Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal Ragam Pengabdian
Mulia, Sari Dapot
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dalam Upaya Mengembalikan Pendapatan Negara Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 1983 (Kup) Mulia, Sari Dapot
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26774

Abstract

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia disamping pendapatan lain dari sumber daya minyak dan gas alam yang juga memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak didunia memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar, bahkan dalam realisasinya target penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan dan selalu tercapai target penerimaan pajak. Namun berdasarkan besar potensi penerimaan pajak tentu tidak menutup kemungkinan akan ada pelanggaran pidana perpajakan, dimana salah satunya adalah pidana Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Perkara kasus pidana pajak ini sangat menarik untuk diangkat seperti pada Putusan Nomor: 1263/Pid.B/2019/PN_Jkt.PST. Dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data kepustakaan dari berbagai buku, jurnal peraturan perundang-undangan, teori ahli pajak dan lain-lain. Berdasarkan analisa data yang dilakukan dengan normatif kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa putusan hakim memberikan keputusan belum memenuhi rasa keadilan bahkan termasuk memberikan sanksi denda yang tidak sejalan dengan UU No. 6 Tahun 1983 KUP meskipun dalam tuntutan hukumannya mengaitkan dengan Undang-undang khusus pidana pajak (Lex Specialis Derogat). Ilustrasi fenomena peradilan seperti ini masih sering terjadi, bahkan dalam putusan sanksi pidana pajak sekarang ini masih sering terjadi.
Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Upaya Mengembalikan Pendapatan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mulia, Sari Dapot
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2024): January-April "Community Participation in Addressing Social Problems in the Sur
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/qxwyqy82

Abstract

Taxes are the main source of Indonesian state revenue, and Indonesia has significant tax revenue potential due to its large population. However, this potential does not rule out the possibility of criminal tax violations, such as Value Added Tax (VAT) crimes. This study examines Decision Number: 1263/Pid.B/2019/PN_Jkt.PST. The research was conducted using normative juridical methods with bibliographical data from books, journals, laws and regulations, and tax expert theories. Based on qualitative normative analysis, the findings indicate that the judge's decision does not fulfill a sense of justice. The court imposed fines that are inconsistent with Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures (KUP), even though the prosecution was linked to a special law on tax crimes (Lex Specialis Derogat). The judge's decision in this case demonstrates that criminal sanctions for tax violations remain lenient and do not provide a deterrent effect for perpetrators. This leniency is particularly concerning given that tax crimes are categorized as extraordinary crimes that cause significant harm to state revenue. Such judicial phenomena remain common in current tax criminal sanction decisions, indicating that law enforcement in the tax sector still requires substantial improvement to ensure justice and optimal recovery of state financial losses.
Co-Authors