Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Adrika*, Julharya
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi e-Goverment di Kabupaten Sijunjung: Studi Kasus Aplikasi Si Sutan Mudo Adrika*, Julharya; Frinaldi, Aldri
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24947

Abstract

Elektronik government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk mempercepat pencapaian kinerja pemerintah yang efektif maupun efesien. Implementasi e-government tujuannya adalah untuk percepatan pelayanan dan juga membantu pemerintah dalam menjaga hubungan antara pemerintah dengan warga, dengan pelaku usaha dan antar sesama instansi pemerintah. E-government mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-an, akan tetapi penggunaan konsep dan teknologi e-government di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada kemampuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Melalui Inpres nomor 3 tahun 2003 telah mendorong pemerintah baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah untuk mengaplikasikan e-government dilingkup pemerintahannya masing-masing. Di kab. Sijunjung, dalam rangka mewujudkan e-government dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, telah dibangun beberapa aplikasi, salah satunya adalah Si Sutan Mudo yaitu Sistem Informasi Persuratan Mudah Dan Otomatis yang telah dibangun pada tahun 2021 dan telah diassesment dan terverifikasi oleh BSSN guna menghindari kejahatan siber. Si sutan mudo ini juga telah menerima sertifikat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari Kemenkumham RI. Aplikasi Si Sutan Mudo sudah digunakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada, dan juga beberapa nagari. Setiap aparatur juga telah dibekali Tanda Tangan Elektronik dari BSrE, hal ini keaslian dokumen dapat terjamin.
Kebijakan Jaminan Sosial Untuk Tenaga Kerja Sektor Informal Di Kabupaten Sijunjung Adrika*, Julharya; Syamsir, Syamsir; Frinaldi, Aldri; Rief Dela, Yosa
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24841

Abstract

Kebijakan publik yang bagus adalah kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan. Penerima kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu tertuju untuk seluruh masyarakat, namun ada juga untuk sebagian kelompok tertentu, atau sebagian kelompok masyarakat. Jaminan sosial merupakan sebuah kebijakan publik yang menjadi bagian tugas dari pemerintah, maka dari itu kebijakan tersebut harus jelas tujuannya. Jaminan sosial merupakan sebagai upaya dari negara kepada rakyatnya dalam bentuk perlindungan sosial agar terjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak. Pemerintah Kabupaten Sijunjung membuat kebijakan jaminan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal di Kabupaten Sijunjung. Tujuannya untuk memberikan rasa aman, melindungi masyarakatnya dalam menjalankan pekerjaannya dan juga untuk mencegah munculnya kemiskikan baru akibat meninggalnya tulang punggung keluarga. Pada saat ini, kabupaten sijunjung sudah mendaftarkan 14.790 orang BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD. Pemerintah Kabupaten Sijunjung kedepannya diharapkan untuk terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, kebijakan jaminan sosial ini dirasakan bermanfaat oleh masyarakat dan juga mendorong masyarakat untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jalur mandiri bagi yang tidak tertanggung oleh pemerintah daerah.
Co-Authors Aldri Frinaldi Rief Dela, Yosa Syamsir Syamsir