Erham*, Erham
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Paradoks Demokrasi Dalam Pengisian Jabatan Presiden Secara Langsung Pasca Reformasi Erham*, Erham; Wutsqah, Urwatul
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 2 (2023): April, Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i2.24857

Abstract

Paradoks demokrasi semakin mengkhawatirkan menyisakan sebuah persoalan masalahnya, apakah pemilu demokratis akan melahirkan pemerintahan yang demokratis juga. Rupanya, publik kini sedikit banyak meragukan soal logika turunan demokratisasi pemilu melahirkan demokratisasi kekuasaan beriku pemilu hari ini dibayang-bayangi oleh kartel politik, yang akan mengancam demokrasi Indonesia. khusus mengenai demokrasi indonesia dalam soal demokrasi langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden benarkah kedaulatan rakyat sudah terwujud dalam kehidupan politik., ekses negatif dari pelaksanaan demokrasi langsung (direct democracy) dalam arti pengisian jabatan presiden dan wakil presiden oleh rakyat penuh karut marut dan kegaduhan hal ini hampir dapat dipastikan sebagian besar kalangan yakni rakyat Indonesia belum dewasa atau dalam arti kata belum ada kematangan guna memahami demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi yang eksis sekarang ini adalah demokrasi yang diadopsi dari Negeri barat yang ternyata tidak sesuai dengan kekhasan dan karakteristik bangsa Indonesia perihal pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan mengunakan tiga model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), Kedua, pendekatan sejarah (historis approach), dan ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mendekati permasahan dari sudut konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa Hasil penelitian menunjunkkan bahwa demokrasi di indonesisa sejatinya menganut konsep demokrasi perwakilan dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sila keempat, pancasila yanki asas permusyawaratan/perwakilan.. Sila keempat dari Pancasila sangat erat kaitannya demokrasi yang sesuai dengan karakteristik keindonesia. Konsepsi permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila sesuai dengan semangat penyusunan konstitusi yakni berlandaskan sistematik negara kekeluargaan.
Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk Mengadili Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint) dalam Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Erham*, Erham; Wutsqah, Urwatul
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 9, No 1 (2024): Februari, Educational Studies, History of Education and Social Science
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v9i1.28967

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang merdeka, mandiri dan bersifat final dalam putusannya merupakan bagian dari penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, namun melihat kondisi saat ini MK dirasa masih kurang efektif dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam rangka menjalankan negara hukum yang demokratis, besar harapan dari pembentukan MK RI awalnya sebagai Lembaga Negara pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara, serta untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis maka dari itu penulis merasa perlu mengkaji perihal ini dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), diharapkan melalui penelitian ini upaya pemenuhan hak constitutional warga negara dapat dipenuhi melalui pembentukan mekanisme Constitutional Complaint yang juga menjadi esensi dasar pembentukan MK yaitu adanya perlindungan fundamental law yang meliputi hak asasi manusia sebagai natural justice ataKKonstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang merdeka, mandiri dan bersifat final dalam putusannya merupakan bagian dari penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, namun melihat kondisi saat ini MK dirasa masih kurang efektif dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam rangka menjalankan negara hukum yang demokratis, besar harapan dari pembentukan MKRI awalnyasebagai Lembaga Negara pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara, serta untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis maka dari itu penulis merasa perlu mengkaji perihal ini dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), diharapkan melalui penelitian ini upaya pemenuhan hak constitutional warga negara dapat dipenuhi melalui pembentukan mekanisme Constitutional Complaint yang juga menjadi esensi dasar pembentukan MK yaitu adanya perlindungan fundamental law yang meliputi hak asasi manusia sebagai natural justice atau natural law.