Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM International Journal of Social, Economic, and Business Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Muljanto, Muhammad Agus
Prodi Administrasi Publik, FISIP, UPN Veteran Jatim
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Pelayanan Publik Berbasis E-Goverment Melalui Aplikasi Wargaku Pasya Ramadhani Delina S; Marsya Lismaya; Novita Anggraini Putri; Utomo Nova Arianto; Muhammad Agus Muljanto
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan publik berbasis E-Government melalui Aplikasi Wargaku di Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses melalui teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup, dalam hal ini berbagai jenis model layanan terus dikembangkan oleh sektor publik. Pemerintah Kota Surabaya melakukan inovasi digital guna meningkatkan layanan publik kepada masyarakat melalui e-government dengan menghadirkan aplikasi Wargaku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Layanan publik berbasis inovasi teknologi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi Wargaku berfungsi sebagai layanan pengaduan, penyampaian kritik dan saran, serta dapat dimanfaatkan sebagai pusat media, dan menyediakan fitur layanan kesehatan serta keamanan.
Transparansi Informasi Publik Pada Sistem Informasi Domain Desa.id Di Desa Kendalpecabean Kabupaten Sidoarjo Zulfika Naula Shafa; Muhammad Agus Muljanto
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.14570

Abstract

Transparansi informasi publik merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan mendorong partisipasi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi tersebut adalah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) dengan domain desa.id sebagai media penyedia informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi informasi publik melalui Sistem Informasi Desa berbasis domain desa.id di Desa Kendalpecabean Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori transparansi Kristianten, yang mencakup kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Kendalpecabean telah memiliki domain desa.id dan menyediakan beberapa informasi dasar desa. Namun, pelaksanaan transparansi informasi publik melalui sistem tersebut belum berjalan optimal karena informasi masih terbatas, kurang diperbarui, serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan dan kelengkapan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa, kendala teknis pengelolaan sistem, dan rendahnya pemanfaatan SID oleh masyarakat.
Implementasi Prinsip New Public Service Dalam Pengelolaan Akun Instagram Diskominfo Kabupaten Sidoarjo Shabrina Faradila; Muhammad Agus Muljanto
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.14723

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan prinsip New Public Service (NPS) dalam pengelolaan akun Instagram milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo sebagai sarana komunikasi publik pemerintah daerah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati konten yang dipublikasikan di Instagram, melakukan wawancara dengan pihak pengelola akun, serta mengkaji dokumentasi aktivitas digital yang mencakup unggahan, komentar, dan respons berupa tanda suka. Analisis data dilakukan dengan menjadikan teori New Public Service dari Denhardt dan Denhardt sebagai kerangka analisis, khususnya pada prinsip orientasi kepentingan publik, pelayanan warga negara, akuntabilitas, dan nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun Instagram Diskominfo Sidoarjo telah dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi publik yang terbuka, informatif, dan mudah diakses masyarakat. Namun demikian, pola komunikasi masih cenderung satu arah dan partisipasi publik dalam bentuk dialog belum optimal. Oleh karena itu, penguatan aktivitas interaktif dan ruang komunikasi dua arah diperlukan agar pengelolaan media sosial pemerintah semakin mencerminkan nilai-nilai New Public Service secara utuh.
Flood Disaster Mitigation Management by The Regional Disaster Management Agency (BPBD), Mojokerto District, Indonesia Ellza Nathania Christy; Muhammad Agus Muljanto
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 14, No 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.14.2.588-604.2025

Abstract

Floods remain one of the most frequent natural disasters in Indonesia, causing significant impacts on communities, infrastructure, and local economic activities. Areas located near riverbanks and low-lying regions are particularly vulnerable, making effective disaster mitigation an essential component of risk reduction and community resilience. This study aims to understand and analyze flood disaster mitigation management implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Kedunggempol Village, Mojosari District, Mojokerto Regency. The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review. The findings reveal that the implementation of non-structural mitigation measures, including training, public education, and early warning systems, remains limited, while community participation has not been fully optimized. BPBD has also not completely established local disaster management institutions or provided mitigation incentives for residents. Regarding structural mitigation, Kedunggempol Village only possesses levees that are often damaged and remain in unstable condition, along with several non-engineered buildings that have been elevated independently by the community. The study concludes that although both structural and non-structural mitigation efforts have been implemented, their effectiveness remains suboptimal. Therefore, stronger policy support, improved inter-agency coordination, and broader community involvement are necessary to enhance disaster preparedness and reduce flood risks in the area.
Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Program Dandan Omah Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya M. Thoriq Abdillah Arrizal; Athaillah Orvala; Septian Agung Putra Kusuma; Muhammad Agus Muljanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7646

Abstract

Program Dandan Omah merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk merehabilitasi hunian tidak layak huni melalui pendekatan pemberdayaan komunitas berbasis padat karya. Implementasi kebijakan ini merespons tantangan demografis kota metropolitan yang ditandai dengan tingginya kepadatan penduduk serta keterbatasan lahan hunian yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan program tersebut di Kecamatan Tambaksari sebagai lokus dengan realisasi perbaikan hunian tertinggi di Kota Surabaya. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program diintegrasikan melalui koordinasi lintas aktor antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR), dan warga negara sebagai subjek aktif. Indikator penerapan tata kelola yang baik seperti partisipasi masyarakat, kepastian aturan hukum, transparansi informasi, hingga daya tanggap birokrasi telah diimplementasikan dalam seluruh tahapan program. Meskipun efektivitas pembangunan fisik hunian telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesehatan domestik masyarakat berpenghasilan rendah, program ini masih menghadapi tantangan administratif terkait aksesibilitas digital dan inefisiensi logistik akibat perubahan regulasi pengadaan material.
Manajemen Mitigasi Bencana Longsor Oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Di Jalur Cangar-Pacet, Kabupaten Mojokerto Shinta Olivia Virnanda; Muhammad Agus Muljanto
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.418

Abstract

Kecamatan Cangar merupakan salah satu daerah di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Cangar mempunyai jalur yang bernama Jalur Cangar–Pacet. Kawasan ini memiliki potensi bencana longsor yang cukup besar, maka dari itu manajemen mitigasi bencana sangat memiliki peran penting untuk mengurangi potensi risiko longsor, sehingga dampak yang mungkin ditimbulkan tidak semakin meluas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan teknik wawancara sebagai metode utama untuk memperoleh data dan informasi secara faktual mengenai manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh peneliti. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap informasi iklim dan peringatan bencana yang disampaikan oleh pemerintah menjadikan salah satu faktor utama kendala dari mitigasi bencana ini. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bentuk manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh DPU Bina Marga Jawa Timur untuk mengatasi masalah longsor yang terjadi di jalur cangar-pacet, kabupaten mojokerto. Penerapan program mitigasi melalui kerjasama antar instansi menjadikan mitigasi menjadi lebih efisien. Peneliti menggunakan teori Nick Carter (1991) dalam bukunya Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook mengenai manajemen bencana dengan tahapan utama meliputi prevention atau pencegahan, mitigation atau peringanan, dan preparedness atau kesiapsiagaan. Hasil dari pembahasan, manajemen mitigasi bencana sudah berjalan secara terstruktur dengan baik, dari pihak terkait memiliki langkah antisipatif dengan menyediakan jembatan bailey untuk jembatan darurat paska terjadi longsor, tantangan yang di hadapi mengenai faktor cuaca serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap informasi dan peringatan bencana. Kesimpulan yang didapat DPU Bina Marga Jawa Timur sudah memiliki langkah yang cukup strategis tetapi masi perlu evaluasi untuk mengoptimalkan perlindungan dan mengurangi resiko terjadi bencana longsor.
Effectiveness of The Public Service Mini Mall (MMPP) Sukodono District Sidoarjo Regency Riska Ayu Rahmaida; Muhammad Agus Muljanto
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 15, No 1 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.15.1.146-156.2026

Abstract

The state is responsible for fulfilling the basic rights and needs of every citizen through the provision of accessible, efficient, and high-quality public services. One strategic initiative to achieve this objective is the establishment of Public Service Malls (MPP), which integrate multiple public services in a single location. To expand service accessibility, the Sidoarjo Regency Government introduced the Mini Public Service Mall (MMPP) in Sukodono District, the first district-level MPP innovation in Indonesia. However, several implementation challenges have raised concerns regarding its effectiveness in delivering integrated public services. This study aims to analyze and describe the effectiveness of public service delivery at the Mini Public Service Mall (MMPP) in Sukodono District, Sidoarjo Regency. A descriptive qualitative approach was employed using three dimensions of effectiveness: goal achievement, integration, and adaptation. Data were collected through observations, semi-structured interviews, and documentation using purposive sampling and analyzed through an interactive qualitative analysis process. The findings reveal that the overall implementation of public services at the MMPP remains ineffective. Of the eleven service counters initially established, only five continue to operate, while limited human resources, inconsistent service availability, unpublished standard operating procedures, and inadequate inter-agency coordination have reduced service effectiveness. Although several counters have demonstrated satisfactory performance in meeting community needs, the MMPP has not yet fully achieved its intended objectives of providing integrated, accessible, and responsive public services. Strengthening institutional collaboration, workforce allocation, and service management is therefore essential to improve the sustainability and effectiveness of the MMPP model.
Evaluation of Bawaslu Sidoarjo’s Recommendatory Authority inHandling Village Head Neutrality Violations in the Perspective ofBridgman and Davis Theory Nur Aini Fatjeriyah; Muhammad Agus Muljanto
International Journal of Social, Economic, and Business Vol. 2 No. 3 (2026): March 2026
Publisher : Lavish Opulent Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65688/ijseb.v2i3.144

