p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Soedirman Law Review
Dessi Perdani Yuris
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt) Yoga Pratama; Sanyoto Sanyoto; Dessi Perdani Yuris
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.60

Abstract

One of the criminal code products outside the codification that adheres to a special jurisdiction is constitution number 22 of 1997 concerning narcotics as amanded by contitution number 35 of 2009 concerning narcotics. The provision of special minimum criminal threats the judge may not impose imprisonment under the special minimum threat. In this criminal problem which is decided by the Purwokerto District Court on decision number: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt, the panel of judges has convicted the defendant under the provisions of the special minimum threat that has been determined by law. The aim of this research is determine the criminal prosecution below the special minimum in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt in terms of proof theory, idling theory, the purpose of Law Number 35 Year 2009, the principle of legality (Nulla Poena SinaLege) , the purpose of legislation and to find out legal considerations in the Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt. In this legal research using the Law approach, and the case approach, with prescriptive research specifications. In this study the legal materials used consisted of primary legal materials and secondary legal materials. The analyzed legal material is presented in the form of a systematic, logical and rational description. Of the research on the results of the study, it can be concluded that the imprisonment below the specific minimum in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt is contrary to the objectives of Law Number 35 Year 2009, the principle of legality (Nulla Poena Sina Lege), the purpose of legislation, and the panel of judges in imposing imprisonment below the specific minimum does not provide enough consideration so that legalconsiderations in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt can be categorized as decisions that lack sufficient legal considerations (Onvoldoende Gemotiveerd ) Keywords : Imprisonment below the specific minimum, proof theory, and theobjectives of Law Number 35 Year 2009
EKSEKUSI BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Kejaksaan Negeri Wonosobo) Amrullah Baru Ahnaf; Dessi Perdani Yuris
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kejaksaan negeri wonosobo dan Mengetahui hambatan dalam eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode metode penelitian kualitatif menggunakan yuridis sosiologis. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data melalui wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah sesuai dengan sistematika pelaksanaan eksekusi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 036/A/JA/09/2011 BAB IX (EKSEKUSI) Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dalam menjalankan Eksekusi terdapat beberapa hambatan yaitu dari faktor sarana dan prasarana yang tidak ada nya RUPBASAN di Wonosobo sehingga barang sitaan dititipkan di Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, sehingga memerlukan biaya untuk melakukan perawatan barang sitaan. Faktor masyarakat, masyarakat cenderung tidak ingin tahu tentang hukum itu sendiri, dan faktor kebudayaan, hukum yang baik adalah peranan penegak hukum dalam menegakkan hukum itu serta masyarakat yang paham mengerti tentang hukum itu. Masyarakat kurang mengerti terhadap hukum, merasa bahwa hukum itu prosesnya yang lama, dan memakan biaya yang besar. Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonosobo, mengerti tata alur, dan prosedur eksekusi, sebenarnya eksekusi itu dijalankan sesuai dengan putusan hakim. Pengembalian barang sitaan, tinggal sesuai apa yang ada didalam putusan hakim, nama, alamat lengkap, sedangkan dirampas untuk negara, jaksa menjalankan eksekusi sebagai pemohon lelang. Kata Kunci : Eksekusi, Barang sitaan, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor