Garuda - Garba Rujukan Digital

Investasi Generasi Muda Dalam Surat Berharga Negara Ritel Sebagai Wujud Bela Negara Muljanto, Muhammad Agus
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 3/Oktober (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i3.3471

State defense is the right and obligation of every citizen to be carried out both physically and non-physically. The development of various government infrastructure is inseparable from financing constraints in the APBN in the form of a financial gap that can be overcome, among others, by foreign loans which have the consequence of increasing the burden on the APBN every year if there is a depreciation of the Indonesian currency against the foreign currency used. In addition, the choice of strategy through portfolio investment by foreign investors through the purchase of SBN carries a risk that massive selling of SBN in the secondary market can lower the price of SBN and have an impact on the credibility of the government. As an alternative solution, it is necessary to intensify the deepening and inclusion of the domestic financial market as a manifestation of defending the country, especially the contribution of the younger generation in national development through the purchase of retail SBN. However, the challenge faced is the low level of public financial literacy to increase the domestic investor base in retail SBN ownership. The method in this research is to conduct an assessment of the concepts and theories used based on the availability of literature from scientific journal articles, books, and regulations. The results of the analysis show retail investors as the targeted target considering the proportion of the younger generation population is increasing and the character of Indonesian retail investors is generally buy and hold, which is different from the behavior of foreign investors who tend to be profit oriented. Ownership of retail state securities in addition to obtaining a fixed return in the form of a coupon that remains until maturity also has pride as an embodiment of defending the country and love for the homeland has invested in national development. Increasing the younger generation in retail SBN ownership means strengthening the domestic investor base and strengthening the resilience of the nation's and state's economy.Keywords: National Defense, Young Generation, Retail SBN Abstraksi-Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk dilakukan baik secara fisik maupun nonfisik. Pembangunan berbagai infrastruktur pemerintah tidak terlepas dari kendala pembiayaan dalam APBN berupa financial gap yang dapat ditanggulangi antara lain dengan pinjaman luar negeri yang memiliki konsekuensi menambah beban APBN setiap tahunnya bilamana terjadi depresiasi mata uang Indonesia terhadap mata uang asing yang dipergunakan. Disamping itu pilihan strategi melalui investasi portofolio oleh pemodal asing melalui pembelian SBN memiliki risiko dimana penjualan SBN secara masif di pasar sekunder dapat menurunkan harga SBN dan berdampak terhadap kredibilitas pemerintah. Sebagai alternatif solusi perlu digiatkan pendalaman dan inklusi pasar keuangan domestik sebagai perwujudan bela negara khususnya kontribusi generasi muda dalam pembangunan nasional melalui pembelian SBN ritel. Namun tantangan yang dihadapi yaitu literasi keuangan masyarakat yang masih rendah untuk meningkatkan basis investor domestik dalam kepemilikan SBN ritel. Metode dalam penelitian ini dengan melakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan pada ketersediaan literatur baik dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan peraturan. Hasil analisis menunjukkan investor ritel sebagai target yang dibidik mengingat populasi generasi muda semakin bertambah proporsinya dan karakter investor ritel Indonesia umumnya buy and hold, yang berbeda dari perilaku investor asing yang cenderung profit oriented. Kepemilikan surat berharga negara ritel disamping memperoleh pengembalian tetap berupa kupon yang tetap sampai jatuh tempo juga memiliki kebanggaan sebagai perwujudan bela negara dan cinta tanah air telah berinvestasi dalam pembangunan nasional. Peningkatan generasi muda dalam kepemilikan SBN ritel berarti turut memperkuat basis investor domestik dan memperkuat ketahanan perekonomian bangsa dan negara.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sosialisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Mentor, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo Muhammad Agus Muljanto; Balqista Safia Haya; Hanin Kaulika Ulma; Adhitya Novrizal Firmanda
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i3.1231

Stunting is a problem that often affects children aged 0-12 years. One of the ways to overcome the high stunting rate in Mentor Village, Sumberasih District, Probolinggo is through community empowerment by holding socialization on Clean and Healthy Behavior conducted at SDN Mentor 1 and socialization on Provision of Supplementary Food at posyandu. Socialization of Clean and Healthy Behavior (CLBH) was held with the aim of providing students with understanding and knowledge about the importance of maintaining cleanliness and health. While the socialization of Supplementary Feeding aims to provide an understanding of menus that are suitable for infants and toddlers. The target of the socialization of Clean and Healthy Behavior (CLBH) is Mentor 1 Elementary School students, while the Provision of Supplementary Food socialization is posyandu participants. The method of implementation through four stages, namely observation, planning, socialization and evaluation. The technique used for data collection is by using a questionnaire. The results of these activities can be seen that the knowledge of students related to CLBH before the socialization was held was 45% and had increased to 89%. Socialization of Supplemental Feeding by taking 20 respondents, it was shown that the mothers of toddlers had paid attention to and maintained the provision of food to infants and toddlers, which showed that 70% of the participating mothers paid attention to variations of the Supplemental Feeding menu for infants and toddlers.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Adaptasi Digital Marketing Pada UMKM Kalirungkut Shofia Aldana; Arinal Haq; Muhammad Agus Muljanto
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i3.1260