Abstract

This research evaluates the recommendatory authority of the SidoarjoRegency Election Supervisory Body (Bawaslu) in addressing neutralityviolations involving twelve village heads in Buduran District during the 2024General Election. While Bawaslu procedurally performed its functions withprofessional rigor, a significant asymmetry exists between the burden ofmaterial evidence and the restrictive nature of sanctioning enforcement.Grounded in the policy evaluation framework of Bridgman and Davis (2000),comprising input, process, output, and outcome indicators. This descriptivequalitative study identifies a "regulatory escape" from the Election Law to theVillage Law, which inadvertently diminishes legal substance. The resultsshow that the "process" indicator follows the rules of due process of law, butthe "outputs" turn into nothing more than symbolic administrativepunishments. Consequently, the purely recommendatory nature of thisauthority fails to produce a deterrent effect, necessitating regulatoryamendments to empower Bawaslu with independent executorial mandates.  
Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Website Sp4n-Lapor Di Sinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Evita Maharani; Muhammad Agus Muljanto
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 13 No 1 (2026): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v13i1.10360

Abstract

The management of public complaints plays an important role in transparent and accountable governance. The Government of the Republic of Indonesia introduced the National Public Service Complaint Management System–People's Online Aspiration and Complaint Service (SP4N-LAPOR) as an official channel that facilitates public complaints with a higher level of courage and involvement through digital mechanisms. The main purpose of this study is to explore and analyze in detail the implementation of the SP4N-LAPOR website at the East Java Provincial Highway Public Works Office, especially in managing and responding to complaints related to road infrastructure, damaged road conditions, and drainage systems. The research methodology adopts a qualitative descriptive approach, with an analytical foundation that refers to the policy implementation theoretical framework of George C. Edward III, which emphasizes four crucial factors, namely communication, resources, executive disposition, and overall bureaucratic structure. Research data was obtained through secondary data in the form of official agency documents, laws and regulations, reports, and literature relevant to SP4N-LAPOR. The results of the study show that the implementation of the SP4N-LAPOR website at the East Java Provincial Highway Public Works Office has generally been running in accordance with applicable provisions and supported by a clear legal basis and SOPs. In terms of communication, implementation is still not optimal due to limited socialization to the community. From the aspect of resources, special apparatus has been available as an admin of SP4N-LAPOR, limited budget constraints and high workload still make it difficult to respond to complaints. In terms of disposition, management apparatus shows a responsive and responsible attitude, although there are still differences in the level of commitment between employees. From the aspect of bureaucratic structure, the division of authority and SOPs has helped the complaint management process run more systematically, although coordination between units still needs to be improved. Therefore, it is necessary to increase socialization, strengthen resources, and improve bureaucratic coordination so that the implementation of SP4N-LAPOR can run more optimally.
Co-Authors A. Tsani Sabhan Febrian Adhitya Novrizal Firmanda Akbar Berlianto Anggie Novita Rahmadani Arinal Haq Athaillah Orvala Balqista Safia Haya Ellza Nathania Christy Esya Ananta Riski Tyanti Evita Maharani Hanin Kaulika Ulma M. Thoriq Abdillah Arrizal Marsya Lismaya Moch Rozzaq Febriansyah Novita Anggraini Putri Nur Aini Fatjeriyah Pasya Ramadhani Delina S Rifqi Putra Al Ghifari Riska Ayu Rahmaida Sadam Sadewo Septian Agung Putra Kusuma Shabrina Faradila Shinta Olivia Virnanda Shofia Aldana Utomo Nova Arianto Zulfika Naula Shafa