALAT ZUHUR DAN ASAR JAMA’AH AN-NADZIR PERSPEKTIF ILMU FALAK Nurul Resky Ridhayanti; Rahma Amir; Zulhas’ari Mustafa
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 3 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v3i1.23039

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar bagi Jama’ah An-Nadzir dalam perspektif Ilmu Falak. Pokok masalah tersebut selanjutnya diuraikan menjadi rumusan-rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana dasar hukum waktu pelaksanaan salat Jama’ah An-Nadzir 2) Bagaimana penentuan waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar Jama’ah An-Nadzir 3) Bagaimana analisa Ilmu Falak mengenai waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar Jama’ah An-Nadzir. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa meskipun memiliki dasar hukum waktu salat sebagai pedoman, Jama’ah An-Nadzir mengikuti keputusan yang disampaikan oleh Imam mereka. Jama’ah An-Nadzir menentukan waktu salat zuhur berdasarkan alat mereka bernama tombak, waktu pelaksanaan salat zuhur ketika bayangan benda sama panjang bndanya ketika bayangan matahari dua kali panjang bendanya. Waktu pelaksanaan salat zuhur dan asar Jama’ah An-Nadzir tidak dapat menjadi ketentuan dasar. Waktu pelaksanaan salat zuhur Jama’ah An-Nadzir jatuh pada pukul 15.40 WITA, sedangkan dari analisis Ilmu Falak waktu zuhur dimulai pukul 12.01 WITA. Waktu pelaksanan salat asar Jama’ah An-Nadzir jatuh pada pukul 15.57 WITA, sedangkan dari analisis Ilmu Falak waktu zuhur dimulai pukul 15.23 WITA.
UJI AKURASI ARAH KIBLAT MASJID AL-MUJAHIDIN (MASJID TUA WATAMPONE) MENGGUNAKAN QIBLAT TRACKER, TONGKAT ISTIWA’ DAN GOOGLE EARTH: UJI AKURASI ARAH KIBLAT MASJID AL-MUJAHIDIN (MASJID TUA WATAMPONE) MENGGUNAKAN QIBLAT TRACKER, TONGKAT ISTIWA’ DAN GOOGLE EARTH andi mola waliada patodongi; Muh Rasywan Syarif; Zulhas’ari
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 3 No 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v3i2.28469

Abstract

Facing the Qibla is one of the requirements for the validity of prayer, the determination and accurate measurement of the Qibla direction is closely related to the method or instrument used. Along with the times, the instruments used in determining and measuring the Qibla direction also experienced developments from the traditional ones to the most modern tools. This study aims to find out how the community determines the Qibla direction of the Al-Mujahidin mosque and how the accuracy of the Qibla direction of the Al-Mujahidin mosque after measurements are made using these instruments. The type of research used is field research (field research) which is descriptive qualitative, this research uses a normative syar'i and sociological approach, the data sources in this study are primary data and secondary data. data processing and data analysis techniques in the form of: data reduction, data presentation, inference and verification and final conclusion. The results of this study are: the method of measuring the Qibla direction used by the people of the Kingdom of Bone in determining the Qibla direction of the Al-Mujahidin mosque is the shadow of the Sun. The results of measuring the Qibla direction of the Al-Mujahidin mosque which have been carried out using the Qibla Tracker are off 17º, using a special stick deviated 16º, and using Google Earth are off 14º. The implication of this research is that it is hoped that the Bone Regency government, especially the Ministry of Religion, will re-verify the Qibla direction of the Al-Mujahidin Mosque so that the deviations that occur can be corrected. It is hoped that the Bone Regency government will disseminate information about the accuracy of the Qibla direction because of the differences in the results of measuring the Qibla direction of the old mosque with the new research instrument.
Eksistensi Wilayatul Hukmi Dalam Penanggalan Qamariah Perspektif Empat Madzhab Nur Syakia Anna Faura; Halima B; Zulhas’ari Mustafa
HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Vol 4 No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/hisabuna.v4i3.40703