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Akan tetapi, meskipun UMKM memiliki peran yang krusial, terdapat tantangan bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang, yakni terkait pemasaran. Seperti halnya yang terjadi pada UMKM di wilayah Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, setelah dilakukan survei penulis menemukan pokok permasalahan yang dialami UMKM Kalirungkut, yakni pemasaran. Pemasaran yang dilakukan cenderung masih konvensional di era yang serba digital ini, sehingga omset yang didapatkan pun kurang optimal. Dalam rangka mengatasi permasalahan pemasaran tersebut, diperlukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM melalui adaptasi teknologi guna memudahkan pemasaran dan memperluas pasar, yakni dengan sosialisasi pemasaran digital. Dengan adanya sosialisasi digital marketing dalam pelaksanaan pemasaran produk UMKM dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas bagaimana upaya pemberdayaan pada masyarakat melalui adaptasi digital marketing pada UMKM Kalirungkut. Metode pemberdayaan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yang mana lebih meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan. Hasil pengabdian akan menunjukkan pentingnya sosialisasi pemasaran digital sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui siklus yang dimulai dari perencanaan, tindakan atau pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

IMPLEMENTASI PROGRAM "PALING JEMPOL" KTP UNTUK PEMULA Akbar Berlianto; Muhammad Agus Muljanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8492

Jauhnya tempat tinggal masyarakat menuju ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebabkan proses pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Magetan belum berjalan dengan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan membuat suatu terobosan yaitu membuat inovasi yang bernama Program Pelayanan Keliling Jemput Bola (Paling Jempol). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pelayanan Keliling Jemput Bola (Paling Jemput) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikem-bangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Komunikasi yang sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan sudah menyampaikan seluruh informasinya dengan secara jelas dan konsisten. 2) Sumber daya yang kurang optimal, hal ini karena modem yang digunakan pada saat pelayanan di daerah yang jaringan internetnya tidak stabil, membuat pelayanan menjadi lama. 3) Disposisi kurang berjalan optimal, hal tersebut berkaitan dengan intensitas respons atau tanggapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan masih memerlukan peningkatan lagi karena masih terjadi beberapa masalah teknis yang kerap terjadi, hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk penanganannya. 4) Struktur birokrasi belum optimal dalam hal waktu, hal tersebut karena waktu penye-lesaiannya yang kurang maksimal sehingga tidak sesuai dengan SOP yang ada yaitu sekitar 75 menit sedangkan di lapangan ternyata harus menunggu beberapa hari.

Penerapan Pelayanan Program Puspaga Melalui Website SIAP-PPAK Guna Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya Esya Ananta Riski Tyanti; Muhammad Agus Muljanto
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7535

Permasalahan keluarga yang biasanya terjadi adalah dari cara komunikasi. Dalam menghadapi permasalahan ini pemerintah mengeluarkan sebuah program untuk dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di keluarga yaitu dengan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga. Tak hanya itu Pemerintah Kota Surabaya membuka layanan dengan sistem online atau melalui website yang dinamakan Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP-PPAK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan melalui teori model Implementasi Kebijakan dari Merilee S. Grindle dengan data primer berupa wawancara dan pengamatan di lapangan sebagai pelaksana program Mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Sedangkan, data sekunder melalui artikel penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah kemudahan yang diterima oleh masyarakat karena adanya website SIAP-PPAK khususnya pada menu telekonsultasi. Meskipun belum banyak masyarakat yang mengetahui website ini pemerintah tetap mengupayakan dengan upaya promotif di berbagai media.

Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur A. Tsani Sabhan Febrian; Muhammad Agus Muljanto
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7529

Kemiskinan menjadi permasalahan rumit yang dihadapi berbagai negara khususnya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penanganan dalam menangani masalah kemiskinan. Pemerintah melalui Kementrian Sosial telah membuat berbagai macam program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses berjalannya kebijakan bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama dalam mengatasi kemiskinan. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dan berkesinambungan, disposisi yang dilaksanakan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sumber daya yang jelas dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta struktur birokrasi yang tepat. Menurut teori implementasi yang dicetuskan oleh Edward III, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah berhasil dijalankan dengan baik, namun dalam realisasi diantara anggota KUBE ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan, sehingga implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak dapat tersalurkan.

MANAJEMEN STRATEGI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA STUNTING PADA ANAK TERLANTAR DI LKSA DI PROVINSI JAWA TIMUR Sadam Sadewo; Muhammad Agus Muljanto
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7512

Salah satu tujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah mengatasi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Angka stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan isu krusial dalam pembangunan kesejahteraan anak di Provinsi Jawa Timur. Studi ini menganalisis strategi manajemen yang diadopsi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah stunting pada anak terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan permakanan dalam bentuk uang yang harus dibelikan makanan yang bergizi oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak-anak terlantar di lembaganya guna mengurangi stunting pada anak terlantar. Meski demikian, diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi guna mencegah perlindungan dana dari pemerintah, sehingga pihak Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat memastikan anak-anak terlantar mendapatkan asupan yang sesuai umur mereka sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya stunting.

Implementasi Kebijakan E-Government melalui Aplikasi SIMLONTAR-REK di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Rifqi Putra Al Ghifari; Muhammad Agus Muljanto
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 23, No 1 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v23i1.7530

Kemajuan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan sebagai inovasi dalam bidang pemerintahan berbasis digitalisasi sesuai dengan Peraturan Presiden 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat dengan SPBE, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (masyarakat). Dinas Sosial Jawa Timur merupakan salah satu instansi di Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan kebijakan E-Government dengan menciptakan inovasi berupa aplikasi SIMLONTAR-REK guna membantu pemulangan orang terlantar yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi George C. Edward III, berfokus pada implementasi kebijakan e-government melalui aplikasi SIMLONTAR-REK di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari teori Edward III yang meliputi faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terimplementasi dengan baik tetapi pada faktor sumber daya masih terdapat Kendala dimana kurangnya sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan e-government ini.

Strategy Encouraging Participation of New Voters in The 2024 Surabaya City Regional Elections Moch Rozzaq Febriansyah; Muhammad Agus Muljanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i3.8833

This research focuses on analyzing the strategy of the General Election Commission (KPU) of Surabaya City in encouraging the participation of novice voters in the Regional Head Election (Pilkada). This research uses a qualitative method with a descriptive approach through data collection techniques in the form of semi-structured interviews, observation, and documentation. The results of this study use SWOT analysis which consists of strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results showed: (1) Strength factors owned by the General Election Commission (KPU) of Surabaya City, namely having qualified human resources, the existence of the KPU Goes To School socialization program to encourage the participation of novice voters; (2) Weakness factors, namely the lack of socialization coverage to all schools, the limited space of the Surabaya City KPU due to the code of ethics; (3) Opportunity factors, namely the use of social media to continue to increase awareness of novice voters in the form of electronic media, collaborating with stakeholders to conduct voter education socialization; (4) Threat factors, namely the empty box election so that there are people who hold demonstrations against empty box nominations, negative perspectives from novice voters about empty box nominations, low voter participation in the 2024 Surabaya City Pilkada.

Implementation of the Use of Village Funds in Supporting Development in Jatimulyo Village, Tulungagung Regency Anggie Novita Rahmadani; Muhammad Agus Muljanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i2.8784

Village funds are one part of village finances that come from APBN transfers and are used by village governments to improve the welfare of village communities in accordance with the priorities for using village funds. The policy on the use of village funds has been stated in Permendes Permendes Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Village funds must be allocated for the welfare of the village community, one of which is through the realization of development. The purpose of this study is to describe the extent to which the implementation of the use of village funds in supporting development in Jatimulyo Village, Kauman District, Tulungagung Regency. The research method used is descriptive qualitative research and the research focus uses the theory of public policy implementation according to Van Meter & Van Horn (1975) which includes 6 variables. Based on the research results, the Jatimulyo Village Government and other implementers have implemented infrastructure development and human development through village funds in 2023. There are 3 out of 6 indicators that have not fulfilled the implementation theory according to Van Meter & Van Horn (1975), including: 1.) indicators of policy targets, the development carried out is the construction of GORs, farm roads, waterways, posyandu, and the Village Fund BLT program. However, these development targets have not been maximally useful in terms of quality and quantity. 2.) resource indicators, the limited village fund budget makes the implementers have to maximize these financial resources in supporting good development. 3.) indicators of the characteristics of these implementers still have insufficient competence in planning village development priorities at that time.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search