Abstract

Eksistensi Wilayatul Hukmi Dalam Penanggalan Qamariah Perspektif Empat Madzhab. Penerapan awal bulan Qamariah merujuk pada kewenangan pemimpin atau otoritas Islam dalam memutuskan awal bulan Qamariah berdasarkan pengamatan Hilal di wilayah mereka. Maka eksistensi wilayatul hukmi dalam penetapan awal bulan Qamariah berarti pemimpin atau pemerintah memiliki peran penting dalam memutuskan metode yang akan digunakan untuk menentukan awal bulan. Peneliti ini menggunakan penelitian pustaka (library research) dalam artian mencari artikel, skripsi, jurnal dan buku yang berhubungan dengan judul penulis. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan syar’i dan pendekatan astronomis. Menurut sumber datanya, data penelitian dibagi menjadi dua data, yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam penentuan atau penanggalan awal bulan Qamariah, digunakan dua metode yaitu Hisab dan Rukyat. Masing-masing merupakan metode yang lahir dari interpretasi nash-nash dalam al-Qur’an dan hadist. Hasil dari Hisab dan Rukyat kemudian diterapkan melalui Mathla’. Mathla’ adalah lingkup luas wilayah keberlakuan Hisab Rukyat. Secara umum, terdapat dua jenis Mathla’ menurut para imam Madzhab, yakni 1) Mathla’ global, yaitu pemberlakuan Mathla’ untuk seluruh dunia. 2) Mathla’ lokal, yaitu pemberlakuan Mathla’ untuk wiilayah tertentu. Di Indonesia diberlakukan Mathla’ Wilayatul Hukmi dalam rangka menjaga keragaman dan persatuan umat Islam. Wilayatul Hukmi adalah istilah dalam bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai “wilayah kekuasaan” atau “kewenangan pemerintahan”. Istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum Islam, terutama dalam sistem hukum syariah, untuk merujuk pada wilayah atau yurisdiksi yang diperintah oleh pemimpin atau otoritas Islam yang berwenang. Implikasi dari penelitian ini yaitu, diharapkan dapat diadakan kajian dan penelitian yang lebih mendalam terkait konsep Wilayatul Hukmi di Indonesia kedepannya. Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan kesatuan dan keseragaman umat Islam di Indonesia dalam penanggalan atau penentuan awal bulan Qamariah.
The Freedom to Use Social Media in Children from the Contemporary Ulema Perspective: A Case Study in Barru Regency, South Sulawesi Zulhas'ari Mustafa; Rikawati Rikawati
PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW Vol. 1 No. 1 (2022): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Publisher : MUI Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64016/parewasaraq.v1i1.2

Abstract

This study’s main problem was the perspective of contemporary fiqh scholars on the freedom to use social media in children. A qualitative method was adopted using a normative sociological approach, and data were collected through observation, interviews, and documentation. Furthermore, the interviewees consist of children and their parents in Tanete Riaja District, Barru Regency. The results showed that children in Tanete Riaja District, Barru Regency had many positive impacts when viewed from the perspective of contemporary fiqh scholars, including assisting in obtaining information for learning and doing group assignments. There were also negative impacts, such as children’s addiction to social media, eye health problems, and others. As an implication of this study, it is hoped that children can be wiser in using social media. Additionally, parents can supervise their children properly when using social media.
Pengembangan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pemberian Sanksi Denda bagi Pelanggar UU Perkawinan Nur Ainun Mardiah; Abdul Halim Talli; Zulhas’ari Mustafa; Eka Mahendra Putra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan perkawinan di Indonesia (UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019) menghadapi tantangan serius dari praktik perkawinan tidak tercatat (nikah sirri), didorong oleh lemahnya penegakan sanksi yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, hilangnya hak-hak keluarga (terutama bagi perempuan dan anak), dan bertentangan dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya Hifẓ al-Nasl (perlindungan keturunan) dan Hifẓ al-Mal (perlindungan harta). Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan kewenangan Pengadilan Agama (PA) untuk menjatuhkan sanksi denda administratif sebagai solusi penertiban. Secara institusional, PA terbukti siap dengan adanya preseden penanganan sengketa ekonomi syariah. Secara teoretis, sanksi denda tersebut dapat dilegitimasi melalui konsep hukum Islam Ta'zīr (hukuman diskresioner) dan Gharāmah Maliyah (denda harta) untuk mencapai maslahah mursalah (kemaslahatan umum). Model yang diusulkan adalah Itsbat Nikah-Plus, di mana sanksi denda administratif keluarga wajib dikenakan dan diintegrasikan dalam setiap putusan Itsbat Nikah (Penetapan Perkawinan), memanfaatkan proses yudisial untuk menegakkan kepatuhan administrasi. Pemberian sanksi denda yang substansial dan alokasi dana denda yang restoratif (untuk bantuan hukum dan perlindungan korban) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah langkah realistis dan mendesak untuk menutup celah hukum dan memperkuat perlindungan hukum keluarga di Indonesia.
Tracing the Sociological Roots of Terrorism in Indonesia: The Role of Family Dysfunction in the Perspective of Islamic Family Law Herniwati Herniwati; Kurniati Kurniati; Zulhas'ari Mustafa
Journal of Nafaqah Vol. 2 No. 1 (2025): JON-JUNE
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/msxbe924

Abstract

The phenomenon of family involvement in acts of terrorism in Indonesia indicates a shift in the pattern of radicalization from the public sphere to the private sphere. This research aims to trace the sociological roots of terrorism by emphasizing the role of family dysfunction and reviewing the relevance of Islamic family law principles in preventing the radicalization process early on. The method used is qualitative with a case study approach, through document analysis, literature study, and in-depth interviews with relevant resource persons, such as former terrorists, sociology experts, and Islamic law experts. The results show that most terrorists come from dysfunctional families, characterized by a lack of communication, neglectful or harsh parenting, and the absence of moderate spiritual role models. The radicalization process takes place within the home, through closed recitations, digital extreme content, and internal indoctrination. These findings indicate the non-implementation of maqashid sharia principles in family life, such as the protection of the soul, mind and offspring. Therefore, the de-radicalization approach must be multidisciplinary by integrating the perspectives of sociology, Islamic law and family education. Islamic family law not only functions as a legal-formal norm, but also as an ethical and practical guideline in building family resilience as the first bulwark against violent ideologies.